MANAGED BY:
SENIN
14 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 16 Juni 2019 23:00
Samarinda Harus Berani Tanpa Tambang

Diduga Berdampak ke Sedimentasi SKM, Normalisasi Mendesak Dikerjakan

Banjir yang menggenangi Samarinda. Kejadian seperti ini terus berulang. (RESTU)

PROKAL.CO, Mengatasi banjir Samarinda cukup pelik. Meski penyebabnya sudah diketahui. Hingga solusinya juga banyak mengemuka.

 

SAMARINDA-Pembukaan lahan akibat penambangan batu bara dan properti yang masif jadi catatan bagi pemerintah daerah. Celakanya tanpa disertai pencegahan dari dampak buruk yang ditimbulkan. Walhasil, drainase dan sungai lebih cepat mengalami sedimentasi. Banjir juga mudah datang.

Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan, Farid Nurrahman, mengatakan bahwa banjir yang melanda Kota Tepian tidak bisa hanya dilarikan ke satu atau dua persoalan. Baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama memiliki andil atas musibah banjir tersebut.

“Banjir bukan karena kesalahan yang terjadi satu atau dua tahun. Itu kesalahan yang sudah menumpuk atau terakumulasi. Penyelesaiannya harus di level kebijakan. Bagaimana political will-nya. Baik dari eksekutif maupun legislatif,” kata dia, kemarin (15/6).

Sebesar apapun program perencanaan pembangunan yang disusun eksekutif, ketika tidak didukung legislatif,  akan sulit direalisasikan. Sebaliknya pun demikian. Penyelesaian banjir Samarinda sudah bicara di level kebijakan.

“Semua masukan dari berbagai elemen masyarakat belakangan ini cukup masuk akal. Baik itu usulan normalisasi sungai, membenahi Bendungan Benanga, atau membangun sistem irigasi yang terkoneksi,” katanya.

Namun, usulan-usulan itu sifatnya jangka pendek. Bisa dikerjakan dalam waktu lima sampai sepuluh tahun. Pada dasarnya semua memungkinkan untuk dikerjakan. Baik oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Namun, yang harus dipelajari lebih dalam adalah apa penyebab utamanya.

“Kalau dilihat penyebabnya adalah perubahan lahan. Dan itu hanya bisa ditangani di level kebijakan. Misalnya dari lahan pertanian ke pertambangan. Lahan pertanian jadi permukiman. Penyelesaian itu adanya di level kebijakan,” tuturnya.

Bicara penyelesaian jangka pendek dan menengah, maka hanya bicara siap atau tidak dukung pendanaan. Namun, jika bicara jangka panjang, maka itu bicara perencanaan dan kebijakan. Baik sisi regulasi maupun penerapan perizinan.

“Misalnya Balikpapan. Mereka enggak mau tergoda dengan pertambangan. Hasilnya, kotanya bagus dan bersih. Walaupun masih ada banjir. Tapi itu bisa diselesaikan dengan hal-hal teknis,” sebutnya.

Jika ingin Samarinda lepas dari persoalan banjir, mengembalikan Kota Tepian sebagaimana fungsinya adalah kuncinya. Sebagai kota tanpa tambang. Pemkot dan Pemprov Kaltim harus berani mengambil risiko itu.

Jadikan Kota Tepian sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan atau jasa. Jika ingin mendorong peningkatan kualitas pembangunan. Termasuk ekonomi dan sumber daya manusia. Maka harus yang selaras dengan fungsinya. Jangan lagi ada tambang batu bara di ibu kota provinsi.

“Kalau mau bangun atau buka lahan, harus yang ada keterkaitannya dengan industri. Misalnya permukiman bertambah. Itu wajar. Sebab, Samarinda adalah kota. Kalau perubahannya menjadi industri berat, itu bukan fungsinya ibu kota,” seru dia.

Buruknya tata ruang yang dimiliki Samarinda, tidak lepas dari regulasi yang mengatur itu. Farid menyebut, perubahan drastis tata ruang Samarinda, tumpang tindih lahan pertanian, permukiman, dan pertambangan, semua berasal dari perencanaan tata ruang yang memberikan ruang tersebut.

“Kenapa banyak terjadi perubahan lahan? Itu karena di tata ruang diperbolehkan. Ada tata ruang yang tumpang tindih. Misalnya, peta penggunaan lahan yang semestinya untuk permukiman. Justru tumpang tindih dengan lahan pertambangan. Ada juga ruang terbuka hijau tertindih permukiman,” ungkapnya.

Bila ingin menata dan menyelesaikan banjir di Samarinda, pemerintah mesti membereskan terlebih dahulu semua persoalan tersebut. Kewenangan tata ruang itu ada pada pemerintah kota. Jika itu sudah dapat diselesaikan, baru bicara rencana detail tata ruang (RDTR).

“Bisa di kawasan kecamatan, bisa juga di wilayah yang diprioritaskan, baru dokumen dibuat. Misalnya per kecamatan. Dibikin rencana detailnya. Dihitung ulang. Sistem drainasenya. Jumlah penduduknya ke depan berapa. Buangan limbahnya. Itu mesti dibuatkan,” jelasnya.

Yang telah memiliki RDTR di Kaltim baru Bontang. Sementara untuk kabupaten/kota lainnya baru menggodoknya. Adapun RDTR itu penting untuk pelaksanaan pembangunan di sebuah daerah. Jika itu tidak ada, penataan pembangunan sulit dikontrol.

“Samarinda sampai sekarang belum memiliki RDTR. Kalau mau menata Samarinda yang lebih baik lagi ke depannya, pemerintah sudah mesti memikirkan dan menyiapkan itu. Dan itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi banjir,” tandasnya.

ATASI BERSAMA

Banjir yang terjadi lebih dari sepekan di ibu kota membuat akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Bernaulus Saragih angkat bicara. Dia juga “menyentil” pemimpin daerah. “Bukannya Pak Gubernur Kaltim (Isran Noor) santai, suruh panggil pawang saja,” ucapnya diikuti tertawa lepas.

Menurut pria yang kerap mengamati perkembangan kota itu menjelaskan, banjir terjadi dari dua faktor. Alam dan faktor human made (manusia). Bernaulus menyebut, faktor alam, yakni curah hujan sedang tinggi. Ada siklus hujan yang melampaui batas normal. “Kalau faktor manusia jelas belum komprehensif memahami permasalahan banjir,” sebutnya.

Bernaulus menjelaskan, endapan di Sungai Karang Mumus (SKM) memang benar dan terus-menerus terjadi pendangkalan. Penyebabnya bisa karena pembukaan lahan dari aktivitas penambangan batu bara dan pengembang. Selain itu, SKM mengalami penyempitan. “Tapi kan ada solusi. Pastinya pengerukan. Seharusnya bisa maksimal,” ujarnya.

Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat adalah pencegahan. Dia menilai, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Samarinda, sudah tak sanggup menangani masalah banjir. “Pemkot sudah enggak mampu, provinsi dan pusat harus turun tangan,” sambungnya.

Sementara itu, faktor manusia, salah satunya tambang dan perumahan. “Bisa dilihat dari air yang turun dari kawasan utara Samarinda, cokelat. Artinya ada proses pengupasan lahan,” jelasnya.

Aktivitas pertambangan memang punya kontribusi terjadinya banjir. Termasuk proses pembukaan lahan untuk perumahan. Menurut dia, harus digaungkan kembali masterplan pencegahan penanganan banjir. “Jangan kebanyakan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) saja, pemerintah itu harus serius,” tegasnya.

Bagi dia, proyek penanggulangan banjir yang sudah dilakukan belum berjalan maksimal. “Toh beberapa titik masih banyak genangan. Jangan hanya pemerintah yang tahu proyeknya, ini eranya keterbukaan,” jelasnya.

Melihat titik banjir yang semakin meluas, Bernaulus skeptis. “Pak Isran benar, Pemkot Samarinda sudah enggak mampu menangani masalah banjir karena keterbatasan APBD. Itu jelas,” tuturnya.

Termasuk pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang kurang jelas. Selain itu, lanjut dia, kesadaran pengusaha masih kurang. Pemerintahan belum paham dan belum kerja keras menangani masalah banjir. “Pemkot masih kurang tegas, makanya semrawut,” tegasnya.

Diwartakan sebelumnya, padatnya Pasar Segiri disebut jadi salah satu penyebab Sungai Karang Mumus (SKM) menyempit. Pemerintah daerah pun kesulitan menormalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam tersebut. Rencana pemindahan salah satu pasar terbesar di Samarinda itu kembali menyeruak.

Empat tahun lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda telah menyiapkan rencana pemindahan Pasar Segiri. Namun, realisasinya urung dilaksanakan karena terganjal minimnya anggaran. “Sudah kami usulkan. Karena itu kaitannya dengan penataan SKM. Sekarang tinggal membahas masalah sosial di situ. Begitu pun dengan kendalanya,” kata Kepala Bappeda Samarinda Ananta Fathurrozi, Jumat (14/6).

Dalam waktu dekat, Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim akan duduk satu meja membahas persoalan banjir di Kota Tepian. Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dari skema penyelesaian banjir hingga dukungan pendanaan.

Meski demikian, bila becermin dari kondisi yang ada saat ini, program pengentasan banjir di Kota Tepian baru dapat direalisasikan akhir 2020. Tahun ini dan awal tahun depan, setidaknya pemerintah perlu menyusun ulang skema pembangunan dan program pendanaannya. Baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota. (*/drh/*/dra/rom/k16)


BACA JUGA

Senin, 14 Oktober 2019 09:19
Pemerintah Berencana Merevisi Hukuman Mati

Terpidana Mati Bakal Bisa Ditinjau Ulang

JAKARTA-- Pemerintah berencana untuk merevisi terkait hukuman mati di Indonesia.…

Senin, 14 Oktober 2019 09:17

Sudah 279 Pengungsi dari Jayapura Kembali Ke Wamena

SENTANI- Komandan Lanud (Danlanud) Silas Papare, Marsekal TNI, Tri Bowo…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:42

Ternyata Ada Delapan Istri TNI Kena Masalah Gara-gara Nyinyiri Penusukan Wiranto

Sebanyak delapan perempuan diduga istri dari prajurit TNI mengunggah tulisan…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:39
Imbas Pemilu 2024, Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Dipangkas

Kepala Daerah Harus Terima Konsekuensi

Kebijakan memangkas setahun jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 bakal…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:37
Merancang Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Baru

Mencontoh Australia, Pusat Perkantoran Berdampingan dengan Hutan

Ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim bakal ramah lingkungan.…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:34

Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Hanya Menjabat 4 Tahun, Ada Peluang Direvisi

PARA calon kepala daerah yang berkompetisi pada 2020 mendatang harus…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:32

Wiranto Sudah Bisa Beraktivitas, Mulai Latihan Duduk hingga Berdiri

JAKARTA - Kondisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:30

Berswafoto Dibantu Robot

SELFIE atau berswafoto kerap dilakukan bagi sejumlah orang. Terutama saat…

Minggu, 13 Oktober 2019 22:27

Gerindra-Demokrat Berpeluang Gabung Kabinet

JAKARTA – Pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) yang semakin…

Minggu, 13 Oktober 2019 14:15

Postingan Nyinyir 3 Istri TNI ke Wiranto yang Bikin Suaminya Dicopot

Ocehan 3 istri anggota TNI di media sosial berbuntut panjang.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*