MANAGED BY:
KAMIS
21 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Rabu, 19 Juni 2019 11:42
MHU Persilakan Warga Tempuh Jalur Hukum
Didi Tasidi

PROKAL.CO, class="yiv3089921855ydp6917bd3bmsonormal">Komisi I DPRD Kaltim telah menindaklanjuti laporan warga, terkait dugaan penggusuran lahan oleh perusahaan tambang batu bara di Loa Kulu, Kukar. PT MHU kemudian diperintahkan untuk menghentikan aktivitasnya di lokasi itu. Hal tersebut ditanggapi kuasa hukum MHU Didi Tasidi.

TENGGARONG–Gesekan antara warga dan PT Multi Harapan Utama (MHU) terkait lahan kembali mengemuka. Komisi I DPRD Kaltim telah meninjau lahan sekira 80 hektare yang dilaporkan warga telah digusur MHU, kemudian perusahaan bersangkutan diminta untuk menghentikan aktivitasnya di lahan tersebut.

Instruksi Komisi I itu lantas ditanggapi Kuasa Hukum MHU Didi Tasidi. Dia mengklaim pihaknya memiliki dasar kegiatan di lokasi yang berada di Loa Kulu tersebut. Menurut dia, pihak perusahaan sebenarnya enggan berpolemik di media. Namun, pihaknya siap jika diminta untuk menyampaikan klarifikasi atau menguji keabsahan dokumen pendukung, terkait aktivitas MHU di lokasi tersebut.

Terlebih, kata dia, ada jalur hukum yang mestinya bisa ditempuh oleh masyarakat. “Sebenarnya kami mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan teman-teman legislatif tersebut. Sesuai dengan fungsi dan kewenangan mereka. Tapi, kami menyayangkan karena tidak pernah diklarifikasi dan terkesan diminta untuk menghentikan aktivitas di sana. Padahal, seluruh aktivitas yang kami laksanakan di sana, sudah sesuai kerja sama dan ketentuan,” terang Didi.

Dia mengatakan, kerja sama dan ketentuan yang dimaksud juga termasuk dengan pihak pemilik hak guna usaha (HGU) di lokasi tersebut. Jadi, proses menghentikan aktivitas perusahaan di lokasi itu juga harus sesuai jalur yang tepat. Termasuk jika masyarakat ingin berproses di pengadilan.

“Kami siap jika ingin dilakukan adu dokumen pendukung. Masyarakat harapannya juga bisa mengadu ke jalur hukum jika merasa yakin terkait kepemilikan lahan tersebut. Karena negara kita sudah mengatur persoalan tersebut kok,” tambahnya.

Menurut dia, PT MHU selaku perusahaan dengan perjanjian karya pengusahaan batu bara (PKP2B), juga diawasi secara ketat dengan berbagai unsur di pemerintahan. Baik pusat hingga di daerah. Jadi, proses perizinan dalam kegiatan tersebut diyakini juga sudah sesuai aturan. “Artinya, kami di sini hanya berupaya menyampaikan hak jawab kami. Tidak benar jika ada dikatakan penggusuran,” tandasnya.

Diwartakan sebelumnya, Komisi I DPRD Kaltim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area konsesi PT MHU di Loa Kulu. Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran aktivitas perusahaan tersebut. Hasil sidak, Komisi I meminta pihak perusahaan menghentikan kegiatan di daerah yang disengketakan. (qi/kri/k8)


BACA JUGA

Rabu, 20 November 2019 22:52

Disegel Ahli Waris, Minta Pembayaran Pinjam Pakai, Pengurus PMI Mengungsi

SANGATTA–Pengurus PMI Kutim terpaksa angkat kaki mencari hunian baru sebagai…

Rabu, 20 November 2019 22:50

Jembatan Penopang Timpang, Badan Jalan Turun, Lima Kecamatan Terancam Terisolasi

Jembatan Sungai Lembang di Kecamatan Bengalon, tepat di bibir jembatan…

Rabu, 20 November 2019 13:03

Pembangunan Jembatan Sebulu dan Loa Kulu Mencuat Lagi

Wacana pembangunan dua jembatan yang sempat menguap kini kembali dilirik.…

Rabu, 20 November 2019 13:01

Ada Potensi PAD dari Kapal Pandu

  Keberadaan sejumlah jembatan di Kukar berpotensi menambah pendapatan asli…

Rabu, 20 November 2019 13:01

Ombau Asa Belum Nikmati Listrik dan Air Bersih

SENDAWAR–Pemerataan pembangunan di Kutai Barat (Kubar) dianggap belum maksimal. Tidak…

Rabu, 20 November 2019 12:57

Air Sungai Segah Tercemar, Pemkab Hentikan Sementara Aktivitas Dua Perusahaan

TANJUNG REDEB – Setelah melakukan pengambilan sampel air di Sungai…

Rabu, 20 November 2019 12:55

Meski Tidak Ada Kantor Pos, Berkas CPNS Wajib Disetor

SANGATTA - Berkas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih…

Rabu, 20 November 2019 12:29

HEBOHHH..!! Bikin Video Mesum di Hutan Bakau

PULAU DERAWAN – Video tidak senonoh berdurasi sekitar 2 menit…

Rabu, 20 November 2019 10:34

Tilap Anggaran Desa, Bendahara Desa Tanjung Aru Didakwa 4,6 Tahun Penjara

TANA PASER - Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melanda…

Rabu, 20 November 2019 10:31

INGAT..!! Dukungan ASN Tidak Sah Untuk Calon Independen

TANA PASER - Persyaratan dukungan calon perseorangan (non-partai) untuk pemilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*