MANAGED BY:
RABU
23 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 29 Juni 2019 13:14
Tutup Lubang Tambang Mengambang

Dana Jamrek Tak Cukup, Pemerintah Didesak Bertindak

Lubang tambang yang ada di Samarinda. (ilustrasi/dok)

PROKAL.CO, Sudah ada 35 nyawa tumbang di lubang bekas tambang di Kaltim. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasinya.

 

 

SAMARINDA-Pelaksanaan kegiatan reklamasi pascatambang ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wajar jika ada banyak lubang tambang yang menganga di berbagai wilayah di Benua Etam. Banyak prosedur dan aturan yang mesti dilewati sebelum bisa memanfaatkan dana jaminan reklamasi (jamrek). Baik oleh pemerintah maupun pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

Pelaksanaan reklamasi pascatambang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peliknya, ternyata di aturan tersebut tidak disebutkan secara gamblang proses reklamasi pascatambang yang seharusnya.

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mencatat, dana jamrek yang tersimpan di perbankan mencapai Rp 278 miliar. Kemudian dana jaminan pascatambang Rp 94 miliar.

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara, Dinas ESDM Kaltim Baihaqi Hazami menuturkan, di aturan itu menyebutkan, penutupan lubang tambang lebih ditekankan pada kegiatan reboisasi atau revegetasi. Sebab, penutupan lubang tambang sebagaimana kondisi semula sulit dilakukan.

“Volume batu bara yang diambil menjadi kosong. Ketika tanah hasil penggalian dikembalikan, tetapi itu tidak menutup semua. Secara teknis memang enggak mungkin menutup kembali. Maka sifatnya adalah penataan,” kata dia.

Upaya penutupan lubang tambang telah dilakukan sejumlah perusahaan. Di antaranya, menggunakan tanah dari hasil penggalian lubang tambang yang baru. Konsep ini lebih dikenal dengan backfilling. Cara itu telah diatur secara undang-undang.

“Ibaratnya, gali lubang tutup lubang. Tetapi pada penggalian terakhir pasti tetap menyisakan satu lubang tambang. Pelaksanaan reklamasi untuk lubang yang terakhir ini yang perlu diawasi,” tuturnya.

Namun, dalam beberapa kondisi, ada lubang tambang yang sengaja tidak ditutup dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, karena air di kolam tambang akan dimanfaatkan untuk keperluan air warga atau air pertanian. “Warga yang meminta tidak ditutup. Namun kami memberikan catatan kepada perusahaan untuk melakukan revegetasi di sekitar lubang tambang,” tuturnya.

Kendati demikian, dari 1.404 izin usaha pertambangan (IUP) yang dilimpahkan pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Kaltim pada 2014, tidak semuanya telah menambang. Ada yang baru sebatas mengantongi IUP, ada yang baru melaksanakan kegiatan eksplorasi, dan ada juga yang sudah tahap produksi.

Baihaqi menerangkan, penerapan dan penetapan dana jamrek dihitung berdasarkan luas pembukaan pertambangan. Ada juga beberapa aspek lain. Salah satunya bagaimana proses mobilisasi peralatan tambang. Teknis penghitungan itu dilaksanakan oleh inspektur tambang.

Nilainya ditentukan per hektare. Namun, beda lokasi, beda pula harganya. Ketentuan dan dasar penetapan harga akan muncul dalam dokumen rencana reklamasi. Selanjutnya, dokumen tersebut diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim untuk menerbitkan perintah penempatan jamrek.

“Itu mekanisme untuk provinsi. Saya enggak tahu kalau di kabupaten/kota. Dana jamrek itu biasanya disimpan di perbankan yang merupakan bagian dari BUMN. Di Kaltim salah satunya bisa ke Bankaltimtara,” jelas dia.

Bukti setoran dana jamrek bisa berupa deposito dan bank garansi. Selanjutnya, bukti fisik setoran dana jamrek wajib diserahkan ke DPMPTSP Kaltim. Kemudian fotokopinya ditembuskan ke Dinas ESDM Kaltim.

“Untuk perusahaan yang masih aktif dan beroperasi produksi, saat akan mereklamasi tambang, mereka bisa mengajukan pencairan dana jamrek ke kami sesuai luasan yang telah direklamasi,” tuturnya.

Namun, sebelum diberikan surat rekomendasi pencairan ke DPMPTSP Kaltim, petugas inspektur tambang terlebih dahulu meninjau dan mempelajari lokasi yang telah direklamasi. Apakah sudah sesuai aturan atau tidak. Setelah itu baru diputuskan berapa dana jamrek yang bisa dicairkan.

“Pihak DPMPTSP Kaltim yang memerintahkan ke perbankan untuk mencairkan kepada perusahaan terkait. Biasanya, dokumen rencana reklamasi diselesaikan pada awal tahun,” katanya.

Menurut dia, bila perusahaan tidak melaksanakan reklamasi, dana jamrek bisa diambil pemerintah. Namun, sejauh ini, belum ada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi dan dana jamreknya diambil pemerintah untuk proses reklamasi.

“Biasanya, begitu dana jamrek ditetapkan di bank atas nama gubernur, maka itu sudah menjadi dana pemerintah. Namun, pemerintah tidak bisa langsung menggunakan dana itu sebelum ada wanprestasi dari salah satu pihak,” sebutnya.

Bila perusahaan tidak menyetujui adanya pencairan, pemerintah juga tidak bisa mencairkan dana tersebut. Begitu pun sebaliknya. Panjangnya prosedur yang dilewati ini memang jadi kendala tersendiri dalam proses reklamasi pascatambang.

Tetapi bila ada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi dan sudah tidak beroperasi, ada batas waktu bagi pemerintah untuk mencairkannya. Dengan catatan setelah ada klaim. Misalnya memanggil perusahaan terkait beberapa kali, tetapi tidak hadir. “Kami memang belum pernah melakukan yang demikian. Yang pasti itu sudah menjadi uang negara,” tuturnya.

Kendati demikian, kewajiban melaksanakan kegiatan reklamasi pascatambang tetap menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan. Penempatan dana jamrek hanya menjadi dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan reklamasi.

“Ketika perusahaan menjaminkan dana reklamasi, bukan berarti langsung menghilangkan kewajiban mereka melaksanakan reklamasi. Kegiatan reklamasi itu sebuah kewajiban dan diatur dalam undang-undang,” katanya.

Sementara itu, pengamat lingkungan dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Bernaulus Saragi menyebut, kegiatan reklamasi memerlukan dana yang tidak sedikit. Setiap satu hektarenya saja diperlukan dana USD 12,5 ribu. Jika dirupiahkan, mencapai Rp 176.631.250.

Masih merujuk data Dinas ESDM Kaltim. Luas konsesi tambang di Kaltim mencapai 5.137.875,22 hektare. Dari hasil evaluasi dan finalisasi Dinas ESDM Kaltim, jumlah IUP yang tercatat sampai Juni 2019 sebanyak 382 yang clean and clear (C&C). Ditambah 133 IUP yang masih mengajukan proses perpanjangan. Dokumen saat ini berproses di Ombudsman RI (ORI) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bernaulus berujar, dengan luas area pertambangan tersebut, dana jamrek saat ini jauh dari kata cukup. Medan pertambangan di Kaltim juga terbilang cukup sulit. Sehingga memerlukan biaya mobilisasi yang juga tidak sedikit.

Selain itu, reklamasi atau revegetasi sangat bergantung pada medan, area, situasi, dan teknis pengelolaan tanah permukaan oleh perusahaan pertambangan. Reklamasi dapat diartikan sebagai proses pemulihan fungsi lahan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Dana jamrek itu tidak cukup. Proses pemulihan tidak cukup satu atau dua tahun. Bisa sampai 20 tahun. Agar kawasan mendekati kondisi semula. Dan tidak ada reklamasi itu yang benar-benar berhasil sampai sekarang,” kata dia, kemarin (28/6).

Becermin pada kerusakan hutan dan lingkungan saat ini, Bernaulus berkata, sebaiknya pemerintah mempercepat proses reklamasi. Agar kerusakan hutan dan lingkungan tidak semakin meluas. Lahan yang telah dibuka sebaiknya segera direklamasi.

“Dana jamrek itu harus dilakukan untuk biaya reklamasi. Tidak ada gunanya menahan-nahan dana itu di perbankan. Sementara lingkungan makin rusak. Sebaiknya dikembalikan untuk reklamasi,” sarannya. (*/drh/rom/k16)


BACA JUGA

Selasa, 22 Oktober 2019 13:42

Ternyata Setelah Politik, Inilah Hoax yang Paling Banyak

JAKARTA– Isu kesehatan kerap jadi “gorengan” penyebaran hoax. Entah soal…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:38

Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, PDIP Bilang Tak Ganggu Koalisi

JAKARTA - Partai Gerindra akhirnya masuk ke koalisi pemerintah. Sebagai…

Selasa, 22 Oktober 2019 12:29

DRAMA..!! Sudah Pakai Baju Putih, Bupati Minahasa Selatan Mendadak Terpental

JAKARTA – Drama terjadi dalam penyusunan kabinet kerja jilid II.…

Selasa, 22 Oktober 2019 12:22

UU KPK Berlaku, Penyidik Pilih Hati-Hati

JAKARTA – Sesuai prediksi, aktivitas penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi…

Senin, 21 Oktober 2019 13:39

Tahun Depan UMP Naik, Hotel Belum Berani Naikkan Tarif

Meski upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK)…

Senin, 21 Oktober 2019 13:38

Courtesy Call dengan Presiden dengan Negara Sahabat, Tawarkan Kereta Hingga BUMN

JAKARTA - Momen courtesy call yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo…

Senin, 21 Oktober 2019 13:18

Ada OTT KPK, Berharap Akses ke APT Pranoto Tak Terdampak

RENCANA kegiatan peningkatan jalan menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT)…

Senin, 21 Oktober 2019 13:18

OTT KPK, Bukti Abai terhadap Kualitas

BALIKPAPAN-Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah…

Senin, 21 Oktober 2019 13:17

Bakal Revisi UU yang Hambat Investasi

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil…

Senin, 21 Oktober 2019 11:10

Ketika Anak Kembar SMP Ikut Desain Ibu Kota Republik

Dua anak kembar asal Kota Solok berhasil membuat desain ibukota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*