MANAGED BY:
SABTU
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 21 Juni 2019 11:40
Daerah Wajib Naikkan Dana Inspektorat

Untuk Tingkatkan Pengawasan

PROKAL.CO, JAKARTA - Penguatan terhadap inspektorat atau pengawas internal di pemerintahan daerah (Pemda) terus diupayakan. Terbaru, pemerintah pusat mengatur kewajiban pengalokasian besaran anggaran inspektorat bagi Pemda. 

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan, kewajiban tersebut berlaku mulai tahun depan. Pihaknya sudah memasukkan norma itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020. 

"Kita atur secara eksplisit mengenai anggaran mengenai inspektorat," ujarnya saat dikonfirmasi  (20/6). 

Syarif menjelaskan, kewajiban pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kemampuan daerah yang tercermin dalam APBD-nya masing-masing. Untuk level provinsi, daerah dengan APBD di bawah Rp 4 triliun wajib mengalokasikan 0,90 persen, kemudian untuk daerah dengan APBD Rp 4 - 10 triliun wajib mengalokasikan 0,60 persen, dan untuk daerah dengan APBD di atas Rp 10 triliun wajib mengalokasikan 0,30 persen. 

Penyesuaian juga terjadi di level kabupaten/kota. Yakni daerah dengan APBD di bawah Rp 1 triliun wajib mengalokasikan 1 persen, lalu daerah dengan APBD Rp 1 - 2 triliun diwajibkan 0,75 persen, dan daerah dengan APBD di atas Rp 2 triliun wajib mengalokasikan 0,50 persen. 

Meski sekilas terlihat kecil, Syarif menyebut angka tersebut relatif cukup besar. Sebagai contoh, jika sebuah provinsi memiliki APBD Rp 20 triliun, maka alokasi inspektorat sebesar 0,30 persen setara Rp. 60 miliar. "Hitungan kita, dengan pengaturan itu rata-rata anggran insektorat daerah naik antara 50 sampai 100 persen. Artinya menurut hemat kami itu sudah cukup signifikan," imbuhnya.  

Birokrat asal Sulawesi Tenggara itu menuturkan, peningkatan anggaran inspektorat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pasalnya, seperti diketahui bersama, kasus korupsi di daerah dirasa masih marak terjadi meski operasi tangkap tangan terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dengan anggaran yang cukup, inspektorat diharapkan bisa bekerja lebih luasa dalam pengawasan. Selain itu, anggaran juga bisa digunakan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga lebih handal dalam kerja-kerja pengawasan dan penyelidikan. 

"Karena selama ini ada alasan juga teman-temen daerah. Biasanya terkendala soal keterbatasan anggaran. Maka kita dorong daerah," tuturnya. 

Di sisi lain, pemerintah juga menilai tugas inspektorat ke depan akan semakin besar. Hal itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang banyak mengucurkan dana langsung ke daerah. Seperti Dana Desa, Dana Kelurahan dan sebagainya. 

Terkait efektifitasnya, Syarif menyebut upaya penguatan dengan peningkatan anggaran akan dievaluasi secara berkelanjutan. Jika dinilai tidak efektif, maka akan dilakukan perubahan. (far)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:26

Mobil Terseret Arus, Bupati Yapen dan Istri Nyaris Celaka

JAYAPURA-Nasib baik masih dirasakan Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar bersama…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:12

233 Ekonom Ajukan Surat Terbuka, Dorong Jokowi Terbitkan Perppu

JAKARTA– Dampak pemberlakuan UU KPK nyatanya tak hanya melemahkan lembaga…

Jumat, 18 Oktober 2019 11:27

Dipancing Betina, Kera Liar “Penguasa” Kota Negara Akhirnya Berhasil Ditangkap

NEGARA - Setelah sebulan terakhir "menguasai" dan berkeliaran di seputaran…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:49

Indeks Pelayanan Haji Sangat Memuaskan, Segini Nih Skornya

JAKARTA– Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Kepuasan Jamaah Haji…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:40

Tamu Negara Dapat Mobil dan Penginapan Mewah

JAKARTA - Deretan mobil mewah terparkir di halaman belakang istana…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:38

Pilkades, Suami Lawan Istri, Bapak Lawan Anak

JEPARA - Pemilihan petinggi (Pilpet) atau Pemilihan kepala desa (Pilkades)…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:22

KKB Berulah, Tembak Helikopter di Kabupaten Puncak

JAYAPURA- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah di Kabupaten Puncak.…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:10

Awasi ASN yang Aktif di Medsos, Ini yang Dilakukan Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah sangat serius menyikapi aktivitas aparatur sipil negara…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:54
Bengawan Solo Sisi Lamongan, Riwayatmu Kini...

Air Tinggal Selebar 5 Meter, Satu Per Satu Tukang Perahu Tumbang

Di hadapan debit air yang jauh menyusut, padi gagal ditanam,…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:41

Pelabuhan Kapal Pesiar Beroperasi 2021

JAKARTA, Jawa Pos – Optimalisasi wisata laut via kapal pesiar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*