Progres Jembatan Pulau Balang tak begitu menggembirakan. Masalah pembebasan lahan di sisi Balikpapan masih jadi sorotan. Bisa jadi, bentang tengah akan duluan rampung ketimbang akses pendekat.
BALIKPAPAN-Mulai dikerjakan awal 2007, nasib Jembatan Pulau Balang masih menggantung. Artinya sudah 12 tahun jembatan itu dibangun tapi tak rampung-rampung. Kini asa menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara (PPU) melalui Pulau Balang itu berada di tangan Pemprov Kaltim. Tanpa jalan pendekat, jembatan tak akan bisa difungsikan. Sekalipun bentang panjang dan pendek telah tersambung.
Salah-salah nasibnya akan sama dengan Jembatan Martadipura di Kota Bangun, Kutai Kartanegara masa lalu. Jembatan itu dulu sempat dijuluki “Jembatan Abunawas” lantaran bentang utama belum tersambung dengan akses pendekat. Walhasil, jembatan hanya bisa dilintasi monyet-monyet. Padahal, Jembatan Pulau Balang menjadi tumpuan mempercepat akses konektivitas jalan lintas selatan Kalimantan. Jika tak selesai-selesai, maka jembatan ini akan mengalahkan rekor Jembatan Mahkota II yang sebelumnya sempat tak selesai selama 13 tahun.
Kenyataan itu membuat target penyelesaian jembatan pada November 2019, seperti yang dijanjikan Pemprov Kaltim dipastikan meleset. Informasi yang diperoleh Kaltim Post dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Kaltim Kaltara, target penyelesaian jembatan diundur hingga Maret 2021. “Realisasinya sudah 65 persen,” kata Kepala BPJN XII Kaltim Kaltara Refly Ruddy Tangkere kepada Kaltim Post.
Sebagai salah satu pihak yang ikut ambil bagian dari pekerjaan pembangunan jembatan, Refly menyebut pihaknya tahun ini kebagian Rp 288 miliar dari APBN dari total anggaran Rp 1,3 triliun. Dikerjakan secara multiyears contract (MYC). Pekerjaan utama saat ini terletak pada pilar. Dan setelah berdiri, dilanjutkan dengan sebagian dek jembatan. “Ini sedang dikerjakan dari dua sisi (Balikpapan dan PPU),” kata Refly.
Terkait pekerjaan di luar plot yang dianggarkan APBN, Refly menyebut kondisinya masih menunggu. Pihaknya telah mendorong adanya nota kesepahaman antara Pemprov Kaltim dengan Pemkab PPU dan Pemkot Balikpapan mengenai kelanjutan pekerjaan yang dibiayai APBD. “Harus ada kejelasan di mana, siapa menangani apa. Karena ini akan mempermudah planning dan program kami ke depan dalam hal pekerjaan yang kami tangani,” sebutnya.
Seperti diketahui, Pemkot Balikpapan menyatakan mundur dari rencana investasi pembangunan Jembatan Pulau Balang. Namun, situasi ini disebut tak akan memengaruhi sisa pelaksanaan pekerjaan proyek jembatan sepanjang 1.750 meter itu.
Sebelumnya, untuk sisi Balikpapan pembebasan lahan akses pendekatnya diserahkan ke Pemkot Balikpapan. Untuk proyek fisiknya dikerjakan Pemprov Kaltim. Sedangkan akses pendekat di sisi Penajam pembebasan lahan maupun fisiknya dikerjakan Pemkab PPU.
Diwawancarai terpisah, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Setprov Kaltim Lisa Hasliana menyebut rencana pendanaan yang sebelumnya dibebankan ke Pemkot Balikpapan akan diambil alih Pemprov Kaltim.
Di mana saat ini pembiayaan jembatan yang dikerjakan tiga kontraktor, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan PT Bangun Cipta Kontraktor itu menggunakan skema kerja sama antara pusat dan daerah. Dalam hal ini melibatkan dana APBN, APBD Kaltim, APBD Balikpapan, dan APBD PPU.
“Pembangunan Jembatan Pulau Balang itukan dibagi menjadi tiga bagian. Ada sisi PPU, bentang tengah, dan sisi Balikpapan. Pusat punya bagian sendiri. Kemudian daerah juga punya bagian tersendiri,” kata dia.
Jika Pemkot Balikpapan mundur dari rencana pembiayaan pembangunan jembatan tersebut, lanjut dia, maka besar kemungkinan pembiayaan yang bersumber dari Kota Minyak akan diambil alih Pemprov Kaltim. Namun, rencana tersebut akan diputuskan setelah adanya rapat lebih lanjut terkait itu.
Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) pernah gusar dengan sikap Pemkot Balikpapan yang kurang peduli dengan Jembatan Pulau Balang. Kondisi itu membuatnya meminta pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim menegur Pemkot Balikpapan yang tak serius membangun akses pendekat di sisi Kota Minyak.
“Jadi mohon pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Mungkin ditegur-tegur juga Balikpapan ini. Kayaknya Balikpapan ini enggak ikhlas menyambungkan Balikpapan dengan PPU,” ujar AGM belum lama ini.
