MANAGED BY:
JUMAT
23 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 26 Juni 2019 12:55
Kasus Tewasnya Bocah di Kolam Bekas Tambang, Pemprov Salahkan Orangtua

Minim Inspektur, Dinas ESDM Lapor ke Pusat

Lubang bekas tambang yang merenggut nyawa Ahmad Setiawan.

PROKAL.CO, SAMARINDA-Penjelasan soal tewasnya bocah di kolam tambang adalah kesalahan orangtua itu disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Wahyu Widhi Heranata kemarin (24/6). Ahmad Setiawan adalah bocah berusia 10 tahun yang tenggelam di kolam bekas tambang di konsesi milik PT Insani Bara Perkasa (IBP). Ahmad sekaligus menjadi korban ke-35 tewas di lubang bekas tambang.

 “Yang bikin anak siapa. Harusnya ‘kan diawasi karena masih di bawah umur,” ujar pria yang akrab dengan sapaan Didit itu. Setiap orangtua, lanjut pria penghobi olahraga sepeda itu menuturkan, berkewajiban mengawasi setiap pergerakan anak. Mulai kecil hingga akil balik. Dia mencontohkan dirinya. “Setelah akil balik, keluar dari pengawasan saya,” jelasnya.

Selain orangtua, yang bisa disalahkan dalam peristiwa meninggalnya anak di lubang tambang, yakni pemerintah. Dalam hal ini adalah yang mengeluarkan izin. Untuk diketahui, PT Insani Bara Perkasa (IBP) adalah pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Dan seyogianya, pengurusan PKP2B di bawah kendali Kementerian ESDM.

 “Kan pusat yang keluarkan, jadi pusat yang ambil kebijakan,” ungkapnya. Menurutnya, sesuai arahan menteri dan pimpinan daerah, setiap bulan Dinas ESDM Kaltim membuat edaran terkait arahan untuk pengawasan lahan tambang. “Itu terus diperbarui,” jelasnya.

Menurutnya, penanganan masalah juga harus lintas sektor. “Makanya saya ajak teman-teman ke sini, memotret sejelas-jelasnya,” tegasnya saat mendatangi kolam bekas tambang di Jalan Suryanata, Gang Saka, RT 16, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu kemarin.

Meski dianggapnya masalah klasik, keluhan minimnya petugas inspektorat pertambangan, yang kini jumlahnya hanya 38 orang, masih sangat kurang. Didit berjanji akan bersurat terkait masalah tersebut. Selain itu, anggaran pun juga tak bisa maksimal. Menurutnya, petugas inspektorat merupakan utusan dari pusat yang membantu mengawasi pertambangan di Kaltim.

Diungkapkan Didit, informasi yang masuk ke telinganya, PT IBP sudah pernah menutup lubang tambang di Gang Saka itu. Tapi dibuka lagi oleh masyarakat. “Kan polisi sudah datang. Nanti pasti mengerucut setelah investigasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Deni Wibawa, koordinator inspektorat tambang Dinas ESDM Kaltim menjelaskan, sebenarnya yang harus bertanggung jawab adalah PT IBP. “Kewenangan Dinas ESDM ‘kan sebatas IUP (izin usaha pertambangan). Karena ini di bawah kendali pusat, seharusnya pusat juga menegur pemilik konsesi,” ungkapnya.

Lahan tersebut, lanjut Deni, belum diserahkan kembali ke pemerintah. “Memang masih sebatas backfill,” ungkapnya. Menurutnya, pemasangan pelang larangan untuk tidak beraktivitas di bekas lubang memang wajib. Selain itu, menugaskan orang untuk mengawasi langsung kawasan tersebut. “Metode pengamanannya tentu diserahkan ke perusahaan pemegang izin,” jelasnya.

Diungkapkan Deni, dua area yang disingkap, salah satunya kolam maut yang merenggut nyawa Ahmad Setiawan. Bahkan, kolam tersebut sudah ada sejak Maret 2019. “Kalau soal temuan galian baru, tidak tahu,” tegasnya.

Kedatangannya ke lokasi kejadian, bakal dituangkan dalam laporan dan dikirim ke pusat. “Nanti dirangkum lalu dikirim ke Kementerian ESDM. Semoga lebih cepat ditindaklanjuti,” harapnya. Investigasi, disebut Didit sudah dilakukan sejak awal.

Mendekati ujung pertemuan, Didit berucap, tidak ingin mencari siapa yang salah dan benar. “Itu ada di depan mata kita. Menangani masalah secara lintas sektoral, saya rasa bisa lebih baik,” pungkasnya.  Tewasnya Ahmad Setiawan di kolam bekas tambang memantik reaksi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga itu menduga ada unsur pembiaran yang dilakukan sejumlah pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah hingga perusahaan tambang. “Kami berduka,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Minggu (23/6).

Menurut Beka, Komnas HAM pada 2016 lalu pernah melakukan investigasi dan menyusun laporan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya 22 orang akibat lubang tambang. Kesimpulannya telah terjadi pelanggaran HAM dan ada dugaan pembiaran secara berlarut-larut oleh lembaga negara. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Dan ada dugaan pembiaran kembali dalam kasus ini,” ungkap Deka.

Menurut dia, jika sejak awal ada ketegasan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini, maka bocah seperti Ahmad tak akan menjadi korban kolam bekas tambang. “Seharusnya ini bisa dihindari,” terangnya.

Rekomendasi pun telah dibuat pada 2016 lalu. Ditujukan kepada gubernur Kaltim, Kapolda Kaltim, wali kota dan bupati, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta korporasi tambang. Yang bertujuan agar tak ada lagi korban lubang tambang.

Seperti rekomendasi khusus kepada gubernur Kaltim, salah satu poinnya adalah mendesak dan memastikan perusahaan-perusahaan tambang melaksanakan kewajibannya untuk reklamasi pascatambang di Kaltim.

Sementara untuk Kapolda Kaltim salah satu poinnya adalah melakukannya proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dan mengabaikan kewajiban dalam aturan. Untuk wali kota dan bupati adalah melakukan tindakan kemanusiaan dengan memberikan santunan kepada keluarga korban. “Tapi sepertinya rekomendasi kami tidak ditaati. Buktinya sejak rekomendasi kami keluarkan, korban terus bertambah hingga 35 orang,” ucapnya.

Dirinya juga sudah berbicara dengan komisioner lainnya untuk bisa menindaklanjuti kasus terbaru ini. Sementara langkah yang akan ditempuh lembaganya adalah memanggil pihak-pihak yang terlibat. Baik di daerah maupun pusat. Termasuk aparat penegak hukum. Karena dengan dugaan pembiaran, ada anggapan pemerintah dan aparat penegak hukum tak mampu menegakkan aturan. “Seolah-olah perusahaan tambang lenggang kangkung saja,” sebutnya.

Di pusat, Komnas HAM segera meminta pemerintah untuk segera bertindak. Karena menurutnya, 35 korban lubang tambang itu sudah terlalu banyak. Sehingga perlu dilakukan upaya serius dan tegas dari pemangku kebijakan. “Harus ada langkah nyata dari pemerintah pusat,” tegas Deka.

Diwartakan sebelumnya, sebuah kolam bekas tambang di Jalan Suryanata, Gang Saka, RT 16, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu telah merenggut nyawa Ahmad Setiawan, Sabtu (22/6). Bocah berusia 10 tahun itu berenang pada pukul 14.00 Wita. Namun, baru diketahui tenggelam sekitar pukul 17.45. Jasadnya ditemukan pada pukul 18.52 Wita. (*/dra/rom/k15)


BACA JUGA

Jumat, 23 Agustus 2019 11:59

Masjidilharam Kian Longgar, Nabawi Mulai Ramai

MAKKAH–Jamaah haji Indonesia merupakan yang terbesar sedunia. Seiring dengan mulai…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:26
Keceplosan IKN Pindah ke Kaltim

Desain Ibu Kota Negara Disebut Sementara

JAKARTA – Spekulan-spekulan tanah di Kalimantan Timur (Kaltim) sepertinya gagal…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:00

Ada OPM di Balik Kerusuhan Papua

JAKARTA– Otak kerusuhan saat aksi massa di Papua dan Papua…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:46

PTS Berpeluang Dipimpin Rektor Asing

JAKARTA – Peraturan yang lebih fleksibel membuat peluang rektor asing…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:43

Kaltim Wajib Move On dari SDA

Ketergantungan Kaltim terhadap sumber daya alam (SDA) harus segera diakhiri.…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:39

Presiden Bantah Menteri ATR Sebut Kaltim Ibukota Negara, Gubernur : Biasa Lah, Itu Urusan Mereka

PROKAL.CO, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor menanggapi santai adanya…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:26

Alasan Sering Masuk Bengkel, Mobdin Presiden Diganti

JAKARTA– Presiden Jokowi serta jajaran pembantunya di kabinet kerja jilid…

Kamis, 22 Agustus 2019 12:08

Indonesia Masih Lumayan, di Negara Tetangga Ini Antrean Haji Tembus 121 Tahun

Untuk bisa mendaftar haji di Malaysia, umat muslim harus menyetor…

Kamis, 22 Agustus 2019 12:04

Polri Buru Kelompok Penghasut Papua

JAYAPURA–Aksi massa di Papua diduga ditunggangi kelompok separatis. Indikasi itu…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:33
Ibu Kota Negara

Kajian Sudah Final, Bappenas Unggulkan Kaltim

Secara kajian, Kaltim sangat layak jadi ibu kota negara. Kini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*