MANAGED BY:
JUMAT
23 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 07 Juni 2019 11:08
Minta KPK Awasi Sidang PK

PROKAL.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengawasi jalannya sidang Peninjauan Kembali (PK) sejumlah terpidana rasuah di Mahkamah Agung (MA). Terutama PK mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hal itu mengingat tren buruk putusan PK selama ini yang justru menguntungkan koruptor.

Selain Anas, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 18 terpidana korupsi yang sedang menjalani sidang PK di MA. Diantaranya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, mantan Ketua DPD Irman Gusman dan pengacara kondang OC Kaligis. Semua nama itu merupakan terpidana yang pernah berurusan dengan KPK.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, jalur PK memang merupakan hak setiap terpidana yang dijamin oleh undang-undang. Namun, menurutnya, upaya itu kerap dijadikan jalan pintas terpidana untuk bebas dari jerat hukum. ”Apalagi mengingat Hakim Agung Artidjo Alkostar telah purna tugas per Mei 2018 lalu,” kata Kurnia, kemarin (6/6).

Contoh PK yang menguntungkan koruptor, kata Kurnia, adalah putusan Choel Mallarangeng (adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng). Sebelumnya, Choel divonis 3,5 tahun dan denda Rp 250 juta di pengadilan tingkat pertama. ”Namun MA memperingan hukumannya menjadi 3 tahun penjara,” ujarnya.

Selain Choel, putusan PK mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo juga lebih ringan dari putusan pengadilan tingkat pertama. Suroso sebelumnya dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta uang pengganti USD 190 ribu. Dalam putusan PK, kewajiban membayar uang pengganti itu dihilangkan oleh hakim MA.

Kurnia menjelaskan, pihaknya menemukan sejumlah putusan PK yang mengabaikan syarat-syarat. Sehingga, putusan yang dihasilkan dinilai jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat. Syarat yang dimaksud diantaranya, terdapat novum baru, putusan yang keliru, dan kekhilafan hakim. Syarat itu tertuang dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP.

”Contoh dalam putusan yang mengabulkan PK Choel, MA menyebutkan bahwa alasan utama karena yang bersangkutan telah mengembalikan uang yang telah diterimanya,” ungkap Kurnia. Pertimbangan itu, lanjut dia, bertentangan dengan pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor yang menyebut pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana.

Temuan-temuan itu menambah daftar kelam putusan PK selama ini. Berdasar kajian ICW, sejak 2007 sampai 2018 terdapat 101 narapidana (napi) yang dibebaskan. Kemudian lima putusan lepas, dan 14 hukuman lebih ringan daripada pengadilan tingkat sebelumnya. ”Tentu saja, ini harus menjadi sorotan seluruh pihak,” imbuh dia.

Selain mendesak KPK mengawasi jalannya sidang, ICW juga meminta MA serius melakukan evaluasi putusan PK tersebut. Bila perlu, seluruh pengajuan PK yang sedang dalam proses persidangan saat ini ditolak sebelum evaluasi tersebut dilakukan. ”Karena lambat laun akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan,” terangnya. (tyo)


BACA JUGA

Jumat, 23 Agustus 2019 12:01
GRID, Mengimajinasikan Masa Depan Indonesia melalui Gambar

26 Tahun Lagi Peserta Panjat Pinang Adalah Robot

Pernahkah membayangkan wajah Indonesia pada 2045? Komunitas Graphic Recorder Indonesia…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:59

Masjidilharam Kian Longgar, Nabawi Mulai Ramai

MAKKAH–Jamaah haji Indonesia merupakan yang terbesar sedunia. Seiring dengan mulai…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:26
Keceplosan IKN Pindah ke Kaltim

Desain Ibu Kota Negara Disebut Sementara

JAKARTA – Spekulan-spekulan tanah di Kalimantan Timur (Kaltim) sepertinya gagal…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:00

Ada OPM di Balik Kerusuhan Papua

JAKARTA– Otak kerusuhan saat aksi massa di Papua dan Papua…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:46

PTS Berpeluang Dipimpin Rektor Asing

JAKARTA – Peraturan yang lebih fleksibel membuat peluang rektor asing…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:43

Kaltim Wajib Move On dari SDA

Ketergantungan Kaltim terhadap sumber daya alam (SDA) harus segera diakhiri.…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:39

Presiden Bantah Menteri ATR Sebut Kaltim Ibukota Negara, Gubernur : Biasa Lah, Itu Urusan Mereka

PROKAL.CO, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor menanggapi santai adanya…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:26

Alasan Sering Masuk Bengkel, Mobdin Presiden Diganti

JAKARTA– Presiden Jokowi serta jajaran pembantunya di kabinet kerja jilid…

Kamis, 22 Agustus 2019 12:08

Indonesia Masih Lumayan, di Negara Tetangga Ini Antrean Haji Tembus 121 Tahun

Untuk bisa mendaftar haji di Malaysia, umat muslim harus menyetor…

Kamis, 22 Agustus 2019 12:04

Polri Buru Kelompok Penghasut Papua

JAYAPURA–Aksi massa di Papua diduga ditunggangi kelompok separatis. Indikasi itu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*