MANAGED BY:
MINGGU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 22 Juni 2019 11:37
Pilwali Makassar Diulang dari Awal

Ikut Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA – Bila tidak ada perubahan UU, tahapan pilkada 2020 dimulai pada September tahun ini. Sebanyak 270 daerah akan menjadi penyelenggara, termasuk Kota Makassar. Seluruh proses pilwali di kota tersebut dimulai lagi dan dimasukkan dalam jadwal pilkada 2020. Sebab, saat pilkada serentak 2018, pilwali Makassar dimenangkan kolom kosong.

Masa jabatan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto habis pada 8 Mei lalu. Saat ini Makassar dipimpin pelaksana tugas sampai pilkada 2020 selesai. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, UU memang memerintahkan pilkada yang dimenangkan kolom kosong untuk diikutkan pilkada berikutnya.

Mekanismenya pun masih sama alias dimulai lagi dari awal. KPU membuka pendaftaran paslon dari awal untuk berkompetisi pada 2020. ”Bukan pilkada ulang, melainkan pilkada Kota Makassar 2020,’’ terangnya. Siapa pun bisa mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan UU. Termasuk calon yang pada pilkada sebelumnya didiskualifikasi.

Dengan digesernya pilwali Makassar ke 2020, otomatis jadwal dimulainya masa jabatan ikut bergeser. ”Masa jabatan bupati/wali kota itu terhitung sejak dia dilantik,’’ lanjutnya. Dengan begitu, tidak ada persoalan bila jadwal berkuasa berubah. Apalagi, sudah ada mekanisme Plt untuk mencegah kekosongan kekuasaan.

Ketentuan yang sama berlaku bagi daerah-daerah lain bila pada 2020 terjadi kasus kolom kosong sebagai pemenang. Pilkada di daerah tersebut akan dimulai lagi pada edisi berikutnya. Dalam hal ini, pilkada 2022 karena pada 2021 tidak ada pilkada serentak.

Sementara itu, hingga saat ini KPU baru sebatas merancang kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahapan pilkada beserta regulasinya. KPU belum menentukan hari pemungutan suara pilkada 2020. ’’Kami bisa tetapkan simultan (dengan sidang Mahkamah Konstitusi),’’ tutur Wahyu saat disinggung kapan penetapannya. Tidak harus menunggu selesai.

Draf-draf aturan juga sudah tersedia dan siap ditindaklanjuti. ’’Tinggal nanti pada saatnya kami finalisasi, kami uji publikkan,’’ jelasnya. Tentu saja, uji publik hingga konsultasi bersama pemerintah dan Komisi II DPR harus menunggu proses sengketa hasil pemilu di MK selesai. Minimal setelah sengketa hasil pilpres diputus pada 28 Juni. Tujuannya, ada waktu yang lebih leluasa untuk berdiskusi dengan stakeholder pilkada. (byu/c7/fat)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:26

Mobil Terseret Arus, Bupati Yapen dan Istri Nyaris Celaka

JAYAPURA-Nasib baik masih dirasakan Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar bersama…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:12

233 Ekonom Ajukan Surat Terbuka, Dorong Jokowi Terbitkan Perppu

JAKARTA– Dampak pemberlakuan UU KPK nyatanya tak hanya melemahkan lembaga…

Jumat, 18 Oktober 2019 11:27

Dipancing Betina, Kera Liar “Penguasa” Kota Negara Akhirnya Berhasil Ditangkap

NEGARA - Setelah sebulan terakhir "menguasai" dan berkeliaran di seputaran…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:49

Indeks Pelayanan Haji Sangat Memuaskan, Segini Nih Skornya

JAKARTA– Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Kepuasan Jamaah Haji…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:40

Tamu Negara Dapat Mobil dan Penginapan Mewah

JAKARTA - Deretan mobil mewah terparkir di halaman belakang istana…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:38

Pilkades, Suami Lawan Istri, Bapak Lawan Anak

JEPARA - Pemilihan petinggi (Pilpet) atau Pemilihan kepala desa (Pilkades)…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:22

KKB Berulah, Tembak Helikopter di Kabupaten Puncak

JAYAPURA- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah di Kabupaten Puncak.…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:10

Awasi ASN yang Aktif di Medsos, Ini yang Dilakukan Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah sangat serius menyikapi aktivitas aparatur sipil negara…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:54
Bengawan Solo Sisi Lamongan, Riwayatmu Kini...

Air Tinggal Selebar 5 Meter, Satu Per Satu Tukang Perahu Tumbang

Di hadapan debit air yang jauh menyusut, padi gagal ditanam,…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:41

Pelabuhan Kapal Pesiar Beroperasi 2021

JAKARTA, Jawa Pos – Optimalisasi wisata laut via kapal pesiar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*