Persoalan banjir di Bontang, bukan lagi harus mencari dalang penyebabnya. Melainkan perlu solusi. Dengan begitu, banjir bisa diantisipasi dengan benar dan cepat.
MELALUI respons cepatnya pada hari pertama kerja, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menggelar rapat koordinasi (rakor) penanggulangan banjir, kemarin (10/6). Dia menghadirkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Bontang. Neni sebagai pimpinan rakor meminta para lurah yang wilayahnya rawan banjir membeberkan peta kawasannya.
Hal itu untuk memudahkan pihaknya mengambil solusi terbaik agar banjir di Kota Taman bisa diantisipasi. Hasil rakor pun, menyepakati lima poin penanggulangan banjir di Bontang yang bisa dianggarkan di APBD Perubahan 2019. “Kami punya kegiatan di APBD 2019 salah satunya penanggulangan banjir,” ucap Neni setelah Rakor Permasalahan Banjir dan Penanggulangannya di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Dalam poin penanggulangan banjir, terdapat penurapan tiga segmen sungai di wilayah Guntung dengan anggaran Rp 21 miliar. Segmen satu sampai tiga, kata Neni, bersinggungan dengan wilayah Pupuk Kaltim. Sedangkan di segmen dua bersinggungan dengan wilayah rumah di atas sungai. “Mungkin kami lakukan segmen pertama dulu untuk mempercepat, karena ada anggarannya di APBD,” ujarnya.
Jika segmen dua dan tiga tidak bisa dilakukan, Neni menyatakan akan dialihkan ke Sungai Kanimungan yang berada dekat kuburan dan Rusunawa Guntung. Penurapan sungai pada tiga segmen itu, khusus penanggulangan banjir di wilayah Guntung.
Terkait pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) Suka Rahmat di Marangkayu, Neni merasa perlu waktu lama, berkisar 4 tahunan. Sementara itu, banjir harus cepat diatasi. Tetapi, bendali yang memerlukan lahan seluas 100 hektare itu hingga kini belum ada yang dibebaskan.
Dikatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim pada masa pemerintahan Awang Faroek Ishak tidak tertulis, dan baru dimasukkan RPJMD pada masa pemerintahan Isran-Hadi. “Proses (pembangunan bendali) sangat panjang. Jadi kami menanggulangi banjir yang bisa kami tangani di Bontang,” tegasnya.
Beberapa titik rawan banjir, sudah disampaikan saat rakor. Khusus wilayah Guntung, memang membentuk seperti cawan, sehingga dinilai rawan banjir. Air yang masuk pun, berasal dari sungai-sungai di Bontang. Satu sisi sudah diturap, sisi lainnya belum karena ada rumah warga. “Yang kami lakukan adalah normalisasi semua titik-titik masuknya air yang bisa menyebabkan banjir,” ungkapnya.
Rencana penambahan excavator long arm pun akan dilakukan. Yakni, menambah satu unit lagi. Mengingat pengerukan satu wilayah memerlukan waktu dua pekan dan lebih efisien ketika alatnya ditambah.
Warga yang rumahnya di atas sungai harus direlokasi. Sehingga sungai menjadi bersih dan rapi. “Permasalahannya yakni sungai yang bersinggungan dengan Pupuk Kaltim. Kami akan menyerahkan ke ahli,” ujarnya.
Selanjutnya, penanganan di wilayah Bontang Kuala. Ternyata, lanjut Neni, dataran Bontang Kuala lebih tinggi dari Bontang Baru. Sehingga air menggenang di wilayah Kelurahan Apiapi. Solusinya, harus membuat Polder Siagian, dan pelebaran sungai di wilayah Apiapi. “Kami akan kebut percepatan normalisasi sungai di APBD 2019,” imbuh Neni.
Untuk wilayah Tanjung Laut, tepatnya di RT 32, RT 33, dan RT 34, merupakan wilayah tadah hujan. Sehingga air sungai tidak meluap pun, wilayah itu akan banjir jika hujan deras. Harus dibangun polder dan pembebasan lahan untuk antisipasi keluar-masuknya air. Kemudian wilayah Gunung Telihan, perlu relokasi rumah warga di RT 27, RT 28, dan RT 29. “Kami akan rapatkan lagi relokasinya ke mana, karena memang bentuknya cawan, jadi mau dibuat waduk saja,” terang Neni.
Pun, wilayah Kanaan, perlu memperbaiki turap Sungai Kanaan. Dalam rakor tersebut, Neni membentuk Satgas Penanggulangan Banjir melibatkan instansi terkait dan elemen masyarakat.
Pihak Pemkot Bontang juga sepakat memberitahukan PLN dan PDAM agar tidak memberikan fasilitasnya kepada rumah yang dibangun di bibir sungai. “Intinya, bagaimana banjir bisa ditanggulangi bersama. Kami tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Kalau tunggu Bendali Suka Rahmat mungkin empat tahun lagi baru jadi, karena pembebasan lahan tidak mudah,” bebernya.
