SAMARINDA–Hujan kembali mengguyur Kota Tepian. Menggenangi beberapa titik. Termasuk kawasan yang sebelumnya sudah terbebas dari genangan. Di beberapa daerah, banjir sekadar lewat. Tapi daerah lain yang sejak pertama banjir hingga kemarin belum juga surut, tentu bertambah waswas. Bahkan Kamis (20/6) tadi, hujan yang mengguyur tak lama, namun cukup membuat genangan air meninggi di beberapa lokasi langganan banjir.
Hujan memang bakal sering datang, khususnya di Samarinda dan Balikpapan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balikpapan Ibnu Sulistyono mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, di sebagian daerah di Kaltim bakal banyak terjadi hujan. Pasalnya, permulaan musim kemarau terjadi pada Juni dasarian kedua hingga dasarian pertama Juli.
“Sehingga, sampai awal Juli nanti Samarinda dan Balikpapan masih ada potensi hujan,” ungkap Ibnu.
Dia menambahkan, puncak musim hujan daerah Kaltim seperti Balikpapan dan Samarinda ini terjadi pada Juni. Namun, untuk daerah lain di Kaltim, beberapa daerah untuk awal Juni sampai dasarian kedua ini seharusnya masuk musim kemarau.
“Jadi, rata-rata pertengahan Juni sudah masuk musim kemarau. Namun, kemarin beberapa kali ada gangguan tropis,” imbuh Ibnu.
Dia mengatakan, gangguan tropis tersebut memengaruhi curah hujan di Indonesia. Khususnya di Kaltim. Sehingga, curah hujan pun meningkat. Meski musim kemarau makin dekat, masyarakat juga perlu waspada risiko banjir dan genangan. Apalagi, beberapa waktu belakangan beberapa daerah di Kaltim dilanda banjir.
Pasalnya, tahun ini musim kemarau di Kaltim bersifat di atas normal. Maksudnya, kemarau kali ini bakal jadi kemarau basah. Jadi, meskipun kemarau bakal tetap hujan. Kemarau basah biasanya ditandai dengan perubahan cuaca. Di satu wilayah sudah dilanda kemarau, namun wilayah lain masih hujan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda Sulaiman Sade menjelaskan kembali cemas dengan hujan yang mengguyur kemarin. “Takut pasti, karena laporan anggota saya di lapangan, air kembali bertambah ini,” ujarnya.
Sade tidak menampik, beberapa titik hingga kemarin masih ada yang terendam, khususnya di daerah Bengkuring, kawasan yang dahulunya rawa, dan disulap menjadi kompleks perumahan. “Saya juga enggak bisa prediksi kalau kondisi hujan masih terus melanda,” tambahnya.
“Kasihan warga yang masih terendam rumahnya,” jelas Sade. Data terakhir yang diperoleh harian ini, sekitar 3.518 jiwa dari 1.010 kepala keluarga yang kediamannya masih tergenang. “Bukannya mau mendahului kehendak Tuhan, tapi kalau bisa jangan hujan,” tambahnya.
Dia tidak terlalu risau dengan banjir di kawasan Simpang Alaya. “Itu kan hanya air lewat, kasihan yang daerah-daerah seperti Jalan Ahmad Yani, Bengkuring, Griya Mukti. Kalau air meluap lagi, kasihan kan,” tambahnya.
Menanggapi masalah yang sudah terjadi lebih sepekan, Pemkot Samarinda disebut tak bisa sendiri mengentaskan banjir. Penanganan banjir yang terjadi dianggap tidak mudah, dan butuh duit melimpah. Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat diminta turun tangan.
Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penyelesaian banjir Samarinda. Berkaitan dengan kucuran dana jumbo. Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPRD Samarinda Jasno. Hal pertama yang harus dilakukan adalah normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) yang saat ini kondisinya tidak ideal. Sebab, jika drainase bagus namun aliran sungai yang membelah perkotaan Samarinda ini tidak lega, air tetap meluap. “Kalau tidak dilebarkan dan diturap, ya percuma,” sambungnya.
Selama ini, masalah kondisi SKM ini adalah kawasan permukiman yang mengapit sehingga ruang SKM semakin sempit. Maka dari itu, relokasi permukiman yang mempersempit aliran SKM harus dilakukan.
Sementara itu, kondisi di hulu juga tidak begitu baik. Bendungan Benanga yang selama ini jadi kunci penampungan air di Kota Tepian sudah tidak optimal. Saat ini, sedimentasi waduk yang dibuat sejak era pra-kemerdekaan itu pun tengah dikepung sedimentasi. Sehingga daya tampung berkurang. Air yang seharusnya bisa ditampung, malah meluap. Namun, tindakan ini butuh biaya yang tak sedikit. “Kalau dari APBD Samarinda, ya tidak cukup untuk relokasi. Artinya, harus ada sinergi untuk APBN,” papar Jasno.
