TANJUNG SELOR– Kerusakan di Pelabuhan Feri Ancam, Kecamatan Sekatak, sejak dua tahun lalu hingga kini belum tersentuh perbaikan oleh pemerintah. Padahal, pelabuhan tersebut menjadi bagian penting masyarakat Bulungan.
Walhasil, feri yang bertolak dari Tarakan masih bersandar sementara di Pelabuhan Rakyat, Desa Ardi Mulyo, Tanjung Palas Utara.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan H Hasan Pemma menegaskan, kewenangan memperbaiki pelabuhan feri masuk kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena sejak dibangun hingga saat ini, pelabuhan tersebut belum diserahkan ke pemerintah daerah.
“Jadi tanggung jawab masih di Kemenhub,” ujar Hasan Pemma kepada Radar Kaltara. Namun pria yang pernah menjabat kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bulungan tersebut, yakin Kemenhub akan melakukan perbaikan. "Karena daerah tidak menganggarkan perbaikannya,” sebutnya.
Hasan pun yakin perbaikan bisa dilakukan tahun ini. Sebab, permasalahan yang jadi kendala selama ini ialah soal lahan telah diselesaikan. Masyarakat sudah menerima dengan baik maksud dan tujuan dibangunnya pelabuhan. Salah satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Jadi soal lahan sudah tidak ada masalah. Artinya, saat ini tinggal menunggu waktu perbaikannya saja," katanya. Apalagi, lanjut Hasan, pemicu robohnya pelabuhan sudah dijelaskan ke Kemenhub sehingga bisa menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.
"Penjelasan dari kami itu dianggap logis. Membuat pemerintah pusat mau kembali melakukan perbaikan. Ini tentunya jadi kabar gembira bila semua sudah terealisasi," ucapnya.
Jika terealisasi dan difungsikan, kapal feri tak lagi menggunakan pelabuhan alternatif untuk melakukan aktivitas bongkar muat ataupun bersandar. Mengingat kurang representatifnya pelabuhan alternatif sehingga muncul kendala-kendala.
“Nanti kalau sudah jadi, otomatis kapal feri akan pindah sandarnya. Untuk itu, sampai saat ini kita akan terus memonitor perkembangan dari wacana perbaikannya itu,” tuturnya.
Hal ini juga berkat Dishub Kaltara yang sejauh ini memiliki andil cukup besar dalam upaya mencari titik terang hingga membuat masyarakat pemilik lahan mau menghibahkan lahannya.
Saat itu Dishub Kaltara melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sembari memberikan penjelasan rencana daerah tentang dampak jika pelabuhan feri dapat berfungsi semestinya.
“Kami harus mendatangi warga yang memiliki lahan itu. Mungkin, dari cara itu dan niat baik sehingga sejauh ini proses yang ada membuahkan hasil yang baik juga,” ungkap Taupan Madjid, kepala Dishub Kaltara.
Seperti diketahui sebelumnya Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Wahju Satrio Utomo dalam kunjungannya melihat langsung kondisi pelabuhan feri di Sungai Ancam, Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara. Irjen Kemenhub meminta pelabuhan yang belum rampung harus dituntaskan, termasuk pelabuhan feri di Sungai Ancam yang beberapa tahun terakhir sudah tidak ada kejelasan kelanjutan pembangunannya. (omg/ana/ypl/k16)
