MANAGED BY:
SELASA
20 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Selasa, 02 Juli 2019 12:56
MK Jaga Independensi Panel Hakim, Begini Salah Satu Caranya

Tak Boleh Tangani Sengketa Pileg di Daerah Kelahiran

Jajaran Hakim MK

PROKAL.CO, JAKARTA – Lepas gelaran pilpres bukan berarti tahapan pemilu 2019 berhenti. Kemarin (1/7), Mahkamah Konstitusi meregistrasi perkara-perkara sengketa hasil pemilu legislatif. Baik pileg anggota DPR, DPRD, maupun DPD. Sidang pendahuluan akan dilangsungkan pada 9 Juli mendatang dalam tiga panel pemeriksa.

Berdasarkan tampilan website MK pukul 19.45 tadi malam, sudah ada 310 permohonan yang diregister. Mayoritas merupakan perkara pileg DPR dan DPRD. Sementara, untuk perkara DPD ada 10 permohonan. Permohonan-permohonan itu juga sudah mulai diberikan nomor perkara yang membedakan satu dengan lainnya.

Kabag Humas dan Kerja sama dalam negeri MK Fajar Laksono menjelaskan, pemeriksaan perkara pileg akan berbeda dengan pilpres. Pada perkara pilpres, sidang pendahuluan langsung dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi secara lengkap. Sementara, pada perkara pileg, sidang pendahuluan akan berlangsung dalam panel-panel.

MK menyiapkan tiga panel pemeriksaan perkara yang masing-masing digawangi tiga hakim konstitusi. Masing-masing panel akan mendapat perkara secara adil, sehingga beban pekerjaannya relatif sama. Dalil-dalil perkara yang ada, termasuk pembuktiannya, akan diperiksa dalam sidang panel. Pun demikian bila ada saksi yang diajukan.

Demi mencegah konflik kepentingan, hakim panel tidak akan memeriksa perkara dari tanah kelahirannya. ”Misalnya (perkara) dari Sumbar tidak akan amsuk ke panel Prof Saldi (Isra) misalnya,” lanjut Fajar.

Sidang direncanakan berlangsung hingga 30 Juli mendatang atau setara dengan 16 hari kerja. Selanjutnya, semua perkara yang ada bakal masuk ke ruang rapat permusyawaratan hakim. Meskipun hakim pemeriksa hanya ada tiga, putusan tetap diambil oleh sembilan hakim.

Disinggung soal adanya sejumlah permohonan yang dimohonkan oleh perseorangan caleg dari parpol, Fajar tidak menjawab secara tegas. Dia tidak membantah bahwa regulasi mengatur perkara hanya boleh diajukan oleh parpol, bukan perseorangan caleg DPR dan DPRD. ’’Makanya nanti itu akan didalami di dalam sidang,’’ tuturnya.

Salah satu syaratnya adalah menyertakan rekomendasi partai. ’’Jadi sebenarnya tetap pintunya adalah partai politik,’’ jelas Fajar. Nanti para hakim akan mengonfirmasi langsung kepada pemohon atau kuasa hukumnya terkait syarat-syarat pengajuan permohonan. Hanya sengketa hasil pileg DPD yang bisa diajukan oleh perseorangan.

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan bahwa pihaknya juga bersiap untuk menghadapi sidang-sidang di MK. Rencananya, hari ini KPU akan berkonsolidasi dengan kuasa hukum dan jajaran yang di daerahnya ada permohonan sengketa hasil pemilu. Tentunya, setelah mendapatkan salinan permohonan dari MK.

Permohonan-permohonan itu yang akan menjadi dasar bagi KPU untuk menyiapkan jawaban, bukti, dan bila diperlukan juga saksi. ’’Tanggal 5-12 itu penyerahan bukti-bukti kami ke MK,’’ terangnya kemarin.

Kebutuhan atas saksi juga bergantung dari perkembangan dalam sidang. Bila tidak perlu saksi, maka tidak akan dihadirkan. Seperti halnya sidang sengketa hasil Pilpres, di mana KPU memutuskan hanya mengajukan ahli. Itu setelah KPU selaku termohon mengevaluasi hasil sidang pendahuluan dan pemeriksaan saksi serta ahli termohon.

Ada empat tim pengacara yang disiapkan untuk menghadapi sengketa hasil pileg. Mengingat, jumlah perkara yang cukup banyak. Masing-masing menangani perkara yang berbeda. Ada yang menangani pileg DPR, ada yang mengurus perkara, DPRD Provinsi, ada yang mendapat perkara DPRD Kabupaten/Kota, dan ada pula yang khusus DPD. (byu/fat)


BACA JUGA

Senin, 19 Agustus 2019 19:15

Rusuh di Manokwari, Mendagri Panggil 3 Gubernur

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka opsi untuk mempertemukan…

Senin, 19 Agustus 2019 11:31

Lima Poin Seruan MUI terkait Kasus Video Ustaz Abdul Somad

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Tengku Zulkarnain…

Senin, 19 Agustus 2019 11:24

Manokwari Rusuh

Sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) ditutup…

Senin, 19 Agustus 2019 10:57

Satu Prajurit Kembali Gugur, KKSB Akui Dalang Serangan

JAKARTA–Satu di antara dua korban yang tertembak oleh Kelompok Kriminal…

Senin, 19 Agustus 2019 10:43

Sambut Hangat Persaingan

KEHADIRAN Indra Setiawan dan Tambun Dibty Naibaho menambah panas persaingan…

Minggu, 18 Agustus 2019 01:20

Kadernya Jadi Tersangka Kasus 4 Polisi Terbakar, Bos GMNI Minta Maaf

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) turut…

Minggu, 18 Agustus 2019 01:16

Markas GMNI Dibakar

Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cianjur terbakar pada Jumat…

Minggu, 18 Agustus 2019 01:01

Warga Diteror Pelemparan Tahi Sapi, Polisi Turun Tangan

Warga Boyolali sedang diteror dengan pelemparan kotoran sapi. Hal ini…

Jumat, 16 Agustus 2019 10:06

Layangan 22 Negara Beraksi, Ada Naga 150 Meter

Puluhan layangan raksasa menghiasi langit Pantai Mertasari pada event International…

Jumat, 16 Agustus 2019 00:45

NGERI..!! Demo Mahasiswa di Cianjur, 4 Polisi Luka Bakar

Sejumlah mahasiswa di Cianjur diamankan polisi lantaran diduga menjadi penyebab…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*