BALIKPAPAN–Rencana normalisasi Sungai Ampal terus bergulir dalam beberapa tahun terakhir. Proyek ini dianggap penting, bahkan bisa menjadi kunci atasi banjir di Balikpapan. Bagaimana tidak, Sungai Ampal yang memiliki seluas 2.935 hektare ini merupakan sistem drainase terbesar di kawasan selatan Kota Minyak.
“Kalau Sungai Ampal sudah tertangani, maka penangan banjir akan mudah, jadi tinggal menangani yang kecil,” kata Rita, kabid SDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan.
Dia menyatakan, Sungai Ampal bisa menjadi titik akhir permasalahan banjir dari hulu sampai hilir. Kenyataannya akibat sedimentasi di hulu, air tak bisa masuk dengan lancar ke hilir.
Penanganan banjir Sungai Ampal merupakan salah satu program prioritas dari gubernur Kaltim periode 2018-2023.
Rita menjelaskan, titik terang penanganan banjir mulai terlihat setelah penandatangan memorandum of understanding (MoU). Kesepakatan ini melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, dan Pemkot Balikpapan.
Di mana, setiap pihak sudah memiliki tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. “Pemerintah pusat bantu fisik penanganan banjir Sungai Ampal, termasuk bangunan dari hasil perencanaan. Pemprov bantu atasi saluran sekunder sementara Pemkot Balikpapan memenuhi kelengkapannya,” tuturnya. Kelengkapan yang dimaksud adalah penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), review detail engineering design (DED) dan masterplan DAS Ampal, kajian larap DAS Ampal, hingga kajian sempadan Sungai Ampal.
Rita menuturkan, beberapa bagian dari kelengkapan tersebut sudah rampung. Misalnya kajian amdal dan sempadan sungai. “Saat ini masih terus berproses, kajian ada yang sudah rampung dan sisanya menyusul. Ada yang kita review ulang,” ucapnya. Hingga saat ini, penangan banjir Sungai Ampal masih macet di pembebasan lahan.
Saat ini, DPU berupaya memberikan solusi jangka pendek dengan melakukan pengerukan sedimentasi di drainase maupun bendali secara rutin. Namun, sulitnya memilih daerah tempat buangan sedimentasi menjadi kendala dalam proses pengerukan. “Sementara, daerah buangan juga tidak bisa sembarangan. Perlu pertimbangan agar tepat dan tidak membuat kondisi semakin buruk,” katanya.
Selanjutnya untuk mempercepat proses pengerukan, DPU kini berpikir untuk mengaktifkan pompa isap. Tapi, pompa isap masih dalam uji coba sekaligus memikirkan tempat tampungan membuang sedimen. Apalagi nantinya sedimen disedot dalam keadaan basah.
“Sebenarnya ada banyak opsi untuk penangan banjir. Namun perlu mencari konsep terbaik yang bisa diterapkan di Balikpapan,” pungkasnya. (gel)
