MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 28 Juni 2019 21:02
Pemprov Ciutkan IUP
Temukan Jetty Ilegal, KPK Minta Polisi Bertindak
Upaya penataan izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan Pemprov Kaltim belakangan mengeluarkan sejumlah hasil. Di antaranya, mencabut IUP yang dinilai tidak memenuhi syarat atau non-clean and clear (C&C).

PROKAL.CO, SAMARINDA–Upaya penataan izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan Pemprov Kaltim belakangan mengeluarkan sejumlah hasil. Di antaranya, mencabut IUP yang dinilai tidak memenuhi syarat atau non-clean and clear (C&C).

Berdasarkan data hasil rekonsiliasi data IUP yang dilakukan Dinas ESDM Kaltim, tercatat kini hanya ada 382 IUP yang dinyatakan C&C. Sebelumnya pada 2014 lalu ada 1.404 IUP yang dilimpahkan pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Kaltim.

“Namun masih ada lagi 133 IUP yang sedang proses perpanjangan izin. Di antaranya ada yang sedang mengajukan gugatan di ORI (Ombudsman RI) dan PTUN (Pengadilan Tinggi Usaha Negara),” ungkap Baihaqi.

Diakui dia, untuk menata 1.404 IUP yang dilimpahkan pemerintah kabupaten/kota sebelumnya terbilang tidak mudah. Selain karena dokumen perizinan masih ada yang belum diserahkan kepada Pemprov Kaltim. Banyak dari para pemegang IUP yang sudah tidak terdata dan terlacak lagi.

“Saya kira apa yang sudah kami lakukan selama ini sudah cukup baik. Meski memang masih ada banyak kekurangannya. Perlu waktu untuk menata semua perizinan itu. Termasuk untuk mengevaluasi pelaksanaan reklamasi pascatambang di Kaltim,” imbuhnya.

Sementara itu, kegiatan monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kaltim tidak sebatas mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pertambangan. Utamanya dari sisi pengawasan dan pelaksanaan pembayaran pajak. Maupun pada pelaksanaan reklamasi pascatambang.

Dalam lawatannya ke Benua Etam, komisi antirasuah juga menyoroti pelaksanaan kegiatan pengangkutan batu bara di Sungai Mahakam. Sebagaimana diketahui, beberapa bulan sebelumnya, tim KPK sempat turun ke Kaltim untuk memantau keberadaan jetty-jetty (dermaga batu bara) liar yang beroperasi di sepanjang Sungai Mahakam.

“Untuk jetty, kami sudah memiliki data. Ada yang beroperasi secara ilegal. Kami berkoordinasi dengan kepolisian agar jetty-jetty itu ditertibkan. Penegak hukum di Kaltim harus menertibkan yang demikian,” pinta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (26/6).

Seperti halnya pembangunan pos pantau pengangkutan batu bara, lanjut dia, memang perlu dilakukan untuk memudahkan proses pengawasan. Dan itu telah diminta KPK kepada instansi terkait untuk segera dibangun. Pasalnya, ada indikasi kerugian negara yang cukup besar dari kegiatan pengangkutan batu bara di Kaltim.

“Ini menjadi salah satu kebocoran dalam penerimaan pajak. Kami sudah melakukan monitoring dan supervisi. Ini mungkin menjadi celah bagi pihak-pihak perusahaan untuk tidak membayar pajak. Itu karena monitoring yang lemah,” sebutnya.

Dari hasil kajian KPK, tutur dia, kapal tongkang dari lokasi tambang, belum semuanya memiliki kejelasan kegiatan pengangkutan batu bara yang mereka lakukan, apakah mau diekspor atau untuk keperluan dalam negeri.

“Ini enggak ada yang monitor. Kami akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai. Karena mereka yang me-monitoring kegiatan pengangkutan dan pengiriman batu bara tersebut,” pungkasnya. (*/drh/rom/k8)

 


BACA JUGA

Rabu, 21 Agustus 2019 23:00
Lokasi Ibu Kota Negara, Gubernur Tetap Pilih Tahura

“Maaf Kalteng, Kaltim yang Dipilih”

BALIKPAPAN– Dicoretnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai kandidat…

Rabu, 21 Agustus 2019 22:15

Jika Jadi Ibukota, Lahan PPU Siap, Bupati Siap Menggratiskan

DICORETNYA Tahura Bukit Soeharto dari lokasi ibu kota negara membawa…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:09

Tak Sampai Jutaan Kok, Segini Nih PNS Pusat yang Bakal ke Ibukota Baru di Kalimantan

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan akan…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:02

Ini Bayangan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibu kota…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:20

Rp 13 Triliun untuk Papua-Papua Barat

JAKARTA– Pemerintah membantah disebut menganaktirikan pembangunan di Papua. Buktinya, dana…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:19

Manokwari Sudah Kondusif, Dominggus Ikut Minta Maaf

MANOKWARI—Pasca aksi demonstrasi, Senin (19/8) lalu, Kota Manokwari kini berangsur…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:15

BUMN Jual Sepuluh Ruas Tol

JAKARTA – Dua perusahaan pelat merah bakal menjual kepemilikannya di…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:06

Wapres Serukan Cooling Down, Otonomi Khusus Papua Luar Biasa

JAKARTA– Perlahan namun pasti, ketegangan sebagai imbas peristiwa di Manokwari…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:04

Mangku Sitepoe, Dokter Bertarif Sepuluh Ribu Rupiah

Pada September nanti, Dokter Mangku genap berusia 84 tahun. Semangatnya…

Rabu, 21 Agustus 2019 11:25

Mau Pilkada Tanpa Hoax, Ini yang Dilakukan KPU

JAKARTA– Penyelenggaraan pilkada serentak 2020, sebagaimana pemilu 2019, diprediksi belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*