MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 27 Juni 2019 22:58
HAKIM SUARA BULAT..!! Seluruh Gugatan Paslon 02 Ditolak MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. (Dery/JawaPos.com)

PROKAL.CO, JAKARTA-  Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Putusan itu dinyatakan setelah sembilan hakim konstitusi membacakan pertimbangan pihak pemohon.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Selain menolak permohonan pemohon, majelis hakim konstitusi juga menolak seluruhnya nota keberatan (eksepsi) pihak termohon yakni, KPU dan pihak terkait yakni, TKN Jokowi-Ma’ruf.

“Menyatakan dalam eksepsi menolak termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya,” terang Anwar seperti dilansir Jawapos.com.

Anwar menuturkan, putusan ini dirumuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota pada Senin 24 Juni 2019.

“(Kemudian) dalam sidang pleno sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada pada 27 bulan Juni tahun 2019 selesai diucapkan pukul 21.16 WIB oleh sembilan hakim konstitusi,” jelas Anwar.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak permohonan pemohon terkait dipersoalkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Majelis hakim berpandangan itu merupakan suatu hal yang tidak relevan. Bahkan, pemohon tidak dapat membuktikan pemilih siluman menggunakan hak pilihnya atau tidak.

“Mempersoalkan kembali DPT menjadi tidak relevan lagi. Berdasarkan semua pertimbangan demikian mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ucap Hakim Konstitusi, Saldi Isra saat membacakan pertimbangan.

Mahkamah berpendapat, proses penyusunan DPT sudah dilakukan dengan proses yang panjang. Proses tersebut sudah dijalani dengan hasil akhir DPT ditetapkan pada rapat pleno KPU terbuka yang dihadiri dan diakui oleh semua peserta.

“Secara normatif, persoalan menganai DPT adalah persolan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Tetapnya persoalan DPT, termasuk DPTB-DPTK sudah selseai sebelum pelaksanaan pemungutan suara,” ungkap Saldi.

Selain itu, mahkamah juga mengatakan, pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain terkait adanya 22.034.193 pemilih siluman. Bukti-bukti lain yang dapat memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa pemilih siluman itu telah menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan kerugian bagi pemohon.

“Artinya pemohon tidak dapat membuktikan bukan hanya apakah yang disebut sebagai pemilih siluman menggunakan hak pilihnya atau tidak, tetapi juga tidak dapat membuktikan pemilih siluman tersebut jika menggunakan hak pilihnya mereka memilih siapa,” tukasnya.

Sebelumnya, majelis juga menyatakan, klaim kemenangan 52 persen yang disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak beralasan menurut hukum. Hal ini dibuktikan setelah hakim melihat dalil pemohon tidak lengkap dan tidak jelas.

“Selain dalil pemohon tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak menunjukkan secara khusus di mana ada perbedaan, pemohon juga tidak melampirkan bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah,” kata hakim konstitusi Arief Hidayat mrmbacakan pertimbangan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Dalam dalilnya, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menyebutkan, perolehan suara yang benar adalah untuk pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sebesar 63.573.169 suara atau 48 persen. Sedangkan untuk pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sebesar 68.650.239 suara atau 52 persen.

Arief menyebutkan, setelah mahkamah melakukan pencermatan, pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap dari 34 provinsi. Hal itu didalilkan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam permohonannya.

“Sebagaimana didalilkan pemohon. Tidak lengkap bagi seluruh TPS. Hasil foto dan pindai, tidak jelas mengenai sumbernya,” terang Arief.

Selain itu, mahkamah juga melihat pemohon tidak menguraikan ada tidaknya upaya koreksi atau keberatan terkait hasil perolehan suara itu dalam proses rekapitulasi berjenjang. Dengan semua itu, mahkamah berpendapat, dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menyusul putusan MK menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno.

"Putusan MK ini semakin memperkuat legalitas dan legitimasi kemenangan pasangan Jokowi - Ma’ruf dalam Pilpres 2019 yang demokratis, jujur dan adil," ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (27/6). 

Airlangga kemudian meminta semua pihak menerima dan menghormati putusan MK, karena putusan tersebut merupakan langkah dan mekanisme konstitusional yang telah diatur konstitusi.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada para hakim MK yang telah memutuskan persengketaan hasil Pilpres 2019 secara objektif, independen dan berkeadilan dalam persidangan MK yang terbuka dan transparan," ucapnya. 

Lebih lanjut Airlangga juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, serta tim hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin yang telah berhasil mempertanggungjawabkan dan mematahkan tuduhan gugatan kecurangan dari pemohon pasangan Prabowo-Sandi.

"Dengan putusan MK ini, Partai Golkar mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali dalam kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemerintahan yang legitimate," tuturnya.

Airlangga memastikan, sebagai pendukung utama Jokowi-Ma’ruf, Partai Golkar akan tetap konsisten mendukung dan mengawal program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama lima tahun ke depan untuk membawa kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia. 

"Kami juga mengapresiasi langkah dan mekanisme konstitusional melalui jalur MK dalam persengketaan pilpres ini, sehingga penyelesaian sengketa pilpres dapat berjalan dengan damai dan kondusif," pungkas Airlangga. (boy/gir/jpnn/jpc)


BACA JUGA

Rabu, 21 Agustus 2019 23:00
Lokasi Ibu Kota Negara, Gubernur Tetap Pilih Tahura

“Maaf Kalteng, Kaltim yang Dipilih”

BALIKPAPAN– Dicoretnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai kandidat…

Rabu, 21 Agustus 2019 22:15

Jika Jadi Ibukota, Lahan PPU Siap, Bupati Siap Menggratiskan

DICORETNYA Tahura Bukit Soeharto dari lokasi ibu kota negara membawa…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:09

Tak Sampai Jutaan Kok, Segini Nih PNS Pusat yang Bakal ke Ibukota Baru di Kalimantan

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan akan…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:02

Ini Bayangan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibu kota…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:20

Rp 13 Triliun untuk Papua-Papua Barat

JAKARTA– Pemerintah membantah disebut menganaktirikan pembangunan di Papua. Buktinya, dana…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:19

Manokwari Sudah Kondusif, Dominggus Ikut Minta Maaf

MANOKWARI—Pasca aksi demonstrasi, Senin (19/8) lalu, Kota Manokwari kini berangsur…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:15

BUMN Jual Sepuluh Ruas Tol

JAKARTA – Dua perusahaan pelat merah bakal menjual kepemilikannya di…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:06

Wapres Serukan Cooling Down, Otonomi Khusus Papua Luar Biasa

JAKARTA– Perlahan namun pasti, ketegangan sebagai imbas peristiwa di Manokwari…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:04

Mangku Sitepoe, Dokter Bertarif Sepuluh Ribu Rupiah

Pada September nanti, Dokter Mangku genap berusia 84 tahun. Semangatnya…

Rabu, 21 Agustus 2019 11:25

Mau Pilkada Tanpa Hoax, Ini yang Dilakukan KPU

JAKARTA– Penyelenggaraan pilkada serentak 2020, sebagaimana pemilu 2019, diprediksi belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*