Mengatasi banjir di sejumlah wilayah di Kaltim menjadi pekerjaan utama saat ini. Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda menjadi contoh keseriusan dan kinerja pemerintah mengatasi persoalan lawas tersebut.
SAMARINDA– Meski saban tahun menderita akibat banjir, baik Pemkot Samarinda maupun Pemprov Kaltim, belum mampu membuat terobosan nyata. Dari kucuran anggaran yang minim hingga persoalan alih fungsi lahan yang tak terkendali disebut menjadi biang keladi banjir belum bisa diatasi.
Namun, Pemkot Samarinda enggan disebut tak serius. Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin menjelaskan (17/6), pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III serta sejumlah unsur satuan kerja terkait bakal mengadakan rapat membahas penanganan banjir khususnya di Samarinda. “Kami akan sinkronisasi program penanganan setelah banjir,” ujar Sugeng.
Pemkot saat ini disebutnya memprioritas bagaimana membersihkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terendam. Setelah itu menentukan kawasan yang bakal dibenahi. Untuk yang utama saat ini adalah di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Sungai Pinang.
PASRAH: Selalu langganan banjir, apakah Samarinda hanya bisa pasrah?
Sebagai wilayah langganan banjir, kawasan itu sudah menjadi atensi nasional karena merupakan akses utama menuju Bandara APT Pranoto. “Persoalannya bukan meninggikan badan jalan saja. Tapi bagaimana air bisa segera surut di kawasan tersebut,” jelasnya.
Karena itu, Sugeng menyebut, kunci penanganan banjir di Jalan DI Panjaitan adalah normalisasi Sungai Talang Sari. Sungai ini menjadi bagian penting untuk mengurangi dampak meluapnya air ketika musim hujan. Menurut asalnya, badan sungai yang seharusnya memiliki lebar 6 meter itu, kini hanya selebar 3 meter. “Ini akibat permukiman yang membangun di atas badan sungai,” ujarnya.
Relokasi menjadi opsi. Namun, Pemkot Samarinda memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Termasuk masyarakat setempat untuk bisa merealisasikannya. Pun soal anggaran, disebut menjadi tanggung jawab bersama pemerintah. Di sini Sugeng menyatakan banjir bukan lagi persoalan yang harus ditanggung Pemkot Samarinda sendiri.
“Bahasanya bukan lagi Pemkot Samarinda. Tapi pemerintah. Dan kami minta rekan-rekan media turut membantu. Karena ini demi masyarakat luas yang menjadi korban,” sebutnya.
Selain Sungai Talang Sari, normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) juga jadi pekerjaan besar bersama. Dia sadar kondisi sungai saat ini tak lagi mampu menampung debit air ketika hujan turun. Pun dengan bangunan-bangunan ilegal di bantaran sungai. Dia meminta untuk segera dilakukan pembongkaran. “SKM (Sungai Karang Mumus) harus dikeruk. Tak ada lagi tawar-menawar. Termasuk tahun depan untuk pengerukan 1,6 juta kubik di Waduk Benanga,” sebutnya.
Disinggung kegiatan pertambangan sebagai salah satu penyebab langsung semakin parahnya banjir di Samarinda, Sugeng membantah. Memang pertambangan punya andil terhadap kondisi perubahan lingkungan. Pun dengan semakin padatnya permukiman di kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air.
“Saya suruh anak buah terbangkan drone. Kami pantau termasuk di tambang-tambang. Dan tak ada air yang keluar dari tambang. Ini semata-mata karena curah hujan dan air pasang,” jelasnya.
