SAMARINDA - Sekitar 20 orang dari masyarakat korban banjir dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar unjuk rasa di Balai Kota, Kantor Pemkot Samarinda Jl Kusuma Bangsa, Kamis (20/6/2019) pagi.
Unjuk rasa tersebut mempertanyakan peranan dan kinerja pemerintah kota mengatasi bencana banjir. Karena, musibah banjir semakin parah. Itu terlihat sejak 8 Juni 2019 hingga saat ini belum ada tanda-tanda banjir surut di Samarinda.
"Penanggulangan banjir harus menjadi perhatian serius. Pemerintah mesti tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang merusak lingkungan dan harus mengembalikan bentang alam sebagaimana fungsinya," ujar Idham dalam rilisnya unjuk rasa di Pemkot.
Aksi unjuk rasa ini dikawal kepolisian dan diterima oleh jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Dalam aksi ini, peserta unjuk rasa menyampaikan tuntutan untuk wujudkan Ruang Terbuka Hijau di Samarinda 30 persen, menjaga daerah resapan air dari pembangunan ruko dan rumah serta transparan penggunaan anggaran untuk penanggulangan banjir.
Sementara itu, pantauan prokal.co pada 20 Juni inj banjir masih menggenangi persimpangan Vorvoo Mall Lembuswana Jl Dr Soetomo dan Jl WR Suparman. Kedua daerah ini, beberapa saat tak bisa dilintasi kendaraan roda dua dan roda empat.
Begitu juga di Jl DI Panjaitan, disarankan pengendara tak melintas di jalan ini karena terjadi kemacetan akibat banjir. Adapun pemukiman Bengkuring dan Perumahan Griya Mukti Sempaja masih cukup dalam tergenang banjir. Sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemkot Samarinda Sugeng Chaeruddin mengatakan selama ini pihaknya komitmen terhadap penanggulangan banjir.
Hal itu terlihat dari penertiban 20 bangunan di sempadan sungai dekat Jembatan Jl Perniagaan Pasar Segiri dan juga membersihkan bangunan-bangunan untuk turap sungai di dekat jembatan eks Jl Ruhui Rahayu.
"Sekarang ini, pemerintah selesaikan sodetan-sodetan (Sungai Karang Mumus) yang program pemerintah pusat, yang urgent di pasar Segiri. Nah kita mengajak teman-teman (media) bantu sosialisasikan ke masyarakat, tidak perlu lagi menunggu ganti (rugi) tapi secepatnya menyesuaikan regulasi membenarkan diganti, kita akan ganti," ujar Sugeng. (mym)
