BALIKPAPAN–Kaltim dalam beberapa tahun terakhir sudah menerapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Efek dari aturan itu mulai terlihat baik untuk sekolah maupun siswa. Guru harus kerja ekstra menerima siswa dengan beragam latar kemampuan. Begitu pula siswa yang memiliki pilihan sekolah terbatas wilayah.
Pengamat pendidikan Prof Susilo berpendapat, sesungguhnya sistem zonasi berangkat dari niat yang bagus. Semangat untuk memberikan pemerataan hak pendidikan. Namun dia tidak memungkiri, tentu ada efek positif dan negatif dari sistem zonasi. “Setiap aturan setelah digulirkan pasti menimbulkan masalah atau efek,” katanya. Guru Besar Universitas Mulawarman ini mengatakan, sistem zonasi menimbulkan dua hal yang saling bertentangan. Pertama citra sekolah terbaik harus dihapus.
Dalam artian menurunkan ego agar tidak begitu mencolok perbedaan kesenjangan pendidikan. Kedua, imbasnya mulai dari sekolah hingga siswa sama-sama kelabakan dalam beradaptasi. Sehingga akan butuh waktu yang lama secara perlahan agar bisa kembali menyeimbangkannya. “Harus ada semacam pemerataan dulu di daerah, persiapan sebelum menerapkan sistem. Jadi tidak perlu diterapkan secara nasional, melihat keadaan daerah setempat,” ucapnya.
Walau positifnya sistem zonasi membuat sekolah menjadi heterogen dan bervariasi. Dia menyebutkan, pemkab/pemkot seharusnya bisa memperkirakan kondisi sebelum menerapkan sistem zonasi. Tak dapat dimungkiri, fasilitas infrastruktur pendidikan memang belum merata di daerah. Ada satu daerah yang punya banyak sekolah dan sebaliknya. Maka dari itu, perlu perhatian pemerintah pusat.
Yakni kementerian untuk meninjau kembali implementasi aturan ini di daerah. “Pemerataan dalam konteks letak sekolah di daerah ini apa sudah memenuhi. Bagaimana dengan pemerataan guru bagaimana, apa semua sudah berkualitas?,” bebernya. Susilo menyarankan agar dilakukan sistem terasering pendidikan. Mengingat di Indonesia, kondisi infrastruktur pendidikan dari kuantitas dan kualitas begitu heterogen. Terutama pada jenjang SD dan SMP.
“Mungkin di Balikpapan, Samarinda, Bontang masih satu tipe. Tapi bagaimana dengan daerah lain seperti Muara Wahau dan lainnya yang susah terakses,” sebutnya. Menurutnya semua kembali pada peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan setempat yang mengetahui persis kondisi di lapangan.
Mereka yang harus berperan memodifikasi aturan. Melihat dampak yang terjadi di daerah akibat dari sebuah aturan termasuk sistem zonasi. “Ada kajian dari pemerintah pusat sampai bawah, semua berperan. Apa yang bergulir dua tahun ini harus tersampaikan agar ada solusi,” imbuhnya. Susilo melihat dengan adanya sistem zonasi, sekolah swasta seperti lebih ‘enak’ atau diuntungkan dari kondisi ini. Selama mereka memiliki kualitas yang bagus pasti dikejar oleh anak-anak yang pandai dan berduit. Artinya yang bisa menggapai kualitas pendidikan seperti itu hanya orang dengan strata sosial tinggi.
“Bagaimana dengan yang tidak mampu? Hasilnya tetap berjuang dalam sistem zonasi. Jadi ini kembali lagi pada masalah pemerataan hak pendidikan,” ucapnya. Siswa pun bisa menjadi tidak semangat untuk mengejar ilmu jika merasa sudah tahu akan sekolah di mana dari sistem zonasi tersebut. “Kecuali semua daerah memiliki kondisi infrastruktur yang tersedia merata, sistem ini bisa berjalan 100 persen. Jadi masalah ini akan terus timbul tenggelam melihat dari kondisi lapangan,” jelasnya.
Apalagi setiap keputusan di pemerintah pusat bisa memiliki kondisi yang berbeda saat penerapan di daerah. “Tentu terus ada perbaikan. Pemerintah pusat tidak boleh tutup mata ketika ada masukan dari pemda,” harapnya. (gel/riz/k18)
