MANAGED BY:
KAMIS
21 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Kamis, 20 Juni 2019 11:53
APBD Perubahan Defisit Rp 63 M
Masih Minus, Pemkab PPU Siapkan Daftar Utang
Tohar

PROKAL.CO, Karena menihilkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), APBD Perubahan 2019 Pemkab PPU diperkirakan defisit hingga Rp63 miliar.

 

 PENAJAM- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2019 diproyeksikan defisit. Berdasarkan prognosis Badan Keuangan (BK) jumlahnya mencapai Rp 63 miliar. Yang berasal dari rencana belanja yang ditetapkan dalam dokumen APBD tahun 2019. 

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar mengungkapkan, perkiraan defisit itu muncul lantaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sepakat menihilkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Dalam hal ini, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. “Ternyata silpa auditif (hasil pemeriksaan) kurang lebih Rp 56 miliar. Mudah-mudahan dengan angka yang dipatok di tahun 2019 ini, mengalami perubahan. Barangkali pada rincian belanjanya,” kata dia saat ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya, Rabu (19/6). 

Oleh karena itu, Ketua TAPD Kabupaten PPU ini menuturkan, pihaknya segera menyiapkan skenario untuk menyiasati hal tersebut. Salah satunya dengan menyusun daftar utang. Terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun belum terbayarkan.

Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terakhir. Baik pendapatan daerah dan kebijakan fiskal pemerintah pusat ke daerah “Sementara ini belum dilakukan review terhadap rencana belanja program dan kegiatan. Manakala kecenderungan sumber daya keuangan minus, maka kami akan menyusun kembali daftar utang.  Terhadap kegiatan yang sudah terlaksana,” ucapnya.

Mengenai penyusunan dokumen APBD perubahan Tahun 2019, mantan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU ini mengatakan masih menunggu asistensi dari Pemprov Kaltim.

Terkait dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, sebelumnya pembahasan RKPD hanya sampai TAPD dan Banggar. Kini harus diasistensi Pemprov. Menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Hal itu berlaku untuk APBD Perubahan Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020.

“Ada perubahan prosedur. Hasil asistensi RKPD tersebut menjadi dasar deskripsi dalam penyampaikan nota penjelasan keuangan untuk keuangan APBD,” kata Tohar.

Terkait dengan pengesahan APBD Perubahan Tahun 2019 maupun APBD murni Tahun 2020, dia menyebut sangat tergantung pada kecepatan evaluasi RKPD dari Pemprov Kaltim.

Pasalnya, TAPD maupun Banggar, menginginkan pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut bisa dituntaskan, sebelum masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten periode 2014-2019 berakhir, pada 18 Agustus mendatang. “Jadi pengesahannya tergantung seberapa cepat, hasil asistensi di Provinsi. Selain itu, seberapa cepat memahami dan menyepakati konten APBD perubahan tahun 2019. Antara eksektutif dan legislatif,” tandasnya.

Sebagai informasi, APBD Kabupaten PPU yang ditetapkan pada November 2018 sebesar 1,505 triliun. Dengan rencana belanja Rp 1,483 triliun. Sehingga masih surplus Rp 21,78 miliar. Pada Desember 2019, Pemkab PPU mendapat bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Kaltim sebesar Rp 99,1 miliar. Sehingga besaran APBD tahun 2019 mengalami penambahan. Menjadi Rp 1,599 triliun. (*/kip/ms)

 


BACA JUGA

Rabu, 20 November 2019 22:52

Disegel Ahli Waris, Minta Pembayaran Pinjam Pakai, Pengurus PMI Mengungsi

SANGATTA–Pengurus PMI Kutim terpaksa angkat kaki mencari hunian baru sebagai…

Rabu, 20 November 2019 22:50

Jembatan Penopang Timpang, Badan Jalan Turun, Lima Kecamatan Terancam Terisolasi

Jembatan Sungai Lembang di Kecamatan Bengalon, tepat di bibir jembatan…

Rabu, 20 November 2019 13:03

Pembangunan Jembatan Sebulu dan Loa Kulu Mencuat Lagi

Wacana pembangunan dua jembatan yang sempat menguap kini kembali dilirik.…

Rabu, 20 November 2019 13:01

Ada Potensi PAD dari Kapal Pandu

  Keberadaan sejumlah jembatan di Kukar berpotensi menambah pendapatan asli…

Rabu, 20 November 2019 13:01

Ombau Asa Belum Nikmati Listrik dan Air Bersih

SENDAWAR–Pemerataan pembangunan di Kutai Barat (Kubar) dianggap belum maksimal. Tidak…

Rabu, 20 November 2019 12:57

Air Sungai Segah Tercemar, Pemkab Hentikan Sementara Aktivitas Dua Perusahaan

TANJUNG REDEB – Setelah melakukan pengambilan sampel air di Sungai…

Rabu, 20 November 2019 12:55

Meski Tidak Ada Kantor Pos, Berkas CPNS Wajib Disetor

SANGATTA - Berkas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih…

Rabu, 20 November 2019 12:29

HEBOHHH..!! Bikin Video Mesum di Hutan Bakau

PULAU DERAWAN – Video tidak senonoh berdurasi sekitar 2 menit…

Rabu, 20 November 2019 10:34

Tilap Anggaran Desa, Bendahara Desa Tanjung Aru Didakwa 4,6 Tahun Penjara

TANA PASER - Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melanda…

Rabu, 20 November 2019 10:31

INGAT..!! Dukungan ASN Tidak Sah Untuk Calon Independen

TANA PASER - Persyaratan dukungan calon perseorangan (non-partai) untuk pemilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*