MANAGED BY:
MINGGU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 17 Juni 2019 14:50
Atasi Banjir Samarinda, Sekkot Minta Bantuan Pemprov dan Pusat
Atasi Banjir di Samarinda, Ini Kuncinya...
Normalisasi sungai menjadi keharusan agar Samarinda tak selalu dihantam banjir.

PROKAL.CO, Mengatasi banjir di sejumlah wilayah di Kaltim menjadi pekerjaan utama saat ini. Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda menjadi contoh keseriusan dan kinerja pemerintah mengatasi persoalan lawas tersebut.

 

 

SAMARINDA– Meski saban tahun menderita akibat banjir, baik Pemkot Samarinda maupun Pemprov Kaltim, belum mampu membuat terobosan nyata. Dari kucuran anggaran yang minim hingga persoalan alih fungsi lahan yang tak terkendali disebut menjadi biang keladi banjir belum bisa diatasi.

Namun, Pemkot Samarinda enggan disebut tak serius. Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin menjelaskan  (17/6), pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III serta sejumlah unsur satuan kerja terkait bakal mengadakan rapat membahas penanganan banjir khususnya di Samarinda. “Kami akan sinkronisasi program penanganan setelah banjir,” ujar Sugeng.

Pemkot saat ini disebutnya memprioritas bagaimana membersihkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terendam. Setelah itu menentukan kawasan yang bakal dibenahi. Untuk yang utama saat ini adalah di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Sungai Pinang.

PASRAH: Selalu langganan banjir, apakah Samarinda hanya bisa pasrah?

Sebagai wilayah langganan banjir, kawasan itu sudah menjadi atensi nasional karena merupakan akses utama menuju Bandara APT Pranoto. “Persoalannya bukan meninggikan badan jalan saja. Tapi bagaimana air bisa segera surut di kawasan tersebut,” jelasnya.

Karena itu, Sugeng menyebut, kunci penanganan banjir di Jalan DI Panjaitan adalah normalisasi Sungai Talang Sari. Sungai ini menjadi bagian penting untuk mengurangi dampak meluapnya air ketika musim hujan. Menurut asalnya, badan sungai yang seharusnya memiliki lebar 6 meter itu, kini hanya selebar 3 meter. “Ini akibat permukiman yang membangun di atas badan sungai,” ujarnya.

Relokasi menjadi opsi. Namun, Pemkot Samarinda memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Termasuk masyarakat setempat untuk bisa merealisasikannya. Pun soal anggaran, disebut menjadi tanggung jawab bersama pemerintah. Di sini Sugeng menyatakan banjir bukan lagi persoalan yang harus ditanggung Pemkot Samarinda sendiri.

“Bahasanya bukan lagi Pemkot Samarinda. Tapi pemerintah. Dan kami minta rekan-rekan media turut membantu. Karena ini demi masyarakat luas yang menjadi korban,” sebutnya.

Selain Sungai Talang Sari, normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) juga jadi pekerjaan besar bersama. Dia sadar kondisi sungai saat ini tak lagi mampu menampung debit air ketika hujan turun. Pun dengan bangunan-bangunan ilegal di bantaran sungai. Dia meminta untuk segera dilakukan pembongkaran. “SKM (Sungai Karang Mumus) harus dikeruk. Tak ada lagi tawar-menawar. Termasuk tahun depan untuk pengerukan 1,6 juta kubik di Waduk Benanga,” sebutnya.

Disinggung kegiatan pertambangan sebagai salah satu penyebab langsung semakin parahnya banjir di Samarinda, Sugeng membantah. Memang pertambangan punya andil terhadap kondisi perubahan lingkungan. Pun dengan semakin padatnya permukiman di kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air.

“Saya suruh anak buah terbangkan drone. Kami pantau termasuk di tambang-tambang. Dan tak ada air yang keluar dari tambang. Ini semata-mata karena curah hujan dan air pasang,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandi menyebut, sebenarnya mudah mengatasi banjir di Samarinda. Tapi dengan minimnya anggaran, realisasinya sepotong-potong. Karena itu, dengan kondisi banjir kali ini, pemerintah diminta semakin serius membenahi dengan bantuan pendanaan termasuk dari pusat. “Intinya konsisten,” kata Agus.

Pengamat tata kota dan wilayah dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan Farid Nurrahman menjelaskan, banjir di Samarinda memerlukan lebih dari pembangunan infrastruktur saja. Jauh lebih penting dari sisi kebijakan. Yaitu evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Samarinda yang menjadi dasar dari seluruh pengambilan kebijakan. “Terutama terkait adanya perubahan lahan,” ujar Farid.

Pembangunan infrastruktur pendukung untuk mengentaskan banjir tentu sangat baik. Tetapi itu hanya jangka menengah. Lebih diutamakan pengembalian fungsi tata ruang (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian) serta adanya good will antara eksekutif dan legislatif. “Selama ini yang jalan hanya perencanaan dan pemanfaatan. Sementara pengendaliannya sangat minim dilakukan pemerintah,” katanya.

Sejumlah hal ekstrem seperti pemindahan ibu kota provinsi pun tidak akan langsung berdampak signifikan terhadap pengurangan banjir. Daripada dananya digunakan untuk memindahkan ibu kota provinsi, sebaiknya fokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk pengentasan banjir.

Pemindahan tidak perlu dilakukan. Jika ingin efektif, dinas-dinasnya yang dipindah. Disesuaikan dengan karakter masing-masing kabupaten. Misal, Dinas Penanaman Modal bisa ditempatkan di Balikpapan, Dinas Perindustrian ditempatkan di Bontang, dan Dinas Kelautan ditempatkan di Berau, dan lainnya. “Yang akan berdampak pada jalannya pemerintahan. Tetapi jika dihubungkan dengan pengurangan banjir, tentu tidak berhubungan secara langsung,” ungkapnya.

Di samping itu, jika ingin Samarinda lepas dari persoalan banjir, mengembalikan Kota Tepian sebagaimana fungsinya adalah kuncinya. Sebagai kota tanpa tambang. Pemkot dan Pemprov Kaltim harus berani mengambil risiko itu.

Jadikan Kota Tepian sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan atau jasa. Jika ingin mendorong peningkatan kualitas pembangunan. Termasuk ekonomi dan sumber daya manusia. Maka harus yang selaras dengan fungsinya. Jangan lagi ada tambang batu bara di ibu kota provinsi.

“Kalau mau bangun atau buka lahan, harus yang ada keterkaitannya dengan industri. Misalnya permukiman bertambah. Itu wajar. Sebab, Samarinda adalah kota. Kalau perubahannya menjadi industri berat, itu bukan fungsinya ibu kota,” seru dia.

Akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Bernaulus Saragih “menyentil” gaya pemimpin daerah. “Bukannya Pak Gubernur Kaltim (Isran Noor) santai, suruh panggil pawang saja (untuk mengatasi banjir di Samarinda),” ucapnya.

Menurut pria yang kerap mengamati perkembangan kota itu menjelaskan, banjir terjadi dari dua faktor. Alam dan faktor human made (manusia). Bernaulus menyebut, faktor alam, yakni curah hujan sedang tinggi. Ada siklus hujan yang melampaui batas normal. “Kalau faktor manusia jelas belum komprehensif memahami permasalahan banjir,” sebutnya.

Bernaulus menjelaskan, endapan di Sungai Karang Mumus (SKM) memang benar dan terus-menerus terjadi pendangkalan. Penyebabnya bisa karena pembukaan lahan dari aktivitas penambangan batu bara dan pengembang. Selain itu, SKM mengalami penyempitan. “Tapi kan ada solusi. Pastinya pengerukan. Seharusnya bisa maksimal,” ujarnya.

Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat adalah pencegahan. Dia menilai, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Samarinda, sudah tak sanggup menangani masalah banjir. “Pemkot sudah enggak mampu, provinsi dan pusat harus turun tangan,” sambungnya.

Sementara itu, faktor manusia, salah satunya tambang dan perumahan. “Bisa dilihat dari air yang turun dari kawasan utara Samarinda, cokelat. Artinya ada proses pengupasan lahan,” jelasnya. (rdh/rom/k16)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Oktober 2019 14:00

Pelantikan Presiden dan Wapres, 3.500 Personel Amankan Kaltim dan Kaltara

 PROKAL.CO, SAMARINDA - Kepala Seksi Oprasional (Kasi Ops) Korem 091/ASN…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:30

Sebulan Setelah Persalinan Langsung Nunggak Iuran

JAKARTA-- Persalinan jadi salah satu jenis layanan kesehatan yang paling…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:29

Kalimantan Sudah Bersih, Jawa Masih Terbakar.

JAKARTA­– Menuju paruh akhir bulan Oktober 2019, Kabut asap akibat…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:28

Ada 672 Peserta Ikut Mendesain Ibukota

JAKARTA– Jumlah peserta sayembara desain Ibukota Negara (IKN) baru terus…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:22

Saling Curiga Harus Diakhiri!

WAMENA-Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya memfasilitasi pertemuan antara kepala-kepala suku…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:05

18 Kepala Negara dan Ratusan Duta Besar Konfirmasi Datang

JAKARTA– Minggu besok (20/10) Presiden Joko Widodo dan wakil presiden…

Jumat, 18 Oktober 2019 12:41

Sani Tetap Menjabat Kepala DPMPTSP

SAMARINDA–Abdullah Sani mestinya berkantor di Kegubernuran Kaltim, Jalan Gajah Mada,…

Jumat, 18 Oktober 2019 12:12

Proyek Masih Jalan, Kantor BPJN Disegel

PROYEK rekonstruksi jalan nasional Samarinda-Bontang-Sangatta belum terpengaruh setelah Komisi Pemberantasan…

Jumat, 18 Oktober 2019 12:05
Dibalik OTT KPK di Samarinda dan Bontang

Begini Praktik Curang yang Dilakukan Kontraktor untuk Menangkan Tender

BONTANG-Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Samarinda dan Bontang pada…

Jumat, 18 Oktober 2019 11:57

WIH..!! Pemerintah Bakal Bangun Bandara Dekat IKN untuk VVIP dan Jet Pribadi

Pemerintah berencana membangun bandara baru tidak jauh dari pusat kota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*