MANAGED BY:
SABTU
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 15 Juni 2019 23:16
Komisioner KPU Sebut Dalil dan Petitum Prabowo - Sandi Enggak 'Nyambung'

PROKAL.CO,  Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengomentari permohonan sengketa Pilpres 2019 yang dibacakan tim kuasa hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, pada sidang perdana yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6) kemarin.

Pramono menilai antara dalil dengan petitum yang dibacakan tidak berhubungan alias tidak nyambung. Pemohon di satu sisi mendalilkan bahwa KPU melakukan kecurangan dengan cara merekayasa sistem informasi penghitungan suara (Situng) Pemilu 2019.

 "Namun dalam petitum mereka meminta MK untuk membatalkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara manual. Ini namanya enggak nyambung," ujar Pramono di Jakarta, Sabtu (15/6).
Menurut Pramono, untuk menyambungkan antara situng dan penghitungan manual, pemohon diduga mencoba menyusun teori adjustment atau penyesuaian.

Di mana dalam asumsi pemohon, angka di dalam situng direkayasa sedemikian rupa oleh KPU untuk menyesuaikan dengan target angka tertentu, atau angka hasil rekap secara manual.

"Ini adalah asumsi yang tidak tepat. Karena keduanya meski berangkat dari titik yang sama (C1), namun mengikuti alur yang berbeda," ucapnya.

Pramono menjelaskan, untuk memuat penghitungan dalam situng, formulir rekapitulasi penghitungan suara (C1) dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) di scan dan di upload ke situng oleh KPU Kabupaten/Kota apa adanya. Sementara untuk penghitungan manual, direkap secara berjenjang. 

"Nah, angka yang digunakan untuk menetapkan perolehan suara setiap peserta pemilu adalah angka yang direkap secara berjenjang itu," tuturnya. 

Karena itu, kata Pramono, jika logika yang disampaikan pemohon diikuti, maka yang salah adalah angka yang tampil di situng, karena hasil rekayasa.

"Kalau begitu, harusnya angka yang di situng dong yang dikoreksi. Bukan angka hasil rekap manual. Kenapa? Karena angka hasil rekap secara manual tidak dibahas kecurangannya oleh pemohon," ujarnya.

Menurut Pramono, ketika menyebut ada pelanggaran, pemohon harusnya menyampaikan di TPS mana terjadi pelanggaran, lengkap dengan desa/kelurahan, kecamatan atau di kabupaten/kota, sebagaimana dituangkan dalam dokumen C1, DA1 atau DB1.

"Ini sama sekali tidak ada. Jadi, tuntutan agar hasil rekap manual dibatalkan karena situng katanya direkayasa, itu didasarkan pada logika yang tidak nyambung," pungkas Pramono. (gir/jpnn)

 

 

BACA JUGA

Jumat, 20 September 2019 11:39

Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltim-Kaltara Sudah Tembus..!! Tapi...

BALIKPAPAN- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap…

Jumat, 20 September 2019 11:11

YESSS..!! Transportasi IKN: Kereta Tanpa Awak dan Rel

Semenjak penetapan ibu kota negara (IKN) di Kaltim, kementerian satu…

Jumat, 20 September 2019 10:45

Jokowi Diminta Tunjuk Koordinator Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA – Rencana pemindahan ibu kota negara ditargetkan terlaksana pada…

Jumat, 20 September 2019 09:57

NAH ..!! Produksi Batu Bara Kaltim Menurun

SAMARINDA—Jumlah produksi batu bara Kaltim mengalami penurunan dari Juni 2018…

Kamis, 19 September 2019 13:20
Perkara OTT KPK di PN Balikpapan

Kayat Empat Kali Tagih Suap Vonis Bebas

SAMARINDA–Hiruk pikuk yang menggelayuti KPK akhir-akhir ini tak mengendurkan pemberantasan…

Kamis, 19 September 2019 11:46

Agar Para Korban Kabut Asap Tetap Bisa Hirup Udara Segar

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tergerak membantu para korban kabut…

Kamis, 19 September 2019 11:44

Desa di Sepaku Bakal Diubah Jadi Kelurahan

JIKA pusat pemerintahan RI telah pindah ke Kaltim, desa di…

Kamis, 19 September 2019 11:44

Idealnya Pansus IKN Ada Wakil Kaltim

BALIKPAPAN-Pimpinan partai politik di Benua Etam ikut menyesalkan tak ada…

Kamis, 19 September 2019 11:42

KETAHUAN..!! Bakar Lahan untuk Ditanami Sawit

BERAU-Perburuan polisi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten…

Kamis, 19 September 2019 11:20

Nawawi Pomolango dan Rencananya Memberantas Korupsi setelah Jadi Pimpinan KPK

Desember nanti, Nawawi Pomolango mulai bekerja sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*