JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) bakal mengadakan kongres partai. Hajatan lima tahunan itu sebenarnya baru digelar pada 2020. Namun, tiba-tiba kongres dipercepat pada tahun ini. Rapat tertinggi partai itu akan dilaksanakan pada Agustus di Bali. Megawati Soekarnoputri diprediksi dijagokan kembali sebagai ketua umum.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, dewan pimpinan pusat (DPP) mulai membahas percepatan jadwal kongres. Bahkan, Eva selaku sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat (Badiklatpus) DPP PDIP diminta menyusun laporan untuk disampaikan di kongres yang akan diadakan pada 8–10 Agustus 2019 di Bali itu. ’’Kami akan secepatnya menyusun laporan,” terangnya kemarin (13/6).
Sebelum kongres, partai banteng akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada 19 Juni di kantor DPP. Rapat itu akan membahas persiapan kongres. Banyak hal yang akan dibahas dalam rapat tertinggi tersebut. Salah satunya tentu mekanisme pemilihan ketua umum. Lalu, siapa kandidat yang maju pada kongres mendatang?
Apakah akan ada regenerasi pada pucuk pimpinan partai pemenang pemilu itu? Eva tidak tahu pasti. Namun, dia memprediksi para dewan pimpinan cabang (DPC) masih akan mengusulkan Megawati sebagai ketua umum. ’’Calon ketua umum kan yang ngusulkan pengurus daerah,” ucapnya. Jadi, Megawati diprediksi masih akan menjadi kandidat kuat dalam kongres di Bali. Hanya, dia tidak tahu apakah Megawati masih bersedia menjadi ketua umum. ’’Jawabannya ada di Ibu Mega, iya atau tidak,” tutur perempuan kelahiran Nganjuk itu. Sebenarnya, sejak 2015 Megawati ingin meninggalkan kursi ketua umum. Namun, para kader masih memintanya. Dia akhirnya tetap melanjutkan sebagai ketua umum.
Kalau nanti para kader kembali memintanya dan Megawati masih bersedia, itu merupakan periode kepemimpinannya yang kelima. Sebab, Megawati menjabat ketua umum sejak 1999. ’’Sudah 20 tahun menjabat,” ungkap Eva.
Namun, lanjut dia, jika menolak dipilih sebagai ketua umum lagi, tentu putri Bung Karno itu sudah menyiapkan penggantinya.Terkait nama dua anak Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, yang mungkin menjadi pengganti, Eva menegaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu. Alumnus Universitas Nottingham, Inggris, itu enggan membahas peluang dua anak Megawati dalam meneruskan tapuk kepemimpinan PDIP. ’’Aku nggak ngerti, itu urusan langit,” tuturnya.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supraktikno juga enggan menerangkan peluang anak Megawati dalam meneruskan estafet kepemimpinan. Dia hanya menjelaskan bahwa kongres akan dilaksanakan pada Agustus. Terkait detail dan teknis kongres, dia tidak bersedia menjawab. ’’Lebih jelasnya tanya ke Sekjen,’’ ucapnya.
Sementara itu, persiapan Rakernas V PDIP semakin matang. Surat undangan pun sudah diedarkan. Surat yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Sekjen Hasto Kristiyanto itu ditujukan kepada pengurus DPD partai se-Indonesia.
Selain PDIP, wacana kongres muncul di tubuh Partai Demokrat. Kemarin (13/6) sejumlah pendiri dan politikus senior Partai Demokrat menggelar konferensi pers di salah satu restoran di bilangan Cikini. Mereka membentuk gerakan moral penyelamat Partai Demokrat. Max Sopacua merupakan salah satu inisiator gerakan tersebut. Agenda utamanya adalah mendorong Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum.
Max menyatakan, pihaknya prihatin dengan perolehan suara Demokrat yang turun menjadi 7,7 persen pada Pemilu Legislatif 2019. Padahal, pada Pemilu 2014, perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen. Menurut dia, terkait kondisi tersebut, diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh.
Dalam waktu dekat, pihaknya melaksanakan silaturahmi nasional untuk mengumpulkan dan mengundang para kader serta keluarga besar partai. Baik yang masih aktif maupun mereka yang berjuang mendirikan partai. ’’Tujuan kegiatan itu adalah untuk mendorong Demokrat akan segera menggelar KLB. Selambat-lambatnya 9 September mendatang,” ucapnya. Sejatinya kongres baru digelar pada tahun depan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengungkapkan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) layak menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum partai. Tapi, lanjut dia, harus tetap mendapat persetujuan dari mayoritas peserta kongres. (lum/c17/agm)
