SAMARINDA - Sejumlah pemuda Kaltim yang pernah aktif organisasi di ekstra kampus mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa aktivis 98 memiliki peluang untuk menjadi Dubes, BUMN dan mengisi kursi di kabinetnya.
"Kami mengapresiasi pernyataan Presiden tersebut. Artinya, Presiden tak sekedar menghargai keberadaan dan kerja keras kawan-kawan aktivis 98 yang mengawal proses reformasi demokrasi sampai hari ini tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab langsung yg di berikan oleh negara (Presiden) kepada kawan-kawan aktivis 98," jelas Stefanus Fernando, pendiri Forum Aksi Kota Samarinda atay FAKSI, Kamis (20/6/2019).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui aktivis '98 adalah pelaku sejarah demokrasi di Indonesia dan cukup banyak berkiprah di kepala daerah maupun anggota legislatif DPR. Tetapi, pada posisi menteri, belum terlihat aktivis 98 masuk dalam kabinet.
Jumintar Napitupulu Aktivis Kordinator Aliansi Fakultas Bersatu juga mengatakan dirinya sebagai aktivis gerakan angkatan 2006 menilai apa diperjuangkan senior-seniornya para aktivis 98 terealisasi pada demokrasi yg saat ini sedang dijalankan oleh Jokowi.
"Sehingga menempatkan mereka (Aktivis 98 ) pada jabatan strategis di Kabinet Indonesia kerja atau di posisi jabatan tinggi lainnya seperti Kedutaan Besar atau Jabatan di BUMN sudah cukup tepat," kata Jumintar.
Mewakili Keluarga Mahasiswa Dayak Kalimantan Timur (KMDKT) Dede L'Jui juga menyampaikan hal senada. Pantas rasanya Aktivis 98 atau yang kerap didengar petarung atau pejuang reformasi 98 berada didalam pemerintahan Jokowi.
"Karena mereka telah teruji dalam segala hal yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia yang demokratis. Artinya Indonesia yang mereka cita-citakan saat menjatuhkan rejim Orde Baru pada tahun 1998 itu telah terwujud dalam perjalanan pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi," katanya. (pro)
