TANJUNG SELOR – Menukil data Biro Organisasi Setprov Kaltara, ada dua organisasi perangkat daerah yang membutuhkan banyak tambahan pegawai. Yakni, Dinas Kehutanan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dua organisasi perangkat daerah itu membutuhkan tambahan ratusan pegawai. Dinas Kehutanan sekira 508 pegawai dan Dinas Pendidikan 350 pegawai. Data ini merupakan hasil analisis jabatan 2018 lalu.
Selain dua organisasi perangkat daerah itu, kebutuhan rumah sakit umum daerah (RSUD) pun mencapai 1.070 pegawai, baik untuk ditempatkan di RSUD Tarakan maupun rumah sakit yang akan dibangun Pemprov Kaltara di Tanjung Selor, Bulungan.
Dikatakan Kepala Biro Organisasi Setprov Kaltara Abdul Madjid, selain menambah tenaga kesehatan, kebutuhan pegawai di RSUD itu juga untuk tenaga administrasi.
"Dibutuhkan pertama dokter, analis kesehatan, dan perawat. Tenaga manajerial pun dibutuhkan sebagai dukungan untuk manajemen dan pelayanan administrasi," ujar Abdul Madjid, Jumat (14/6).
Untuk Dinas Kehutanan, kata dia, didominasi tenaga lapangan yang bertugas di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tiap kabupaten/kota. Sebab, data yang dihimpun, jumlah tenaga yang ada masih minim.
Menurut dia, jumlah kebutuhan menyesuaikan kondisi geografi Kaltara, yang mayoritas masih banyak kawasan hutan. Saat ini KPH di bawah Pemprov Kaltara sebagai pengganti fungsi organisasi perangkat daerah. Sebab, di kabupaten dan kota telah dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sementara itu, kebutuhan pegawai Disdikbud Kaltara masih sama dari tahun sebelumnya. Yakni, tenaga pendidik SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Utamanya tenaga pendidik untuk ditempatkan di wilayah perbatasan. "Kebutuhan tenaga pendidik di Kaltara memang tinggi,” sebutnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala BKD Kaltara Burhanuddin menyatakan bahwa rekrutmen CPNS saat ini masih proses penyelesaian usulan formasi. Nantinya disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apabila dokumen tersebut rampung, teknisnya akan disampaikan kepada gubernur Kaltara terlebih dahulu. "Jika disetujui, selanjutnya diserahkan ke BKN," ujarnya.
Berkaitan proyeksi formasi yang menjadi prioritas, sebut dia, didominasi tenaga pendidikan dan kesehatan. Terlebih untuk dua formasi tersebut juga diutamakan pemerintah pusat. (uno/fen/jpg/dwi/k16)
