MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

BALIKPAPAN

Selasa, 04 Juni 2019 14:11
PPDB 2019, Ombudsman Awasi Pungli
Temuan Tahun Lalu jangan Terulang
ilustrasi PPDB

PROKAL.CO, BALIKPAPAN–Kurang lebih sebulan lagi, orangtua murid akan sibuk memasuki masa pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Sebagai badan pengawasan dan pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Kaltim turut menyoroti proses PPDB. Sejumlah evaluasi dari pelaksanaan PPDB di Kaltim tahun lalu dijadikan saran kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim hingga kabupaten/kota.

Ada beberapa poin dari evaluasi tahun lalu. Pertama, catatan terkait kesiapan vendor dalam infrastruktur jaringan online. "Contoh tahun lalu di Samarinda, jaringan sempat trouble (bermasalah)," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim melalui Asisten Pencegahan Ali Wardhana (3/6).

Kedua, transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat. Misalnya kuota rombongan belajar dan daya tampung. Ketiga, penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan. Terakhir, soal petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas diketahui masyarakat.  "Kami sudah melakukan evaluasi bersama dengan Disdik Kaltim. Kemudian memberikan saran kepada disdik kabupaten/kota," ucapnya. Koordinasi ini sudah dilakukan sejak pertengahan Mei. Sebelum informasi juknis disebarkan ke masyarakat.

Tahun ini, Ombudsman Kaltim akan fokus ke beberapa hal sesuai dengan temuan tahun sebelumnya. Di antaranya kesiapan sistem jaringan online, aturan main juknis berserta turunan dari peraturan menteri, hingga masalah mekanisme sistem zonasi. Menurutnya sistem zonasi sekarang sudah lebih baik. Sebelumnya, siswa dari luar daerah atau pindah tugas masuk dalam jalur zonasi. Sekarang yang dari luar cuma bisa masuk dari prestasi atau jalur pindah tugas.

"Berdasarkan penuturan pihak sekolah, aturan tersebut membuat sekolah lebih nyaman dan tidak ribut dengan orangtua," ujarnya. Artinya, lanjut dia, peraturan menteri sekarang sudah lebih mengakomodasi kebutuhan warga. Terutama yang berada di daerah pinggiran atau perbatasan kota. Selain itu, Ombudsman juga memberikan perhatian utama soal integritas penyelenggara. Bagaimana model pengawasan terhadap kepatuhan juknis.

"Misalnya jaringan sudah oke, juknis jelas, jangan sampai ada celah pungli atau jalur titipan," ujarnya. Pihaknya berharap urusan PPDB tidak hanya dibebankan pada Disdik, namun perlu peran stakeholder terkait. Seharusnya DPRD juga mendukung sesuai dengan kewenangannya.

"Mereka bisa membantu memberikan pemahamanan kepada masyarakat karena mereka punya basis massa," sebutnya.

Begitu pula dengan internal pemerintah yang bisa mendorong agar pelaksanaan PPDB jujur dan adil. Sehingga ketika sudah ada aturan main yang jelas, jangan masih ada celah untuk main belakang. "Bagaimana bersih dari pungli. Biarkan sistem yang bekerja. Kalau ada kecurangan diawasi bersama," tuturnya. Terakhir, dia meminta penyelenggara membentuk pusat informasi dan pengaduan tingkat berjenjang. Mulai dari sekolah, MKKS, hingga Disdik. 

Sebab tak dipungkiri masyarakat masih kurang melek informasi.  

Dia berharap semua orangtua bisa terfasilitasi dengan baik. Dia mengingatkan, jangan sampai semangat orangtua tidak diimbagi dengan semangat memberikan penjelasan dengan baik. "Jangan ada kesalahan informasi karena kurangnya wadah komunikasi," imbuhnya. Ombudsman akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan proses PPDB berjalan lancar. Baik dari sisi penyelenggara dan masyarakat. 

Pihaknya akan kembali melakukan pemantauan setelah lebaran, sebelum pelaksanaan PPDB berlangsul Juli. "Kami akan turun untuk memastikan kesiapan PPDB. Ini sudah sesuai bagian dari aktivitas pengawasan kami," tutupnya. (gel/riz)

PPDB dan Temuan Ombudsman RI Perwakilan Kaltim pada Tahun Lalu…

 

1.            Jaringan online yang masih bermasalah.

2.            Belum adanya transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat. Misalnya kuota rombongan belajar dan daya tampung.

3.            Penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan.

4.            Petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas diketahui masyarakat.

Jadwal PPDB Balikpapan 2019

Pendaftaran/seleksi : 1 – 5 Juli

Pengumuman          : 8 Juli

Daftar Ulang           : 10 – 12 Juli

 


BACA JUGA

Sabtu, 24 Agustus 2019 12:02

100 Personel Brimob Dikerahkan ke Papua

BALIKPAPAN- Ada 100 personel Satuan Brimob Kaltim telah tiba di…

Sabtu, 24 Agustus 2019 12:01

Benahi Pola Asuh Keluarga, Hasilkan Generasi Emas

Pola asuh berperan sangat penting dalam tumbuh kembang seseorang. Karena…

Sabtu, 24 Agustus 2019 12:00

Benahi Pola Asuh Keluarga, Hasilkan Generasi Emas

Pola asuh berperan sangat penting dalam tumbuh kembang seseorang. Karena…

Sabtu, 24 Agustus 2019 11:58

Operasi Patuh 14 Hari, Tekan Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas

Terhitung dua pekan, yakni 29 Agustus hingga 12 September Ditlantas…

Sabtu, 24 Agustus 2019 11:57

Terdakwa Dugaan Korupsi Rumah Potong Unggas Tunggu Jadwal Sidang

BALIKPAPAN – Berkas Rusdiana, tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:05

Cegah Stunting, Akhir Pekan DKK Jemput Bola

Tak melulu menunggu di posyandu atau puskesmas, akhir pekan (25/8),…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:03

45 Tembakan Meriam di Amborawang

BALIKPAPAN—Suara ledakan dari ujung laras meriam howitzer 105 mm terdengar…

Jumat, 23 Agustus 2019 11:02

Tekan Kecelakaan dan Pelanggaran

BALIKPAPAN- Guna menyukseskan Operasi Kepolisian Terpusat, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:29

Kualitas Hidup Masyarakat Balikpapan Meningkat

BALIKPAPAN – Pembangunan manusia di Kota Beriman mengalami percepatan. Ini…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:23

Sistem Zonasi agar Distribusi Guru Merata

BALIKPAPAN-Selama ini sebaran guru di Kaltim dianggap tak merata. Banyak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*