Publik tampaknya harus bersabar. Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Balsam) tak hanya batal sebagai jalur mudik Lebaran 2019. Namun juga gagal beroperasi tahun ini.
BALIKPAPAN - Pemerintah tampaknya punya rencana lain terhadap pengoperasian Jalan Tol Balsam. Gagal beroperasi Agustus 2019, jalan bebas hambatan itu baru bisa dilintasi untuk umum awal tahun depan. Pembebasan lahan disebut jadi pengadang utama proyek strategis itu rampung tepat waktu.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Kaltim-Kaltara Refly Ruddy Tangkere tak memungkiri pembebasan lahan menjadi dalang sulitnya menentukan kapan Tol Balsam bisa dioperasikan. Terutama di Seksi 5 (Kilometer 13 - Sepinggan) yang ditangani pihaknya. Di lapangan, masih banyak sengketa dan belum jelasnya status kepemilikan tanah. “Di Seksi 5 itu masih ada empat titik yang sedang berproses pembebasan,” ujar Refly (31/5).
Secara keseluruhan, BPJN mencatat masih ada 48 bidang yang belum selesai proses pembebasan lahannya. Meski ada konsinyasi dan secara administrasi telah diterima pengadilan. Namun karena belum adanya pembayaran ke pemilik tanah, membuat pihaknya belum bisa meneruskan pekerjaan.
Selain itu, ujar dia, ada kondisi di mana terdapat oknum yang menghambat proses pembebasan hingga membuat pihaknya harus melakukan langkah persuasif. “Kami juga harus tegas. Karena banyak yang mengaku pemilik tanah. Tapi begitu kami minta buktinya, mereka tak bisa menunjukkan,” sebutnya.
Di luar persoalan tanah, target penyelesaian tol pada Agustus disebut tak akan bergeser. Untuk mempercepat penyelesaian tol, pihaknya lebih fokus pada pekerjaan main road. Mengingat pembebasan lahan banyak terfokus di luar jalan tol. Seperti pekerjaan siring dan jalan lingkungan masyarakat. Juga membenahi jalur air di sisi tol dan fasilitas lain seperti tol gate. “Secara konstruksi main road tak ada masalah. Jadi Agustus itu bisa fungsional,” imbuhnya.
Setelah dipastikan bisa fungsional, sambil menunggu uji kelayakan, pihaknya akan membuka tol untuk bisa dilewati kendaraan. Dengan begitu bisa diketahui kekurangan di sepanjang 99,35 kilometer jalan tol itu. Dan dari informasi yang diperoleh pihaknya, Tol Balsam sudah bisa beroperasi Januari 2020 mendatang. “Ini bergantung pada Jasa Marga yang menentukannya,” jelasnya.
Terkait kemungkinan proyek tol dilanjutkan dari Samarinda ke Bontang, pihaknya memang sudah mendengar wacana tersebut dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Namun perlu ada evaluasi. Mengingat dari sisi traffic, keramaian kendaraan sementara masih terjadi di jalur Balikpapan-Samarinda. Tapi dengan adanya Bandara APT Pranoto, Samarinda, bakal ada pertimbangan lainnya. “Inikan menyangkut investasi. Jadi perlu ada evaluasi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Max Antameng menerangkan masa depan Tol Balsam memang masih mengkhawatirkan. Selain arus lalu lintas masih kecil, hingga kini PT Jasa Marga masih menghadapi masalah tagihan dana talangan dari Badan Layanan Usaha Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN). “Masalahnya masih ada penambahan pembebasan lahan di sana (Tol Balsam),” kata Max.
Sementara diketahui Jasa Marga sudah menyurat Kementerian Keuangan dan Ditjen Bina Marga jika proses pembebasan lahan tak bisa dilakukan karena tertahannya dana talangan dari BLU LMAN.
Sementara proyek yang dibiayai merupakan dana pinjaman bank. Membuat pihak Jasa Marga menanggung beban bunga. Dan kondisi ini tak hanya terjadi di Tol Balsam, tapi di proyek tol lainnya seperti Tol Manado - Bitung dan Tol Probolinggo - Banyuwangi. “Yang kondisi traffic-nya kosong,” bebernya.
Ditanya soal nasib Tol Samarinda-Bontang setelah Tol Balsam, Max menyatakan masih sebatas wacana. Pasalnya terpisah dari proyek strategis nasional (PSN) yang telah disusun 2015-2019. Pun dalam mengambil kebijakan, pemerintah melalui presiden kini memutuskan tak akan melakukan merger division hingga Oktober mendatang.
“Mengingat PSN ini memerlukan dana yang cukup besar. Dan khusus tol baru bisa diketahui nanti setelah Oktober. Apalagi di Tol Balikpapan-Samarinda itu di Seksi 1 diserahkan ke pemerintah,” ujarnya. (rdh/rom/k18)
