Konsep penanganan banjir diklaim sudah rampung. Tinggal eksekusi lapangan. Meski realisasi anggaran minim.
BALIKPAPAN–Sejak kasus banjir besar, dua tahun lalu, Pemkot Balikpapan membentuk satgas pengendali banjir untuk melahirkan masterplan penanganan. Keperluan anggarannya mencapai Rp 300 miliar. Itu pun hanya untuk normalisasi Sungai Ampal. Yang disebut menjadi salah satu kunci mengatasi genangan di Kota Minyak.
Penanganan banjir secara keseluruhan sejatinya memerlukan dana lebih besar. Sekitar Rp 600 miliar. Hingga saat ini, DPRD Balikpapan hanya mampu mengalokasikan Rp 123 miliar. Wakil rakyat beralasan merealisasikan anggaran secara bertahap.
"Normalisasi dari hulu sampai hilir ini butuh biaya besar, tidak bisa langsung ada dana. Kami realisasikan secara bertahap," ucap anggota Komisi III DPRD Balikpapan Syukri Wahid. Dia mengungkapkan, tahun ini DPRD telah mengalokasikan Rp 13 miliar dari APBD untuk pembebasan lahan.
"Hingga memasuki tahun ketiga, total anggaran pembebasan lahan ini baru terealisasi Rp 30 miliar," jelasnya.
Syukri menambahkan, langkah selanjutnya, Pemkot Balikpapan bisa menagih bantuan dan peran Pemprov Kaltim untuk normalisasi Sungai Ampal. Dia memberi contoh seperti Samarinda yang bisa mendapatkan bantuan sekitar Rp 600 miliar.
“Itu sempat kami minta pemkot ajukan permintaan bantuan ke pemprov,” imbuhnya.
Sejauh ini, Pemprov Kaltim akan membantu penanganan banjir di saluran sekunder. Walau Syukri juga belum memastikan berapa besaran bantuan tersebut. "Saat ini masih dilakukan perencanaan APBD perubahan," imbuhnya.
Belum lagi, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan membantu dana penanganan banjir di Balikpapan Rp 300 miliar melalui APBN. Sehingga defisit keuangan untuk mencapai kebutuhan Rp 600 miliar ini bisa terbantu.
Dia menegaskan, DPRD akan terus follow up dan mengawal janji bantuan tersebut. Misalnya, melakukan pertemuan atau konsultasi dengan Kementerian PUPR. Dia yakin, jika bantuan Rp 300 miliar dari APBN benar terealisasi, Pemkot Balikpapan bisa menganggarkan untuk sisa kebutuhan dana penanganan banjir.
"Misalnya butuh Rp 300 miliar lagi, masih bisa masuk empat sampai lima anggaran lagi dari APBN murni, kemudian APBD perubahan, dan selanjutnya," jelasnya.
Dia pun menyarankan, selama tersisa dua tahun masa pemerintahan kepala daerah, wali kota sebaiknya mengalihkan sumber daya keuangan daerah untuk penanganan banjir.
Terutama untuk anggaran yang sifatnya tidak terlalu mendesak. Misalnya, penyemenan jalan untuk sementara dialihkan ke penanganan banjir yang lebih mendesak. “Kata kuncinya ada di tim keuangan daerah,” imbuhnya.
Dia berharap, dengan kejadian banjir Senin (17/6) lalu, bantuan dari Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat segera terwujud. Dengan begitu, kebutuhan dana anggaran daerah yang kurang untuk penanganan banjir bisa tertutupi.
"Perlu advokasi anggaran terus-menerus mumpung banjir sempat jadi berita nasional. Sehingga pemerintah pusat tahu dan segera memberikan bantuan," sebutnya.
