MANAGED BY:
MINGGU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 15 Juni 2019 13:53
Sidang Sengketa Diwarnai Interupsi
KPU-Tim 01 Keberatan soal Perbaikan Permohonan
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

PROKAL.CO, JAKARTA–Perlu waktu empat jam bagi hakim konstitusi untuk menuntaskan sidang pendahuluan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin (14/6). Tim kuasa hukum pasangan calon (paslon) 02 selaku pemohon cukup lama membacakan permohonan setebal 180 halaman.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon dan kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pihak terkait menyatakan keberatan. Keberatan yang disampaikan KPU maupun tim 01 berkaitan dengan adanya perbaikan permohonan yang disampaikan pemohon.

Padahal, dalam hukum acara jelas diatur bahwa tidak ada perbaikan bagi permohonan sengketa pilpres. Sejak awal, KPU hanya menyiapkan jawaban bagi permohonan yang diajukan pada 24 Mei.

Ruang sidang utama MK kemarin dipenuhi oleh kuasa hukum pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kamera-kamera televisi dan fotografer nyaris tanpa henti mengambil gambar. Sebagian di antaranya menyiarkan secara langsung. Di luar ruang sidang, para jurnalis mendengarkan dan mencatat poin-poin penting sepanjang jalannya sidang.

Sidang yang dimulai pukul 09.05 WIB itu diwarnai dua kali skors. Pertama saat menjelang waktu salat Jumat pukul 11.15 WIB. kedua, pukul 14.45 WIB setelah KPU meminta tambahan waktu untuk mengajukan saksi dan bukti ekstra. Sebab, KPU juga harus menjawab permohonan hasil perbaikan yang dibacakan tim 02.

KPU pun sempat menginterupsi dua kali saat tim paslon 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno membacakan permohonan. Sebagai bentuk protes atas dibacakannya perbaikan permohonan. Namun, hakim melarangnya. “Tidak ada interupsi,” ucap Ketua MK Anwar Usman.

Kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat diberi kesempatan mengatakan bahwa yang disampaikan tim 02 berbeda dengan permohonan sebelumnya. “Apa yang dibacakan memuat posita (dalil) dan petitum (tuntutan) yang sama sekali baru,” ujarnya. Karena itu, pihaknya menyatakan keberatan karena jawaban yang diserahkan ke MK pun tidak terkait dengan perbaikan permohonan.

Senada, kuasa hukum 01 Yusril Ihza Mahendra meminta hakim mempertegas posisi permohonan itu. Sebab, hal tersebut juga berkaitan dengan keterangan yang akan disampaikan timnya selaku pihak terkait. “Kiranya bisa diambil keputusan, permohonan mana yang akan dipakai. Kami bingung mengacu yang mana,” ucapnya.

Protes tersebut sempat membuat hakim jengah. Hakim konstitusi Suhartoyo meminta para pihak berhenti mempersoalkan perbaikan permohonan yang diajukan tim 02. Termohon punya dasar formal aturan, pemohon punya dasar pada pernyataan juru bicara MK yang dianggap memungkinkan mereka mengajukan perbaikan. “Itu semua serahkan kepada mahkamah untuk menilai,” tegasnya.

Suhartoyo tidak membantah bahwa hingga sidang dimulai, permohonan yang diberi cap register hanya yang pertama. Namun, permohonan kedua pun telah disampaikan kepada masing-masing pihak sebagai bentuk transparansi.

Hakim mempersilakan termohon dan pihak terkait menyampaikan keberatan tersebut dalam jawaban yang akan disidangkan Selasa (18/6). Juga, mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk bersikap apakah akan mengabaikan dalil-dalil pemohon atau tidak.

Setelah sidang, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bakal memberi jawaban atas dalil-dalil pemohon. Meski menurut pihaknya permohonan tersebut tidak bisa masuk ke sidang. Jawaban itu sebagai bentuk penghormatan atas proses persidangan. “Tapi KPU sebetulnya ingin mengatakan bahwa kami keberatan atas adanya perbaikan permohonan itu,” terangnya.

KPU akan mengecek lebih lanjut apakah jawaban-jawaban yang akan diberikan juga memerlukan saksi. “Apakah cukup mendatangkan dokumennya saja atau harus mendatangkan orangnya,” lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. Khususnya saksi dari KPU provinsi dan kabupaten/kota. 

Senada, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan hampir semua yang dibacakan pemohon relatif baru. Banyak yang substansinya berubah dari permohonan pertama. Disinggung soal tudingan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, Hasyim mengaku bingung di mana letak pelanggarannya. “Kalau ada pelanggaran sebanyak itu, kok enggak lapor Bawaslu, enggak ada putusan Bawaslu,” ucapnya.

Begitu pula dengan tudingan penggelembungan suara. Menurut Hasyim, sepanjang proses rekapitulasi tingkat nasional bisa dikatakan tidak ada keberatan mengenai penghitungan suara pilpres. “Kalau mereka punya dasar dari bawah, apakah di TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, pasti akan jadi soal di tingkat nasional,” lanjut mantan komisioner KPU Jateng itu.

Persidangan kali ini memang panggung bagi tim 02 selaku pemohon. Sidang kemarin hanya mengagendakan pembacaan permohonan pemohon. Selama hampir tiga jam, tiga pengacara 02 bergantian membacakan dalil yang diakhiri dengan tuntutan. Mulai Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, hingga Teuku Nasrullah.

BW, panggilan Bambang Widjojanto, menyatakan bahwa penetapan perolehan suara kedua paslon presiden dan wakil presiden oleh KPU tidak sah secara hukum. “Karena perolehan suara paslon 01 yang sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum,” ujarnya. Atau setidak-tidaknya disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh Joko Widodo selaku capres petahana.

Pelanggaran yang terjadi, menurut BW bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut pemohon, seharusnya paslon 01 tidak mendapat suara sebanyak 85.607.362. Melainkan 63.573.169 suara atau senilai 48 persen. Sementara itu, suara paslon 02 tetap 68.650.239 suara atau senilai 52 persen.

Tim 02 juga menyinggung posisi Ma’ruf Amin sebagai pejabat di dua bank syariah nasional. “Cawapres 01 tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat BUMN,” lanjut mantan pimpinan KPK itu. Dua bank syariah tersebut, yakni BNI Syariah dan Mandiri Syariah, menurut tim 02 adalah BUMN.

BW juga menyinggung sumbangan Jokowi pada dana kampanye 01 sebesar Rp 19,5 miliar dan barang senilai Rp 25 juta. Padahal, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), kekayaan Jokowi berada di angka Rp 50 miliar yang di dalamnya terdapat kas senilai Rp 6 miliar.

Sementara itu, Denny Indrayana menyebut salah satu bentuk kecurangannya adalah penyalahgunaan kekuasaan sebagai petahana. “Kami mohon MK mendiskualifikasi paslon 01 atau paling tidak melakukan pemungutan suara ulang,” ujarnya. Yang jelas, menurut Denny, MK harus lebih progresif. Tidak sekadar berkutat pada angka-angka.

Pada petitum, tim 02 menyebutkan 15 tuntutan. Sebagian besar berbeda dengan tujuh tuntutan pada permohonan pertama. Seperti menetapkan perolehan suara versi 02 dan menyatakan paslon 01 secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu. Juga, melakukan audit terhadap Sistem Informasi penghitungan Suara (Situng).

Namun, ada beberapa tuntutan yang masih sama. Seperti tuntutan untuk mendiskualifikasi paslon 01 dan menetapkan paslon 02 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Juga, opsi pemungutan suara ulang di sebagian atau seluruh wilayah NKRI. “Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono (sesuai dengan apa yang dianggap adil),” tambah BW. (byu/jpnn/rom/k8)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:37
Berkaca dari OTT KPK Kasus Pembangunan Jalan Nasional di Kaltim

Apakah Proyek Pemindahan IKN Bakal Ada Dikorupsi...??

Proyek infrastruktur kerap jadi lahan “basah”. Menggunakan “pelicin” agar memenangi…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:37

Hartoyo, Kontraktor yang Ditangkap KPK Itu Dekat Dengan Pejabat dan Royal

HARTOYO di Bontang cukup familiar bagi sejumlah kalangan. Direktur utama…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:30

Sebulan Setelah Persalinan Langsung Nunggak Iuran

JAKARTA-- Persalinan jadi salah satu jenis layanan kesehatan yang paling…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:29

Kalimantan Sudah Bersih, Jawa Masih Terbakar.

JAKARTA­– Menuju paruh akhir bulan Oktober 2019, Kabut asap akibat…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:28

Ada 672 Peserta Ikut Mendesain Ibukota

JAKARTA– Jumlah peserta sayembara desain Ibukota Negara (IKN) baru terus…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:22

Saling Curiga Harus Diakhiri!

WAMENA-Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya memfasilitasi pertemuan antara kepala-kepala suku…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:05

18 Kepala Negara dan Ratusan Duta Besar Konfirmasi Datang

JAKARTA– Minggu besok (20/10) Presiden Joko Widodo dan wakil presiden…

Jumat, 18 Oktober 2019 12:41

Sani Tetap Menjabat Kepala DPMPTSP

SAMARINDA–Abdullah Sani mestinya berkantor di Kegubernuran Kaltim, Jalan Gajah Mada,…

Jumat, 18 Oktober 2019 12:12

Proyek Masih Jalan, Kantor BPJN Disegel

PROYEK rekonstruksi jalan nasional Samarinda-Bontang-Sangatta belum terpengaruh setelah Komisi Pemberantasan…

Jumat, 18 Oktober 2019 12:05
Dibalik OTT KPK di Samarinda dan Bontang

Begini Praktik Curang yang Dilakukan Kontraktor untuk Menangkan Tender

BONTANG-Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Samarinda dan Bontang pada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*