SANGATTA – Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan minim perhatian pemerintah daerah (pemda). Seperti yang terjadi di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur. Kebutuhan air bersih belum terpenuhi. Masyarakat masih bergantung pada aliran sungai yang mengalir dari arah Kecamatan Karangan. Padahal, kualitas air di sungai tersebut mengalami penurunan akibat banyaknya pembukaan lahan untuk keperluan perusahaan kelapa sawit.
Bahkan, Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Pengadan sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim terkait hal ini. Kepala Desa Pengadan Syarifuddin Jabir mengatakan, sejak pertama menjabat, 2017, pemenuhan air bersih masuk dalam program utamanya. Tak heran, masih banyak warga desa yang bergantung pada sungai meskipun kualitas air menurun. “Bahkan, banyak yang bergantung pada air hujan. Termasuk saya,” ujarnya saat ditemui Kaltim Post di kediamannya Jumat lalu (7/5).
Kendati demikian, dia mengaku hal ini sedang berproses. Apalagi DLH Kutim sudah turun langsung guna memeriksa kualitas air di sungai tersebut. Meskipun DLH menyebut air sungai masih layak dikonsumsi warga, namun DLH menyarankan agar diproses lebih dulu sebelum dimanfaatkan. Sehingga, pihaknya langsung berkoordinasi dengan PDAM Kutim. Mereka sudah turun melakukan survei,” aku Puding, sapaannya.
Tujuannya untuk menghitung kebutuhan anggaran, dan ditetapkan di angka Rp 16 miliar lebih. Hanya, program ini belum berjalan lantaran keuangan Pemkab Kutim sedang defisit. “Tapi, kami tetap berusaha dan pihak PDAM mengatakan akan menghitung ulang keperluan anggarannya. “Ini ‘kan merupakan kebutuhan dasar dan hajat orang banyak. Lagi pula kami sudah menghibahkan lahan 1 hektare. Kami harap cepat terealisasi. Penduduk pengadan jumlahnya mencapai 2 ribu jiwa dan masih bergantung pada sungai dan air hujan,” bebernya.
Selain itu, fasilitas pendidikan di desa tersebut juga masih minim. Meskipun memiliki PAUD, SD, hingga SMP dan proses belajar mengajar pun berjalan dengan baik. Masih ada fasilitas yang kurang, yakni pagar yang mengelilingi sekolah. “Kan fungsinya jelas, menghindari siswa keluar masuk saat jam perlajaran berlangsung,” aku dia.
Ironisnya, ketiga sekolah tersebut tidak memiliki langgar. Sedangkan air untuk kamar mandi tidak tersedia. Bahkan, para siswa disarankan membawa air dari rumah agar kamar mandi tetap bersih. Puding mengaku sudah mengusulkan beberapa tahun belakangan melalu musyawarah pembangunan (musrembang). “Sayangnya belum dipenuhi. Sekolah masih mengandalkan air hujan. Termasuk sebagian warga yang tinggal jauh dari sungai (memanfaatkan air hujan),” terangnya.
Adapun jenjang SMA, desa masa kecil Gubernur Kaltim Isran Noor itu belum memiliki. Kendati demikian, pemdes telah membentuk panitia pembangunan SMA. Namun, masih kesulitan lantaran yang menangani SMA Pemprov Kaltim. Tapi, pihaknya beberapa kali menghadap pemprov dan telah bertemu Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. “Setelah lebaran pemprov menjanjikan menurunkan tim untuk verifikasi. Kami harap berjalan tahun ini,” harap dia.
Pembangunan sekolah bertujuan untuk menghindari anak-anak putus sekolah. Mengingat, pengawasan orang tua yang minim dan pengaruh lingkungan tempat dia bersekolah kerap menjadi alasan siswa putus sekolah. “Termasuk biaya orang tua. Makanya kami ingin membuka SMA di sini. Kami sudah menghibahkan tanah 4,2 hektare dan lahannya sudah dimatangkan. Semoga berjalan dengan baik,” ucapnya.
Menurutnya, pembangunan SMA penting bagi masyarakat. Pasalnya, lulusan SMP desa tersebut banyak ditolak ketika mendaftar di sekolah yang berada di Kecamatan Kaubun, Karangan, dan Sangkulirang. Alasannya zona sekolah sudah berlaku. Sekolah-sekolah kepenuhan makanya calon siswa di luar zona tidak tertampung. “Nah, Desa Pengadan tidak memiliki SMA. Makanya kami berharap benar-benar diperhatikan. Kami berharap penerimaan SMA berjalan tahun ini. Sehingga, tidak ada lagi anak-anak putus sekolah karena tidak masuk zona sekolah. Kami berharap didukung sepenuhnya,” tutur dia.
"Yang jelas, kebutuhan tenaga pengajar untuk SMA sudah tersedia. Bahkan, dari putra-putri Desa Pengadan banyak yang bersedia mengajar. Itu harus diprioritaskan untuk membangun desa sendiri. Sekitar 10 putra-putri Desa Pengadan sudah mengajukan lamaran untuk mengajar di SMA nantinya," papar Puding.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pembangunan kantor kapolsek. Mengingat di Kecamatan Karangan belum tersedia. Berdasarkan hasil rapat dengan kecamatan, pembangunannya akan terlaksana di kawasan Desa Pengadan. Bahkan, pihaknya sudah menghibahkan tanah 2,5 hektare. “Sesuai kebutuhan pihak kepolisian. Kami ingin keamanan dan ketertiban lebih terjaga. Kami harap ini diperhatikan,” pungkasnya. (*/dq)
