MANAGED BY:
SELASA
15 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 24 Juni 2019 14:15
Komnas HAM Tuding Aparat Tak Taati Rekomendasi
Lubang bekas tambang yang memakan korban jiwa ke 35.

PROKAL.CO, Tewasnya Ahmad Setiawan di kolam bekas tambang memantik reaksi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga itu menduga ada unsur pembiaran yang dilakukan sejumlah pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah hingga perusahaan tambang. “Saya baru saja membaca beritanya. Kami berduka,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, kemarin (23/6).

Menurut Beka, Komnas HAM pada 2016 lalu pernah melakukan investigasi dan menyusun laporan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya 22 orang akibat lubang tambang. Kesimpulannya telah terjadi pelanggaran HAM dan ada dugaan pembiaran secara berlarut-larut oleh lembaga negara. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Dan ada dugaan pembiaran kembali dalam kasus ini,” ungkap Deka.

Menurut dia, jika sejak awal ada ketegasan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini, maka bocah seperti Ahmad tak akan menjadi korban kolam bekas tambang. “Seharusnya ini bisa dihindari,” terangnya.

Rekomendasi pun telah dibuat pada 2016 lalu. Ditujukan kepada gubernur Kaltim, Kapolda Kaltim, wali kota dan bupati, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta koorporasi tambang. Yang bertujuan agar tak ada lagi korban lubang tambang.

Seperti rekomendasi khusus kepada gubernur Kaltim, salah satu poinnya adalah mendesak dan memastikan perusahaan -perusahaan tambang melaksanakan kewajibannya untuk reklamasi pascatambang di Kaltim.

Sementara untuk Kapolda Kaltim salah satu poinnya adalah melakukannya proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dan mengabaikan kewajiban dalam aturan. Untuk wali kota dan bupati adalah melakukan tindakan kemanusiaan dengan memberikan santunan kepada keluarga korban. “Tapi sepertinya rekomendasi kami tidak ditaati. Buktinya sejak rekomendasi kami keluarkan, korban terus bertambah hingga 35 orang,” ucapnya.

Dirinya juga sudah berbicara dengan komisioner lainnya untuk bisa menindaklanjuti kasus terbaru ini. Sementara langkah yang akan ditempuh lembaganya adalah memanggil pihak-pihak yang terlibat. Baik di daerah maupun pusat. Termasuk aparat penegak hukum. Karena dengan dugaan pembiaran, ada anggapan pemerintah dan aparat penegak hukum tak mampu menegakkan aturan. “Seolah-olah perusahaan tambang lenggang kangkung saja,” sebutnya.

Di pusat, Komnas HAM segera meminta pemerintah untuk segera bertindak. Karena menurutnya 35 korban lubang tambang itu sudah terlalu banyak. Sehingga perlu dilakukan upaya serius dan tegas dari pemangku kebijakan. “Harus ada langkah nyata dari pemerintah pusat,” tegas Deka. (*/dra/rdh/rom)

 


BACA JUGA

Senin, 14 Oktober 2019 09:55

Menyulap Lahan Mangkrak Bekas Tambang Jadi Ekowisata di Negeri Timah

Banyak lahan bekas pertambangan timah di Kepulauan Belitung yang mangkrak.…

Senin, 14 Oktober 2019 09:19
Pemerintah Berencana Merevisi Hukuman Mati

Terpidana Mati Bakal Bisa Ditinjau Ulang

JAKARTA-- Pemerintah berencana untuk merevisi terkait hukuman mati di Indonesia.…

Senin, 14 Oktober 2019 09:17

Sudah 279 Pengungsi dari Jayapura Kembali Ke Wamena

SENTANI- Komandan Lanud (Danlanud) Silas Papare, Marsekal TNI, Tri Bowo…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:42

Ternyata Ada Delapan Istri TNI Kena Masalah Gara-gara Nyinyiri Penusukan Wiranto

Sebanyak delapan perempuan diduga istri dari prajurit TNI mengunggah tulisan…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:39
Imbas Pemilu 2024, Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Dipangkas

Kepala Daerah Harus Terima Konsekuensi

Kebijakan memangkas setahun jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 bakal…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:37
Merancang Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Baru

Mencontoh Australia, Pusat Perkantoran Berdampingan dengan Hutan

Ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim bakal ramah lingkungan.…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:34

Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Hanya Menjabat 4 Tahun, Ada Peluang Direvisi

PARA calon kepala daerah yang berkompetisi pada 2020 mendatang harus…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:32

Wiranto Sudah Bisa Beraktivitas, Mulai Latihan Duduk hingga Berdiri

JAKARTA - Kondisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:30

Berswafoto Dibantu Robot

SELFIE atau berswafoto kerap dilakukan bagi sejumlah orang. Terutama saat…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:27

Gerindra-Demokrat Berpeluang Gabung Kabinet

JAKARTA – Pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) yang semakin…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*