MANAGED BY:
SENIN
14 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 20 Juni 2019 21:25
Potensi Hujan hingga Awal Juli, Potensi Banjir Makin Tinggi

Samarinda Disebut Tak Sanggup Tuntaskan Banjir

TERGENANG LAGI: Hujan cukup deras mengguyur Samarinda kemarin membuat beberapa titik kembali tergenang, seperti di Jalan DI Pandjaitan.

PROKAL.CO, SAMARINDA–Hujan kembali mengguyur Kota Tepian. Menggenangi beberapa titik. Termasuk kawasan yang sebelumnya sudah terbebas dari genangan. Di beberapa daerah, banjir sekadar lewat. Tapi daerah lain yang sejak pertama banjir hingga kemarin belum juga surut, tentu bertambah waswas. Bahkan Kamis (20/6) tadi, hujan yang mengguyur tak lama, namun cukup membuat genangan air meninggi di beberapa lokasi langganan banjir.

Hujan memang bakal sering datang, khususnya di Samarinda dan Balikpapan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balikpapan Ibnu Sulistyono mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, di sebagian daerah di Kaltim bakal banyak terjadi hujan. Pasalnya, permulaan musim kemarau terjadi pada Juni dasarian kedua hingga dasarian pertama Juli.

“Sehingga, sampai awal Juli nanti Samarinda dan Balikpapan masih ada potensi hujan,” ungkap Ibnu.

Dia menambahkan, puncak musim hujan daerah Kaltim seperti Balikpapan dan Samarinda ini terjadi pada Juni. Namun, untuk daerah lain di Kaltim, beberapa daerah untuk awal Juni sampai dasarian kedua ini seharusnya masuk musim kemarau.

“Jadi, rata-rata pertengahan Juni sudah masuk musim kemarau. Namun, kemarin beberapa kali ada gangguan tropis,” imbuh Ibnu.

Dia mengatakan, gangguan tropis tersebut memengaruhi curah hujan di Indonesia. Khususnya di Kaltim. Sehingga, curah hujan pun meningkat. Meski musim kemarau makin dekat, masyarakat juga perlu waspada risiko banjir dan genangan. Apalagi, beberapa waktu belakangan beberapa daerah di Kaltim dilanda banjir.

Pasalnya, tahun ini musim kemarau di Kaltim bersifat di atas normal. Maksudnya, kemarau kali ini bakal jadi kemarau basah. Jadi, meskipun kemarau bakal tetap hujan. Kemarau basah biasanya ditandai dengan perubahan cuaca. Di satu wilayah sudah dilanda kemarau, namun wilayah lain masih hujan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda Sulaiman Sade menjelaskan kembali cemas dengan hujan yang mengguyur kemarin. “Takut pasti, karena laporan anggota saya di lapangan, air kembali bertambah ini,” ujarnya.

Sade tidak menampik, beberapa titik hingga kemarin masih ada yang terendam, khususnya di daerah Bengkuring, kawasan yang dahulunya rawa, dan disulap menjadi kompleks perumahan. “Saya juga enggak bisa prediksi kalau kondisi hujan masih terus melanda,” tambahnya.

“Kasihan warga yang masih terendam rumahnya,” jelas Sade. Data terakhir yang diperoleh harian ini, sekitar 3.518 jiwa dari 1.010 kepala keluarga yang kediamannya masih tergenang. “Bukannya mau mendahului kehendak Tuhan, tapi kalau bisa jangan hujan,” tambahnya.

Dia tidak terlalu risau dengan banjir di kawasan Simpang Alaya. “Itu kan hanya air lewat, kasihan yang daerah-daerah seperti Jalan Ahmad Yani, Bengkuring, Griya Mukti. Kalau air meluap lagi, kasihan kan,” tambahnya.

Menanggapi masalah yang sudah terjadi lebih sepekan, Pemkot Samarinda disebut tak bisa sendiri mengentaskan banjir. Penanganan banjir yang terjadi dianggap tidak mudah, dan butuh duit melimpah. Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat diminta turun tangan.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penyelesaian banjir Samarinda. Berkaitan dengan kucuran dana jumbo. Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPRD Samarinda Jasno. Hal pertama yang harus dilakukan adalah normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) yang saat ini kondisinya tidak ideal. Sebab, jika drainase bagus namun aliran sungai yang membelah perkotaan Samarinda ini tidak lega, air tetap meluap. “Kalau tidak dilebarkan dan diturap, ya percuma,” sambungnya.

Selama ini, masalah kondisi SKM ini adalah kawasan permukiman yang mengapit sehingga ruang SKM semakin sempit. Maka dari itu, relokasi permukiman yang mempersempit aliran SKM harus dilakukan.

Sementara itu, kondisi di hulu juga tidak begitu baik. Bendungan Benanga yang selama ini jadi kunci penampungan air di Kota Tepian sudah tidak optimal. Saat ini, sedimentasi waduk yang dibuat sejak era pra-kemerdekaan itu pun tengah dikepung sedimentasi. Sehingga daya tampung berkurang. Air yang seharusnya bisa ditampung, malah meluap. Namun, tindakan ini butuh biaya yang tak sedikit. “Kalau dari APBD Samarinda, ya tidak cukup untuk relokasi. Artinya, harus ada sinergi untuk APBN,” papar Jasno.

Dia mengatakan, pihaknya tak ingin berdiam diri. Sharing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) beberapa waktu lalu membuahkan kesepakatan bahwa hal ini harus disampaikan ke kementerian. Sehingga pusat bakal dilibatkan untuk penanganan ibu kota Kaltim ini.

“Kalau kita lihat anggarannya cukup besar. Mungkin sekitar Rp 400 miliar hingga Rp 700 miliar untuk SKM dan Benanga tersebut,” imbuh Jasno.

Untuk diketahui, sebelumnya sudah ada proyek dari anggaran pusat yang masuk untuk penanggulangan banjir di Samarinda. Mulai pengerukan Waduk Benanga pada 2018 dan normalisasi SKM seperti di kawasan Jalan Ruhui Rahayu. Baik di Waduk Benanga maupun di SKM, keduanya sempat terkendala hal senada, yaitu penolakan dari masyarakat setempat.

Urusan banjir tidak cuma sungai dan bendungan. Masalah hulu juga perhatian. Pemberian izin pengupasan lahan asal-asalan menyebabkan berkurangnya resapan air dan menyebabkan air langsung menuju sungai.

“Tidak kalah penting, Pemkot juga harus tegas. Pengupasan lahan diduga dibiarkan. Untuk tanah kaveling, perumahan, dan lain-lain. Itu juga jadi faktor penyebab banjir,” pungkasnya.

Faktor hulu juga jadi perhatian anggota Komisi III Kaltim Syafruddin. Dia mengungkapkan, secara pribadi, penanganan banjir harus dimulai dari hulu. Pertama, pemkot harus berani menyetop pemberian izin pengembangan lahan. Kalau tidak bisa diberhentikan, pemkot bisa mulai melakukan pengetatan izin. Misalnya, pengembang wajib memiliki penampungan air alias polder.

Di sisi lain, pengupasan lahan dan banjir juga tak lepas dari tambang yang bercokol di Samarinda. Syafruddin mengatakan, Pemkot Samarinda harus transparan soal izin tambang yang dulu dikeluarkan ketika masih berwenang. Selain itu, bisa memberikan rekomendasi mana tambang yang harus diberhentikan. Sebab, meski izin dikeluarkan provinsi, rekomendasi tetap berasal dari kota.

Dia menambahkan, pada dasarnya, DPRD maupun Pemprov Kaltim berkomitmen membantu menyelesaikan banjir di ibu kota Kaltim. Namun, mereka belum mendapat konsep dari Pemkot Samarinda.

“Kami belum mendapat konsep tepat dari pemkot. Di mana sumber banjir, berapa biaya yang dibutuhkan juga. Sampai hari ini, belum ketemu titiknya,” imbuh Syafruddin.

Di sisi lain, pemkot juga masih terkendala pembebasan lahan. Padahal, syarat menggelontorkan anggaran adalah clean and clear dulu lahannya. Juli mendatang, Komisi III DPRD Kaltim bakal mengundang Pemkot Samarinda untuk membicarakan penanganan banjir.

Persoalan banjir ini diakui memang jadi masalah berbagai daerah. Tak hanya Samarinda. Sedang dalam masa transisi, Syafruddin mengatakan, pihaknya bakal berusaha membuat pansus banjir di periode mendatang.

“Tetapi, itu tidak hanya menangani Samarinda. Juga daerah-daerah lain seperti Mahulu, Balikpapan, dan seluruh Kaltim,” pungkasnya.

Banjir yang dianggap terparah, disebut akademisi Universitas Mulawarman Bernaulus Saragih, tidak lepas dari aktivitas pertambangan.

“Simpel, kalau airnya cokelat, berarti jelas ada faktor pengupasan lahan atau pertambangan,” ucap Bernaulus.

Meski dianggap Pemprov Kaltim bukan menjadi faktor utama pemicu banjir yang lebih sepekan, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga bakal fokus terkait kasus tambang.

Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengakui, bencana banjir yang mendera Ibu Kota Kaltim, memang tidak bisa dilepaskan dari dampak yang ditimbulkan kegiatan pertambangan. Utamanya untuk pembukaan lahan yang berada di daerah hulu SKM.

“Pengerukan batu bara memang akan mengubah bentang alam. Tanah toksoil akan dikupas. Tetapi tidak menutup kemungkinan banjir karena ada juga (tambang ilegal) yang nakal. Mereka yang nakal-nakal ini yang mau dibinasakan ke depan,” kata dia, Selasa (18/6).

Saat ini terdapat 386 IUP yang clean and clear (C&C) dan operasional produksi (OP). Dari data itu terdapat 150 IUP yang telah menghasilkan batu bara. IUP yang dianggap telah memenuhi syarat akan mendapatkan pembinaan. Sebaliknya, yang tidak memenuhi syarat akan ditertibkan.

“Semua IUP itu akan kami bagi ke tiga kelompok. Untuk kelompok pertama, mereka kami kategorikan IUP yang memang sudah C&C dan OP. Artinya, secara dokumen, persyaratan, dan kelengkapan lainnya sudah terpenuhi semua,” tuturnya.

Kelompok kedua, merupakan kategori untuk IUP yang secara dokumen dan persyaratan masih perlu dilakukan evaluasi lagi. Baik dari sisi izin eksplorasi maupun produksi. Sehingga bisa diketahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mereka laksanakan.

Lalu untuk kelompok ketiga, yakni mereka yang melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal. Untuk kategori ini yang akan mendapatkan pola pembinaan khusus hingga tindakan tegas.

“Pemberian kelompok-kelompok itu dilakukan sebagaimana hasil rapat bersama dan rekonsiliasi data yang dilakukan antara stakeholder terkait. Di antaranya, dengan Kementerian ESDM dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di bawah binaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” jelasnya.

Widhi mengungkapkan, saat ini masih terdapat 133 IUP C&C yang belum diproses lebih lanjut oleh pihaknya dengan berbagai alasan. Jika para pemilik IUP ingin memproses lebih lanjut, maka harus melalui rekomendasi Ombudsman RI (ORI) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau sudah ada hasil dari kedua lembaga itu baru, IUP-nya akan kami proses. Dan pemberian izin itu sudah kami stop. Tapi kalau ada yang keberatan sama saya, silakan laporkan ke ORI atau PTUN. Dan saya siap. Hasil rapat rekonsiliasi memang seperti itu,” tegasnya. (*/nyc/*/dra/dwi/k8)


BACA JUGA

Senin, 14 Oktober 2019 09:19
Pemerintah Berencana Merevisi Hukuman Mati

Terpidana Mati Bakal Bisa Ditinjau Ulang

JAKARTA-- Pemerintah berencana untuk merevisi terkait hukuman mati di Indonesia.…

Senin, 14 Oktober 2019 09:17

Sudah 279 Pengungsi dari Jayapura Kembali Ke Wamena

SENTANI- Komandan Lanud (Danlanud) Silas Papare, Marsekal TNI, Tri Bowo…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:42

Ternyata Ada Delapan Istri TNI Kena Masalah Gara-gara Nyinyiri Penusukan Wiranto

Sebanyak delapan perempuan diduga istri dari prajurit TNI mengunggah tulisan…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:39
Imbas Pemilu 2024, Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Dipangkas

Kepala Daerah Harus Terima Konsekuensi

Kebijakan memangkas setahun jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 bakal…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:37
Merancang Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Baru

Mencontoh Australia, Pusat Perkantoran Berdampingan dengan Hutan

Ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim bakal ramah lingkungan.…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:34

Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Hanya Menjabat 4 Tahun, Ada Peluang Direvisi

PARA calon kepala daerah yang berkompetisi pada 2020 mendatang harus…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:32

Wiranto Sudah Bisa Beraktivitas, Mulai Latihan Duduk hingga Berdiri

JAKARTA - Kondisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:30

Berswafoto Dibantu Robot

SELFIE atau berswafoto kerap dilakukan bagi sejumlah orang. Terutama saat…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:27

Gerindra-Demokrat Berpeluang Gabung Kabinet

JAKARTA – Pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) yang semakin…

Minggu, 13 Oktober 2019 14:15

Postingan Nyinyir 3 Istri TNI ke Wiranto yang Bikin Suaminya Dicopot

Ocehan 3 istri anggota TNI di media sosial berbuntut panjang.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*