SAMARINDA- Program kredit usaha rakyat (KUR) jadi salah satu kebijakan fiskal pemerintah dalam upaya memberi modal kerja dan investasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Dengan memberikan subsidi bunga, program ini diharapkan dapat mengembangkan UMKM.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Midden Sihombing mengatakan, KUR dibiayai langsung oleh pemerintah. Tujuan program KUR dari pemerintah adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil. Itu dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.
KUR bertujuan meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. “Melalui subsidi ini diharapkan dana yang dimiliki pemerintah lebih bermanfaat dan tepat sasaran,” ungkapnya Jumat (7/6).
Dia menjelaskan, kinerja kredit yang disubsidi pemerintah berjalan cukup baik di Kaltim. Pada 2018 telah disalurkan dana sejumlah Rp 1,72 triliun kepada sekitar 51 ribu pelaku UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan 2017 yang hanya senilai Rp 1,32 triliun kepada 47.934 debitur. “Dampak pemberian KUR tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas UMKM,” katanya.
Menurutnya, pertumbuhan produktivitas tersebut dapat tecermin pada indeks produksi industri mikro dan kecil (IMK) yang diterbitkan oleh badan pusat statistik (BPS) Kaltim. Indeks produksi mikro dan kecil Kaltim pada 2018 tercatat sebesar 206,31 atau naik 80,87 persen dibandingkan kondisi 2015 yang tercatat 114,06. “Dana untuk subsidi dari pemerintah itu juga bertujuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” tuturnya.
Jika dikaitkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT), kenaikan IMK sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan turun dari semula 6,23 persen pada 2015 menjadi 6,03 persen di 2018. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang semula mencapai 7,17 persen turun menjadi 6,90 persen pada 2018.
“Ini merupakan tujuan awal dari belanja pemerintah, dana yang digunakan harus lebih bermanfaat untuk mengurangi pengangguran dan berakhir pada pemberantasan kemiskinan,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Dwi Ariyanto menjelaskan, keberadaan dan peranan UMKM dalam perekonomian sangat besar dan strategis dalam mendukung sektor riil. Sektor UMKM bisa sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat besar. “UMKM ini salah satu sektor yang kuat dalam pertahanan menghadapi krisis ekonomi,” ujarnya.
Dia mengatakan, UMKM dalam kondisi ekonomi yang buruk tetap berjaya sedangkan sektor lain pasti akan terkena imbas dengan cepat. Makanya pemerintah perlu menyubsidi sektor ini. “Sektor ini memang paling bagus diberi penyaluran kredit. Selain ketahanannya, sektor ini juga membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Perbankan juga harus lebih gendut menyalurkan KUR, agar dana yang sudah disediakan pemerintah terserap maksimal,” tutupnya. (*/ctr/ndu/k15)
