JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengkaji ulang kuota pendaftaran jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN) untuk penyeleggaraan tahun depan. Kebijakan tersebut dinilai membatasi siswa masuk perguruan tinggi negeri melalui SNM PTN.
Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, jika kebijakan SNM PTN tidak diubah, maka akan melanggengkan persepsi orang tua siswa bahwa sekolah favorit berpeluang lebih besar masuk ke PTN. Tak ayal, masih banyak orang tua siswa yang masih getol menginginkan anaknya masuk ke SMA favorit.
Staf Khusus Mendikbud bidang Manajemen Hamid Muhammad menuturkan, kebijakan SNM PTN harus diubah menyesuaikan PPDB zonasi. Tujuan pendekatan zonasi adalah pemerataan kualitas pendidikan. Memperbaiki peringkat sekolah khususnya SMA yang selama ini timpang.
”Memang perlu diubah untuk mendukung sistem zonasi. Karena sekolah yang selama ini dianggap unggulan atau favorit tidak akan selamanya demikian. Dengan zonasi, semua sekolah itu unggulan,” kata Hamid.
Menristekdikti Mohamad Nasir merespons akan mengevaluasi kuota SNM PTN berdasarkan akreditasi sekolah. "Akan kami bahas apakah nanti kuota SNM PTN kami turunkan dan kemudian menaikkan kuota SBM PTN," ucap Nasir.
Ada tiga kategori kuota SNM PTN. Pertama, bagi SMA dengan akreditasi A, jumlah siswa yang memenuhi syarat mendaftar 40 persen yang terbaik. Kedua, untuk SMA akreditasi B memiliki jatah 25 persen siswa terbaiknya boleh mendaftar. Sedangkan, SMA yang terakreditasi C hanya 5 persen.
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Ismunandar mengatakan, selama ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Muhadjir maupun dengan pejabat Kemendikbud lainnya mengenai SNM PTN. Meski, dia mengakui belum pernah berdiskusi langsung secara tatap muka.
Yang jelas, sistem seleksi PTN menggunakan tes atau nilai masih akan digunakan. "Sebab, kemampuan PTN untuk menampung lulusan SMA itu terbatas," kata Ismunandar. Seleksi tersebut tentu melihat potensi akademiknya untuk setidaknya mengukur kemampuan calon mahasiswa mampu menuntaskan kuliah.
Selain itu, untuk menampung calon mahasiswa miskin, Kemenristekdikti membuka jalur bidik misi. "Jadi jangan sampai tidak bisa kuliah karena kurang mampu secara ekonomi padahal memiliki kemampuan akademis yang baik," terang guru besar Institut Teknologi Bandung itu.
Ismunandar menegaskan, bahwa akreditasi sekolah juga belum tentu memastikan siswa tersebut bisa masuk PTN. Sebab, siswa dari masing-masing kuota sekolah akan diperingkat berdasarkan nilai rapor mereka sesuai program studi PTN tujuan. (han)
