MANAGED BY:
KAMIS
21 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 24 Juni 2019 14:11
Samarinda yang Selalu Saja Ada Tambang Ilegal
Pemerintah Beri Ruang Pelanggaran
Bekas lubang tambang di Samarinda.

PROKAL.CO, PELANGGARAN demi pelanggaran dilakukan para pelaku usaha pertambangan di Kaltim. Kenyataan itu dinilai tak lepas dari sikap pemerintah yang memberikan ruang. Contohnya kegiatan pengerukan batu bara dengan modus izin pematangan lahan yang terjadi di Jalan Banggeris, Gang 9, Samarinda Ulu.

Pengamat lingkungan dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Bernaulus Saragih menuturkan, apapun alasannya, kegiatan pertambangan di dalam kota tidak dibenarkan. Secara undang-undang aktivitas tersebut sudah dipastikan melanggar.

“Di dalam kota tidak boleh ada pertambangan. Karena kota bukan untuk wilayah tambang. Misalnya ada tambang di kota dengan izin legal. Berarti yang memberikan izin tidak paham peraturan. Artinya ada pelanggaran oleh yang memberikan izin,” kata dia.

Menurut dia, pemerintah semestinya memproses para pelaku penambangan tersebut secara hukum. Jika perlu mengiringnya ke meja pengadilan. “Persoalannya, kenapa tidak diproses hukum? Itu menjadi pertanyaan. Perlu diidentifikasi siapa yang melakukan penambangan. Dan siapa yang mem-backup,” tuturnya.

Bicara kegiatan pertambangan, sulit melepaskannya dari bicara modal. Untuk memobilitas alat berat, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Begitu pun ketika batu bara akan dijual, diperlukan jaringan yang tepat.

“Bisa saja oknum yang punya pengaruh besar. Saya yakin, enggak mungkin masyarakat biasa melakukan itu. Menambang itu perlu biaya besar. Ada alat berat yang harus dimobilitas. Pasti ada pemodal dan oknum yang mem-backup,” tambahnya.

Kegiatan penambangan di dalam kota pasti merugikan warga. Mulai dampak banjir, buangan lumpur, rusaknya lingkungan, dan estetika tata kota. Sehingga apapun alasan di balik pengerukan batu bara tersebut, sangat tidak dibenarkan.

“Kalau tujuannya pematangan lahan, maka cukup pematangan lahan. Tidak bisa dengan alasan pematangan lahan lalu mengeruk batu bara. Perusahaan terkait bukan perusahaan pertambangan. Hanya perusahaan properti atau konstruksi,” tegasnya.

Dia mengingatkan agar setiap instansi terkait taat hukum. Kepolisian selaku pihak berwajib diminta mengambil langkah tegas terhadap persoalan tersebut. Begitu pun dengan pemerintah kota, diminta tidak asal memberikan izin.

“Instansi terkait mestinya rutin melakukan pengawasan. Tapi terkadang pemerintah baru melakukan pengawasan setelah adanya kegiatan. Batu bara bara sudah dikeruk dan menggunung,” kata Bernaulus.

Menurutnya, sepanjang tidak ada sikap tegas yang diambil pemerintah dan aparat penegak hukum, maka sepanjang itu pengerukan ilegal batu bara di Benua Etam akan terjadi. Pelanggaran yang berulang di sektor tersebut lantaran tidak adanya ketegasan dari pihak-pihak terkait.

“Kalau ada yang melakukan kesalahan tapi tidak diberikan hukuman. Kemudian ada korban meninggal di lubang tambang, tetapi perusahaan terkait tidak diberikan sanksi. Maka jangan heran kalau para oportunis akan terus melakukan pelanggaran,” imbuhnya.

Sebaliknya, jika ada sikap tegas, maka tidak akan ada yang berani bermain-main dengan aturan di Kaltim. Apalagi sampai melakukan penambangan di jantung ibu kota Kaltim seperti yang terjadi di Jalan Banggeris.

“Kalau ada yang melanggar, kemudian diproses secara hukum, pasti enggak ada yang berani melanggar. Tapi sejauh ini saya belum melihat ada yang demikian. Pemerintah (sepertinya) memberikan ruang untuk melakukan pelanggaran,” bebernya.

PEMPROV HARUS SERIUS

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyebut, semestinya Gubernur Kaltim Isran Noor bisa lebih bersikap empati terhadap masyarakat. Disadari atau tidak, kegiatan pertambangan turut andil atas bencana banjir yang melanda Kota Tepian.

“Pak Isran saya kira harus bisa bersikap serius. Tambang ini persoalan serius. Antara kepala Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Kaltim dan Pak Gubernur sepertinya tidak saling berkomunikasi dengan baik. Karena Pak Isran membuat pernyataan seolah-olah dia tidak tahu,” kata dia menyingung sikap Isran yang menganggap tambang di jantung Kota Samarinda sebagai hal yang biasa-biasa saja.

Ketika ada masalah tambang yang dapat berdampak langsung terhadap hajat hidup orang banyak, Dinas ESDM Kaltim bisa menginformasikan cepat kepada gubernur atau wakil gubernur. Sehingga mereka tidak kaget ketika ditanya masyarakat terkait persoalan tersebut.

“Jangan berguyon di saat ada hal yang serius. Ini urusan pidana. Harus ditanggapi serius. Tambang yang berada di dekat permukiman kurang dari 500 meter, wajib ditertibkan. Pak Gubernur harusnya menyampaikan sikap yang tegas,” ketusnya.

Bila pemerintah tidak serius menyikapi persoalan itu, maka tidak menutup kemungkinan di muka kantor Pemprov Kaltim akan ditambang suatu hari nanti. “Masa sih enggak cepat terdeteksi keberadaan tambang itu? (Tambang itu) jangan hanya disikapi dan dianggap sebagai sebuah guyonan,” katanya.

Pria yang akrab disapa Bahar itu berujar, sejak kewenangan pertambangan dilimpahkan ke provinsi, DPRD sudah berulang menyampaikan kepada Dinas ESDM Kaltim, agar mempublikasi semua perusahaan pertambangan. Baik yang clean and clear (C&C) maupun yang Non C&C.

“Nama perusahaannya apa, lokasinya di mana. Kalau perlu pemilik dan luas tambangnya harus dipublikasikan. Kalau itu dilakukan, maka semua elemen masyarakat bisa mengawasi,” tutur dia.

Jika Dinas ESDM Kaltim masih berdalih sulitnya pengawasan lantaran terbatasnya personel dan pendanaan yang mereka dimiliki. Maka mereka harusnya mempublikasikan data perusahaan pertambangan di Kaltim.

“Datanya bisa dipublikasikan ke media. Kemudian datanya juga bisa dikirimkan ke bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah. Biar jadi bahan untuk masyarakat mengawasi mana perusahaan yang C&C dan Non C&C,” sebutnya.

Usulan tersebut diakui politikus PAN itu telah lama disampaikan DPRD Kaltim. Namun tidak pernah disikapi dan dijalankan Dinas ESDM Kaltim. “Kami jujur saja sangat kecewa. Pemerintah tidak serius melakukan pengawasan. Ada upaya pembiaran selama ini,” jelasnya.

 

Diketahui, praktik tambang ilegal di Samarinda tak mengenal tempat. Lokasi yang dekat dengan permukiman pun dikeruk batu baranya. Seperti yang terjadi di jantung kota, tepatnya di Jalan Banggeris, Gang 9, Kecamatan Sungai Kunjang. Selain itu ada pula temuan tambang di Jalan Sultan Sulaiman, Pelita 3, RT 12, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan.

Ditanya soal penambangan di dekat permukiman, Isran Noor menanggapi santai. Dia tak ingin ambil pusing. Hal itu terlihat saat Isran menjawab pertanyaan yang disodorkan media ini dua hari lalu.

Isran yang ditemui setelah menghadiri acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada, Pemprov Kaltim, Kamis (20/6) hanya berucap, kegiatan penambangan batu bara itu sebagai hal yang biasa. “Ada tambang apa itu? Kenapa memang dia,” kata Isran.

Seakan tidak ingin ambil pusing, mantan Bupati Kutim itu hanya menjawab sekenanya setiap pertanyaan yang dilontarkan media ini. “(Keberadaan tambang di tengah kota) itu biasa saja. (Kalau lokasinya berada di daerah permukiman) kenapa memang masalahnya,” imbuh dia sembari terus berjalan ke arah mobil dinasnya yang terparkir di depan gedung. (*/dra/*/drh/rom)

 


BACA JUGA

Kamis, 21 November 2019 13:50

Ayah yang Jadi Pelatih Juga Bisa Brutal

BERLATIH dibawah gemblengan ayah sendiri bisa memberikan motivasi tinggi bagi…

Kamis, 21 November 2019 13:47
Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Awal Tahun Draf RUU Rampung, Akhir Tahun Groundbreaking di IKN

JAKARTA– Pemerintah terus mempersiapkan aspek legal atau dasar hukum pemindahan…

Kamis, 21 November 2019 10:40

Segera Hapus TP4 Pusat - Daerah

JAKARTAs - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko…

Kamis, 21 November 2019 10:38

Kartu Pra Kerja Diberikan Per Kuota Daerah

JAKARTA– Pemerintah menyediakan kuota 2 juta untuk mengisi program kartu…

Kamis, 21 November 2019 10:29

Delapan Tahun Penantian Istri Umar Patek Menjadi WNI

Gina Gutierez Luceno resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Istri…

Rabu, 20 November 2019 13:18

Polda dan Polres Jadi Sasaran, Densus Tangkap Empat Orang Jaringan Bom Medan

Polrestabes Medan diserang kelompok teroris Rabu (13/11). Tak lama berselang,…

Rabu, 20 November 2019 10:17
Nasib Nestapa Stadion Palaran yang

Anggaran yang Ada Hanya Cukup untuk Bersih-Bersih

Dulu disayang. Kini “dibuang”. Mungkin jadi ungkapan yang pas menggambarkan…

Rabu, 20 November 2019 10:14

Mau Bahas IKN, Baleg DPR Kecewa dengan Pemprov Kaltim

BALIKPAPAN- Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke…

Rabu, 20 November 2019 10:10

Kedapatan Ngobrol saat Kapolri Beri Arahan, Kapolres Kampar Dicopot

JAKARTA— Kapolri Jenderal Idham Aziz menunjukkan ketegasannya dalam memimpin Polri.…

Selasa, 19 November 2019 17:49

Tiga Tempat di Samarinda Digerebek Densus 88

SAMARINDA - Tim Densus 88 menggerebek tiga tempat di Samarinda,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*