JAKARTA— Polri serius untuk mengajukan anggotanya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dipastikan setidaknya ada sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang akan bersaing menjadi petinggi komisi anti rasuah tersebut.
Sesuai dengan surat kapolri nomor B/722/VI/KEP/2019/SSM sembilan pati tersebut yakni, Wakabareskrim Irjen Antam Novambar, Deputi Bidang Identifikasi Deteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Dharma Pongrekum, Widyaiswara Utama Lemdiklat Irjen Coki Manurung, dan Anjak Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur.
Lalu ada juga, Brigjen M. Iswandi yang ditugaskan di Kementerian Tenaga Kerja, Widyaiswara Masya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Karosunluhkum Divkum Brigjen Agung Makbul, Anjak bidang Bindiklat Lemdiklat Brigjen Juansih dan Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sesuai informasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, sembilan nama itu belum final. Dalam sisi internal terdapat regulasi dari atau peraturan kapolri tentang penugasan khusus. ”artinya, masih ada tahap pemeriksaan administrasi,” ujarnya.
Pemeriksaan administrasi itu seperti, rekam jejak, kompetensi dan sebagainya. Bila sudah final, nantinya akan dilayangkan surat resmi kepada Panitia Seleksi pimpinan KPK (Pansel KPK). ”Ini waktunya Polri pemeriksaan internal dulu,” jelasnya.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, sebenarnya calon pimpinan KPK dari unsur Polri itu semakin banyak semakin bagus. Sebab, akan dapat diketahui mana yang terbaik. ”Kan ini seleksi internal, kalau seleksi sebenarnya di Pansel KPK,” tuturnya.
Menurutnya, sepanjang tidak ada masalah terkait perbuatan tercela dan harta yang tidak jelas. Alangkah baiknya bila Korps Bhayangkara meloloskan anggotanya mendaftar calon pimpinan KPK. ”Kalau hartanya berlebihan ya mestinya tidak diloloskan,” ujarnya.
Apalagi, fungsi pimpinan KPK itu merupakan penyidikan dan penuntutan. Maka, tetap membutuhkan unsur dari kepolisian dan kejaksaan. ”Mau tidak mau,” tuturnya kepada Jawa Pos kemarin.
Jangan sampai, ada anggota Polri yang jujur dan berani tidak mendapatkan kesempatan. Sebab, biasanya tetap ada istilah gerbong di kepolisian. ”Yang jujur dan berani itu biasanya malah tidak punya gerbong,” urainya.
Namun begitu, KPK membutuhkan pimpinan yang berani dalam bersikap dan mampu untuk mempersatukan kembali adanya konflik internal di dalam KPK. Jangan sampai calon pimpinan dari unsur Polri ini malah bisa memanaskan situasi. ”Harusnya yang bisa meredam dan mempersatukan,” jelasnya. (idr)
