JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mempercepat pelaksanaan kongres V yang sedianya dilaksanakan 2020. Tapi hal tersebut juga sudah dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya kongres PDIP akan diadakan di Bali pada Agustus 2019.
“Betul. Rencana 8-10 Agustus di Bali. Info lanjut bisa ditanyakan kepada Sekjen,” ujar Hendrawan kepada wartawan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu agenda penting Kongres PDIP yakni membahas pergantian ketua umum partai.
Prananda Prabowo bersama Jokowi
Hasto mengaku, persiapan kongres tengah berjalan. Namun, sebelum melaksanakan kongres, partainya terlebih dahulu melaksanakan rapat kerja nasional (Rakernas).
“Surat undangan Rakernas sudah kita sebar dan dijadwalkan dilakukan pada 19 Juni ini. Surat itu ditandatangani oleh Prananda Prabowo selaku ketua dan saya selaku Sekjen,” tuntasnya.
Salah satu kandidat kuat pengganti Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP yakni putranya, Prananda Prabowo.
Selain Prananda, putri Megawati, Puan Maharani juga digadang-gadang sebagai calon Ketum PDIP. Saat ini, Puan menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun kabar yang beredar, Puan juga didorong untuk menduduki jabatan Ketua DPR RI.
Megawati Soekarnoputri (paling kanan) bersama Puan Maharani (tengah) dan Prananda Prabowo.
PDIP Bali Belum Tahu
Wakil Ketua DPD PDIP Bali Bidang Pemenangan Pemilu, IGN Kesuma Kelakan bahwa belum ada pemberitahuan resmi dari DPP terkait kongres PDIP di Bali.
Secara tersirat diakui memang ada informasi seperti itu. Namun, pihaknya masih menunggu pemberitahuan DPP partai berlambang banteng moncong putih itu.
“Dari perintah secara tertulis belum ada. Nah, ini masih belum ini jadi kita masih menunggu dari DPP biar pasti. Dulu di Bali sudah hampir kongres awal, ya kayaknya tiga atau empat kali sepertinya,” ucapnya.
Seperti diketahui, setiap kongres PDIP selalu diadakan di Pulau Dewata. Menyinggung hal tersebut, pria yang akrab dipanggil Alit Kelakan ini mengaku ada dua pertimbangan.
Pertama masalah teknis. Jadi, di Bali mudah akses transportasi dan akomodasi.
“Untuk melakukan ketersediaan tempat-tempat pertemuan kualifikasi standar nasional maupun internasional. Karena itu secara teknis lebih gampang mengelola ketersediaan fasilitas hotel karena seluruh Indonesia,” terang pria yang juga menjabat Ketua PA GMNI Bali ini.
