MANAGED BY:
KAMIS
21 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Sabtu, 15 Juni 2019 12:34
SK Pengangkatan Tunggu Sertifikat Prajabatan

51 CPNS Eks Tenaga Honorer K-2 Pemkab PPU

Khairudin

PROKAL.CO, Pengangkatan para calon pegawai negeri sipil (CPNS) eks tenaga honorer kategori dua (K-2) di Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu sertifikat prajabatan. Pasalnya, ada 51 CPNS yang telah melaksanakan diklat prajabatan di Makassar, April 2019 lalu.

PENAJAM–Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten PPU Khairudin mengatakan, setelah sertifikat diklat prajabatan diserahkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihaknya segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Surat Keputusan (SK) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) nomor induk pegawai (NIP) para tenaga honorer K-2 itu, telah diterbitkan BKN sejak 31 Mei 2014. Sementara itu, TMT Surat Perintah Mulai Kerja (SPMT) baru ditandatangani Bupati Abdul Gafur Mas’ud pada 28 Desember 2018.

“Ini yang ingin kami koordinasikan. Karena untuk pelatihan dasar (latsar) atau prajabatan dilaksanakan sebelum satu tahun, sejak diangkat sebagai CPNS. Sementara itu, jika dihitung dari terbitnya NIP mereka sudah lebih empat tahun bekerja,” ungkapnya.

Regulasi mengenai prajabatan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Setelah mendapat rekomendasi dari BKN, mengenai pengangkatan barulah pihaknya akan mengusulkan kepada Bupati untuk menandatangani SK pengangkatan sebagai PNS.

“Karena kami tidak mau membebankan PPK. Untuk mengurangi risiko, jika ada masalah di kemudian hari,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada 19 Februari 2019, Bupati Abdul Gafur Mas’ud menyerahkan SK pengangkatan CPNS bagi 51 eks tenaga honorer K-2 Pemkab PPU. Itu merupakan perintah Mahkamah Agung (MA) atas gugatan sebanyak 38 tenaga honorer K-2 yang mengajukan gugatan administrasi sejak 2017. Awalnya menggugat Pemkab PPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, menuntut penerbitan SK pengangkatan tenaga honorer K-2 yang dinyatakan lulus seleksi CPNS 2014.

Namun, Bupati saat itu, Yusran Aspar, meragukan keaslian dokumen para honorer K-2 ini. Dikhawatirkan, jika menerbitkan SK pengangkatan CPNS tersebut, bisa berimplikasi hukum kepadanya. Eks honorer K-2 yang diangkat menjadi CPNS, terdiri dari 49 guru dan 2 orang berasal dari formasi teknis. Yakni, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Bagian Umum Setkab PPU. (*/kip/dns/k8)


BACA JUGA

Rabu, 20 November 2019 22:55

Pencuri Onderdil Alat Berat Dibekuk

TENGGARONG- Kasus pencurian alat berat yang meresahkan di Kecamatan Tenggarong Seberang,…

Rabu, 20 November 2019 22:52

Disegel Ahli Waris, Minta Pembayaran Pinjam Pakai, Pengurus PMI Mengungsi

SANGATTA–Pengurus PMI Kutim terpaksa angkat kaki mencari hunian baru sebagai…

Rabu, 20 November 2019 22:50

Jembatan Penopang Timpang, Badan Jalan Turun, Lima Kecamatan Terancam Terisolasi

Jembatan Sungai Lembang di Kecamatan Bengalon, tepat di bibir jembatan…

Rabu, 20 November 2019 13:03

Pembangunan Jembatan Sebulu dan Loa Kulu Mencuat Lagi

Wacana pembangunan dua jembatan yang sempat menguap kini kembali dilirik.…

Rabu, 20 November 2019 13:01

Ada Potensi PAD dari Kapal Pandu

  Keberadaan sejumlah jembatan di Kukar berpotensi menambah pendapatan asli…

Rabu, 20 November 2019 13:01

Ombau Asa Belum Nikmati Listrik dan Air Bersih

SENDAWAR–Pemerataan pembangunan di Kutai Barat (Kubar) dianggap belum maksimal. Tidak…

Rabu, 20 November 2019 12:57

Air Sungai Segah Tercemar, Pemkab Hentikan Sementara Aktivitas Dua Perusahaan

TANJUNG REDEB – Setelah melakukan pengambilan sampel air di Sungai…

Rabu, 20 November 2019 12:55

Meski Tidak Ada Kantor Pos, Berkas CPNS Wajib Disetor

SANGATTA - Berkas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih…

Rabu, 20 November 2019 12:29

HEBOHHH..!! Bikin Video Mesum di Hutan Bakau

PULAU DERAWAN – Video tidak senonoh berdurasi sekitar 2 menit…

Rabu, 20 November 2019 10:34

Tilap Anggaran Desa, Bendahara Desa Tanjung Aru Didakwa 4,6 Tahun Penjara

TANA PASER - Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melanda…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*