MANAGED BY:
SABTU
23 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 19 Juni 2019 12:14
Enam Lembaga Negara Digugat

Pemerintah Dituding Tak Sigap dalam Kasus Tragedi Teluk Balikpapan

Insiden terbakarnya kapal MV Ever Judger beserta tumpahan minyaknya.

PROKAL.CO, Tragedi pencemaran minyak di Teluk Balikpapan, akhir Maret 2018, masih menyisakan persoalan. Sejumlah warga menggugat pemerintah terkait atas kerugian yang muncul.

 

BALIKPAPAN–Perjuangan warga menuntut ganti rugi atas pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan dimulai. Kemarin (18/6), Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan memulai sidang perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit). Sayang, sidang itu ditunda selama tiga pekan.

“Majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini sedang dinas di Jakarta. Untuk itu sidang ditunda hingga 9 Juli 2019,” kata hakim PN Balikpapan I Ketut Mardika.

Enam lembaga pemerintah yang digugat itu, antara lain, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kemudian, Pemprov Kaltim, Pemkot Balikpapan, dan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Masing-masing dihadiri oleh para perwakilan dan instansi kementerian di daerah.

Dari enam tergugat, dua di antaranya tak hadir dalam sidang yang ditunda itu. Yakni, dari Pemkot Balikpapan dan Kemenhub. “Kami harus kembali mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan di Jakarta. Sehingga kami memerlukan waktu tiga minggu,” lanjut Made.

Dari pantauan Kaltim Post, Ruang Sidang Sari tempat berlangsungnya persidangan penuh sesak. Belasan aktivis dan peneliti lingkungan yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan (Kompak) selaku penggugat datang dan diwakili delapan kuasa hukumnya, mereka menyatakan kekecewaan sidang ditunda.

Kepada awak media, salah satu kuasa hukum penggugat, Fajrian Noor menjelaskan, seharusnya dalam sidang perdana kemarin memiliki agenda pemeriksaan awal. Dan mendengarkan penjelasan hakim terhadap perkara Nomor: 99/Pdt. 6/2019/PN Bpn tanggal 13 Mei 2019 itu. “Kami optimistis sidang ini akan terus berjalan,” kata Fajrian.

Dikonfirmasi terpisah, seorang penggugat, Pradarma Rupang, menyebut dalam citizen lawsuit itu, dari enam tergugat yang digugat pihaknya, masing-masing memiliki andil terhadap penanganan pencemaran minyak di Teluk Balikpapan.

Dan dianggap lemah dalam hal penanganan kebencanaan yang hingga merenggut nyawa lima warga Balikpapan dan merusak lingkungan. “Tujuan kami ada kepastian hukum dan ada pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap gagalnya penanganan bencana tumpahan minyak yang terjadi,” sebutnya.

Untuk Pemprov Kaltim misalnya, Kompak menilai belum ada aturan penanganan bencana yang terjadi di laut yang secara wilayah dikuasai provinsi. Sementara untuk Pemkab PPU dan Pemkot Balikpapan juga dianggap tak sigap dalam pembuatan mitigasi penanggulangan bencana. “Kami anggap pemerintah yang kami gugat gagal dan terlambat dalam melakukan evakuasi,” ujar dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim itu.

Untuk Kementerian Perhubungan, Rupang menuding ada kelemahan dalam sistem assessment di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp). Seharusnya begitu ada indikasi kecelakaan di perairan, maka harus dilakukan sterilisasi di sekitar lokasi kejadian. “Ini tidak. Akibatnya ada lima korban jiwa,” sebutnya.

Ditanya mengapa tidak ada Pertamina dalam gugatan mereka, Rupang menjelaskan, perusahaan pelat merah itu hanya sebagai operator. Sementara itu, tanggung jawab aturan seperti early warning system ada di tangan kementerian yang bersangkutan. “Yang kami persoalkan ini regulasi. Siapa yang berwenang membuat kebijakan ini,” imbuhnya.

Dia kecewa dengan dua pihak tergugat yang tak hadir. Ini menunjukkan ada iktikad tidak baik. Pasalnya, dengan gugatan yang pihaknya ajukan akan membawa perubahan di tingkat yang lebih tinggi khususnya dalam penanggulangan bencana. “Petaka ini menjadi sorotan masyarakat luas. Dan kami ingin ada perubahan besar,” sebutnya.

Sementara itu, Kabag Hukum dan HAM Pemprov Kaltim Radiansyah menyatakan keseriusan gubernur Kaltim setelah tragedi pencemaran minyak di Teluk Balikpapan. Saat ini sebuah peraturan daerah (perda) tentang pengamanan pantai pesisir tengah disusun dan masuk dalam agenda rapat di DPRD Kaltim. “Kami tetap akan mediasi. Dan kami komitmen juga mengikuti setiap persidangan yang dilangsungkan,” singkat Radiansyah.

Adapun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (APJK3) Nasional Isradi Zainal menyebut, tragedi pencemaran minyak dan terbakarnya Teluk Balikpapan akhir Maret 2018 masih menyisakan misteri.

Selain soal sumber api yang belum diketahui, sejumlah pertanyaan muncul soal kelalaian penanggulangan setelah minyak dalam jumlah banyak ditemukan di teluk. “Yang dibahas hanya soal penyebab patahnya pipa. Tetapi tak disinggung mengenai tidak optimalnya manajemen penanggulangan tumpahan minyak,” kata Isradi.

Dia lantas menyoroti kejadian setelah jangkar tersangkut di pipa dan menyeretnya hingga 100 meter lebih. Dengan putusnya pipa yang mengeluarkan sekitar 40 ribu barel minyak mentah ke laut Teluk Balikpapan, seharusnya bisa segera ditanggulangi. Meski waktu itu belum diketahui asalnya. “Logikanya ada tumpahan minyak sebanyak itu, masa tak ada yang tahu asalnya,” katanya.

Padahal sejak dini hari, dalam laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) disebut petugas Pertamina di Lawelawe, Penajam Paser Utara (PPU), menemukan masalah di pompa penyalur minyak ke tangki kilang Balikpapan. Sementara indikasi lain, level minyak dalam tanki terus menurun jumlahnya. “Hingga pukul 06.00 Wita pagi (31/3/2018) pun tak ada upaya. Akhirnya terjadi kebakaran yang merenggut nyawa lima orang,” tuturnya.

Perlu pembahasan lebih dalam dan mencari solusi agar tak terjadi insiden serupa pada masa depan. Dia menginginkan semua pihak bisa duduk bersama dan membahas hasil investigasi KNKT yang cenderung hanya mempersoalkan penyebab putusnya pipa. Namun, meninggalkan pertanyaan soal penanggulangan. “Manajemen penanggulangan bencana ini yang perlu dibahas secara detail dan perlu langkah ke depan bersama pihak terkait,” ucapnya. (rdh/rom/k8)

 


BACA JUGA

Jumat, 22 November 2019 21:47

40 Tahunan Sengketa, Akhirnya Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Kaltara Disepakati

KUALA LUMPUR– Satu per satu sengketa tentang batas negara antara…

Jumat, 22 November 2019 21:29

Kayat Akui Minta Duit ke Pengacara Terdakwa

SAMARINDA–Perilaku Kayat, hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, membuat muruah peradilan…

Jumat, 22 November 2019 11:41

Cari Gagasan Segar dari Staf Khusus Milenial

JAKARTA– Komposisi staf khusus (stafsus) presiden akhirnya terpenuhi. Di antara…

Jumat, 22 November 2019 09:44

Warga dan Kearifan Lokal Harus Terlibat di IKN

TANA PASER - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam…

Jumat, 22 November 2019 09:37

Terduga Teroris Berencana Menikah sebelum Ditangkap

SAMARINDA–Penangkapan tiga pria terduga jaringan teroris terkait jaringan bom Polrestabes…

Jumat, 22 November 2019 09:35

Hakim Kayat Minta Uang Saku ke Terdakwa

“Saya telepon Sudarman. Saya bilang, itu hakim yang kasih vonis…

Jumat, 22 November 2019 09:34

Momen IKN, Balikpapan-PPU Berlomba Minta Jatah Pusat

BALIKPAPAN–Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim terus dimatangkan.…

Kamis, 21 November 2019 13:50

Ayah yang Jadi Pelatih Juga Bisa Brutal

BERLATIH dibawah gemblengan ayah sendiri bisa memberikan motivasi tinggi bagi…

Kamis, 21 November 2019 13:47
Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Awal Tahun Draf RUU Rampung, Akhir Tahun Groundbreaking di IKN

JAKARTA– Pemerintah terus mempersiapkan aspek legal atau dasar hukum pemindahan…

Kamis, 21 November 2019 10:40

Segera Hapus TP4 Pusat - Daerah

JAKARTAs - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*