MANAGED BY:
SENIN
14 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 19 Juni 2019 12:12
Pemprov Janji Perketat Tambang

Penanganan Banjir Samarinda, Pemda Kejar Anggaran ke Pusat

Besarnya alokasi anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program penanggulangan banjir di Samarinda menuntut pemerintah bekerja ekstra. Di antaranya, memperbanyak lobi anggaran ke pemerintah pusat.

PROKAL.CO, SAMARINDA–Besarnya alokasi anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program penanggulangan banjir di Samarinda menuntut pemerintah bekerja ekstra. Di antaranya, memperbanyak lobi anggaran ke pemerintah pusat.

Keterbatasan pendanaan adalah alasan Pemprov Kaltim maupun Pemkot Samarinda harus mengambil langkah inisiatif. Sebab, dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah memerlukan dana Rp 6–7 triliun untuk mengatasi banjir menahun di Kota Tepian.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kaltim Taufik Fauzi mengaku, penanganan Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi program prioritas yang akan ditata pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Itu juga menjadi arahan Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Di hampir semua sisi SKM perlu mendapatkan penanganan serius. Karena SKM sudah mengalami penyempitan dan pendangkalan. Begitu pun dengan pembenahan Bendungan Benanga, Lempake,” kata dia (17/6).

Mengalokasikan dana Rp 6–7 triliun sebagaimana yang diancang-ancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari APBD Kaltim maupun Pemkot Samarinda. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat menjadi sebuah keharusan.

“Penanganan banjir Samarinda memang memerlukan dana Rp 6–7 triliun. Itu sudah sangat cukup. Dan kalau dihitung-hitung, anggaran yang diperlukan memang segitu. Karena yang mau dibenahi juga tidak sedikit,” tuturnya.

Penanganan banjir Samarinda ataupun banjir di kabupaten/kota lainnya di Kaltim, bisa dilaksanakan dengan beberapa cara. Program pengendalian banjir diambil alih oleh pemerintah pusat. Seluruh pendanaan disalurkan dari APBN.

Bisa juga melalui bantuan keuangan (bankeu) atau program pembangunan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di provinsi atau kota. Anggarannya bersumber dari APBN. Namun, pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah.

“Ada juga dana alokasi khusus (DAK) dari APBN. Anggarannya langsung masuk ke batang tubuh APBD. Pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Yang harus kami kejar adalah DAK. Usulannya dari gubernur. Kalau itu disetujui, semua pelaksanaannya di provinsi,” jelasnya.

Selain program rekayasa sistem penanggulangan bencana, baik melalui pembuatan sistem drainase, pengerukan sungai, turap, hingga normalisasi sungai. Penataan tata ruang melalui pembatasan izin usaha pertambangan (IUP) juga perlu dilakukan.

Rencana itu telah diamini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Dalam waktu dekat, Dinas ESDM Kaltim akan mengevaluasi pelaksanaan IUP di berbagai kabupaten/kota. Terutama yang bisa berdampak langsung di lingkungan sekitarnya. Di antaranya, IUP di Kota Tepian.

Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengakui, bencana banjir yang mendera ibu kota Kaltim, memang tidak bisa dilepaskan dari dampak yang ditimbulkan kegiatan pertambangan. Utamanya untuk pembukaan lahan yang berada di daerah hulu SKM.

“Pengerukan batu bara memang akan mengubah bentang alam. Tanah toksoil akan dikupas. Tetapi tidak menutup kemungkinan banjir karena ada juga (tambang ilegal) yang nakal. Mereka yang nakal-nakal ini yang mau dibinasakan ke depan,” kata dia, Selasa (18/6).

Saat ini terdapat 386 IUP yang clean and clear (C&C) dan operasional produksi (OP). Dari data itu terdapat sebanyak 150 IUP yang telah menghasilkan batu bara. IUP yang dianggap telah memenuhi syarat akan mendapatkan pembinaan. Sebaliknya, yang tidak memenuhi syarat akan ditertibkan.

“Semua IUP itu akan kami bagi ke tiga kelompok. Untuk kelompok pertama, mereka kami kategorikan IUP yang memang sudah C&C dan OP. Artinya, secara dokumen, persyaratan, dan kelengkapan lainnya sudah terpenuhi semua,” tuturnya.

Kelompok kedua, merupakan kategori untuk IUP yang secara dokumen dan persyaratan masih perlu dilakukan evaluasi lagi. Baik dari sisi izin eksplorasi maupun produksi. Sehingga bisa diketahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mereka laksanakan.

Lalu untuk kelompok ketiga, yakni mereka yang melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal. Untuk kategori ini yang akan mendapatkan pola pembinaan khusus hingga tindakan tegas.

“Pemberian kelompok-kelompok itu dilakukan sebagaimana hasil rapat bersama dan rekonsiliasi data yang dilakukan antara stakeholder terkait. Di antaranya, dengan Kementerian ESDM dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di bawah binaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” jelasnya.

Widhi mengungkapkan, saat ini masih terdapat 133 IUP C&C yang belum diproses lebih lanjut oleh pihaknya dengan berbagai alasan. Jika para pemilik IUP ingin memproses lebih lanjut, maka harus melalui rekomendasi Ombudsman RI (ORI) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau sudah ada hasil dari kedua lembaga itu baru, IUP-nya akan kami proses. Dan pemberian izin itu sudah kami stop. Tapi kalau ada yang keberatan sama saya, silakan laporkan ke ORI atau PTUN. Dan saya siap. Hasil rapat rekonsiliasi memang seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, untuk masa darurat bencana banjir Samarinda, diketahui berakhir 21 Juni 2019. Berdasarkan data yang masuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, terdapat 56.123 warga Samarinda yang terdampak banjir. Atau sekitar 17 ribu kepala keluarga (KK) yang tersebar di lima kecamatan.

“Dampaknya ini memang cukup besar. Selama masa penanggulangan bencana, kami telah menerjunkan sekitar 70 orang. Mereka berasal dari berbagai perusahaan di Kaltim. Dan ada 40.817 ribu item bantuan yang telah disalurkan,” tutur dia.

 

Diwartakan sebelumnya, Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, dan pemerintah pusat, duduk bersama Senin (17/6). Ketiga pihak itu mencari solusi persoalan banjir di Kota Tepian.

Dalam pertemuan itu diestimasi untuk mengatasi banjir di Samarinda, pemerintah memerlukan biaya sekitar Rp 6–7 triliun. Itu untuk keperluan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), menyambungkan sistem drainase, dan merelokasi ribuan warga yang tinggal di bantaran sungai.

Rapat pengendalian banjir di Samarinda itu berlangsung di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Melibatkan Bappeda Kaltim, Pemkot Samarinda, dan Badan Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III mewakili pemerintah pusat.

Kepada awak media, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan, pemerintah pada dasarnya telah memiliki masterplan penanggulangan banjir. Termasuk skema implementasinya.

Namun, pada pelaksanaannya, pemerintah selalu terganjal persoalan sosial seperti tarik ulur proses pembebasan lahan warga. Akibatnya, upaya melakukan normalisasi SKM, Sungai Karang Asam (SKA) besar maupun kecil, akhirnya hanya jalan di tempat.

“Masalah sosial ini tidak bisa didekati dengan hal-hal teknis. Harus diselesaikan secara sosial juga. Perlu ada komunikasi. Semakin banyak yang memberikan edukasi, semakin cepat selesai persoalannya,” katanya. (*/drh/rom/k8)


BACA JUGA

Senin, 14 Oktober 2019 09:55

Menyulap Lahan Mangkrak Bekas Tambang Jadi Ekowisata di Negeri Timah

Banyak lahan bekas pertambangan timah di Kepulauan Belitung yang mangkrak.…

Senin, 14 Oktober 2019 09:19
Pemerintah Berencana Merevisi Hukuman Mati

Terpidana Mati Bakal Bisa Ditinjau Ulang

JAKARTA-- Pemerintah berencana untuk merevisi terkait hukuman mati di Indonesia.…

Senin, 14 Oktober 2019 09:17

Sudah 279 Pengungsi dari Jayapura Kembali Ke Wamena

SENTANI- Komandan Lanud (Danlanud) Silas Papare, Marsekal TNI, Tri Bowo…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:42

Ternyata Ada Delapan Istri TNI Kena Masalah Gara-gara Nyinyiri Penusukan Wiranto

Sebanyak delapan perempuan diduga istri dari prajurit TNI mengunggah tulisan…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:39
Imbas Pemilu 2024, Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Dipangkas

Kepala Daerah Harus Terima Konsekuensi

Kebijakan memangkas setahun jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 bakal…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:37
Merancang Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Baru

Mencontoh Australia, Pusat Perkantoran Berdampingan dengan Hutan

Ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim bakal ramah lingkungan.…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:34

Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Hanya Menjabat 4 Tahun, Ada Peluang Direvisi

PARA calon kepala daerah yang berkompetisi pada 2020 mendatang harus…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:32

Wiranto Sudah Bisa Beraktivitas, Mulai Latihan Duduk hingga Berdiri

JAKARTA - Kondisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:30

Berswafoto Dibantu Robot

SELFIE atau berswafoto kerap dilakukan bagi sejumlah orang. Terutama saat…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:27

Gerindra-Demokrat Berpeluang Gabung Kabinet

JAKARTA – Pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) yang semakin…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*