MANAGED BY:
SABTU
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Selasa, 28 Mei 2019 14:08
Jemput Bola Ibu Kota
Aji Sofyan Effendi

PROKAL.CO, Aji Sofyan Effendi*

KALAU ditanya kepada seluruh provinsi di Indonesia, apakah mereka siap untuk menjadi ibu kota baru, sebagai pengganti DKI Jakarta. Maka secara serentak mereka pasti menjawab siap.

Tidak ada satu pun provinsi di Indonesia yang akan menolak menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Mengingat multiplier effect-nya sangat luar biasa. Baik ekonomi, sosial, budaya, politik bahkan pertahanan dan keamanan. Bahwa saat ini pemerintah pusat akan mencanangkan secara top down atas dua pilihan provinsi yaitu: Kaltim dan Kalteng.

Itu karena dilandasi berbagai macam kajian dan aspek yang sudah dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian terkait sejak beberapa tahun lalu. Dilihat dari sudut geografis, hanya kedua provinsi inilah yang paling pas.

Untuk itulah Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan di kedua provinsi itu. Kedatangannya untuk mencari “chemistry” mana yang paling pas. Sebelum memutuskan salah satu dari kedua provinsi tersebut di atas.

Dalam konteks itulah, pertarungan kedua provinsi itu jadi semakin penting dan strategis, untuk menjual daerahnya masing-masing. Dalam bahasa manajemen disebut “strategi marketing”. Hal ini penting untuk dilakukan Pemprov Kaltim, bahwa provinsi ini dipilih sebagai pusat pemerintahan baru itu adalah “bukan hadiah” karena kebijakan pemerintah pusat yang sifatnya top down saja.

Namun telah melalui berbagai kajian yang sudah mereka lakukan. Meski begitu, perlu juga bagaimana Pemprov Kaltim mampu “menjual diri” agar pilihan itu jatuh ke provinsi ini. Mengapa demikian? Ya, karena ada Kalteng sebagai pesaing.

Resep jitu, agar Kaltim terpilih sebagai pusat pemerintahan RI baru, dapat dilihat dari rekomendasi penulis sebagai berikut: Pertama, lengkapi kajian yang telah dilakukan pemerintah pusat dengan kajian versi Pemprov Kaltim. (Mohon maaf, sampai saat ini penulis belum mengetahui persis apakah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim telah melakukan focus group discussion, kepada publik, bila memang kajiannya sudah dilakukan).

Sepengetahuan saya sebagai insan kampus dan akademisi sampai hari ini, belum ada diskusi publik yang menampilkan kajian internal Kaltim. Kajian ini adalah sifatnya melengkapi dari kajian yang sudah dilakukan Bappenas dan kementerian terkait. Penulis menyadari bisa jadi ada hal-hal penting yang terlewat dari kajian pemerintah pusat itu, yang justru ditemukan oleh kajian Pemprov Kaltim. Hal-hal dan analisis yang sudah ada dalam kajian Bappenas, tidak perlu lagi dilakukan oleh Bappeda Kaltim.

Namun, Bappeda Kaltim harus jeli dan memiliki analisis tajam, bahwa kajian versi Pemprov Kaltim memang beda dan layak menjadi lampiran kajian Bappenas. Salah satu contoh adalah Bappeda Kaltim perlu menampilkan dalam kajian tersebut. Bila Kaltim dipilih sebagai pusat pemerintahan baru, bisa dipastikan dan dijamin bahwa kesenjangan kawasan barat Indonesia (KBI) versus kawasan timur Indonesia (KTI) semakin mengecil.

Kondisi itu berarti, dengan dipindahnya pusat pemerintahan, esensi penting dari pemindahan pusat pemerintahan itu adalah dalam rangka “menjaga keutuhan NKRI”. Sehingga isu KBI vs KTI itu menjadi hilang dan dapat dieliminasi.  

Mengapa isu keutuhan NKRI itu menjadi penting dalam kajian yang dibuat Pemprov Kaltim? Sebab, fakta sejarah dunia sudah mencatat betapa kesenjangan wilayah itu adalah salah satu faktor utama dalam hancurnya keutuhan sebuah negara.

Contoh konkret adalah Uni Soviet. Di mana saat itu terjadi kesenjangan, Moskow sebagai ibu kota sangat tajam dengan daerah-daerah lain. Yang sekarang ini pecah dan menjadi negara-negara kecil yang memiliki presiden masing-masing. Kebijakan dan situasi seperti ini tentunya sangat tidak kita kehendaki terjadi di NKRI.

Jadi itulah isu pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan bukan sekadar persoalan kian berkurangnya lahan terbuka di DKI Jakarta. Tapi lebih penting dari itu adalah dalam rangka memperkecil jurang kesenjangan antara KBI dan KTI. Yang dicirikan dengan berbagai ketertinggalan pembangunan dan lemahnya infrastruktur. Penulis tidak mengetahui apakah analisis ini ada dalam kajian yang sudah dibuat Bappeda Kaltim (kalau memang kajian itu diklaim ada).

Kedua, masih dalam konteks dokumen kajian. Apakah Pemprov Kaltim sudah mengidentifikasi dan menghitung secara cermat efek ikutan dari pemindahan pusat pemerintahan ini? Secara makro-mikro, misalnya berapa peluang aktivitas ekonomi yang tercipta. Misalnya: berapa peluang tenaga kerja yang terserap untuk konstruksi bangunan kementerian yang tercipta untuk 5–7 tahun yang akan datang. Sesuai lamanya bangunan  fisik kementerian yang dibuat.

Kemudian berapa peluang sector property dan perumahan untuk memindahkan 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya? Di mana lokasi ideal permukiman ini, mengingat Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang digadang-gadang sebagai lokasi strategis. Dan termasuk dalam wilayah terdekat adalah Balikpapan.

Maka bisa dipastikan Balikpapan juga akan mengalami overload untuk permukiman. Jadi pilihan terdekat adalah Penajam Paser Utara (PPU) yang daerahnya relatif memiliki lahan kosong untuk permukiman.

Untuk itu pelabuhan penghubung antara Balikpapan dan PPU adalah sebuah kepastian infrastruktur yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Begitu juga halnya dengan peluang kuliner/makanan dan tenaga satpam/pengamanan untuk seluruh kementerian yang akan dibangun di lokasi yang dipilih. Begitu juga halnya dengan kepastian pengadaan energi listrik dan air bersih (PDAM). Intinya dalam kajian ini harus jelas teridentifikasi secara kuantitatif persoalan-persoalan tersebut.

Ketiga, setelah dokumen-dokumen kajian internal Kaltim ini rampung, sebagai amunisi untuk membangun “strategi marketing” sudah siap untuk dijalankan, yaitu membangun komunikasi dan melakukan presentasi yang berbeda dengan presentasi kajian Bappenas.

Sekali lagi, presentasi yang berbeda, baik materi kajian maupun public speaking narasumber. Kemampuan narasumber Kaltim ini menjadi catatan penting, karena sphere of influence, yang tercipta di benak pengambil keputusan di tingkat pusat sangat dipengaruhi pada kemampuan style dan public speaking yang mumpuni.

Narasumber yang standar dan biasa-biasa saja perlu dihindari, Kaltim perlu juru bicara yang betul-betul memiliki “ilmu marketing” kelas dewa untuk merebut agar Kaltim terpilih sebagai pusat pemerintahan baru.

Keempat, jujur penulis akui, keterlibatan kampus di Kaltim dalam hal ini Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kaltim dengan nilai akreditasi A, sampai saat ini, sepengetahuan penulis sama sekali belum dilibatkan. Terutama dalam pembahasan internal kesiapan Kaltim sebagai pusat pemerintahan baru.

Apalagi publik Kaltim, sampai pada hari ini belum ada focus group discussion (FGD) ataupun seminar, yang digagas Pemprov Kaltim untuk menjaring aspirasi warga Kaltim. Minimal dengan dilibatkannya warga, secara moral dan psikologis mereka merasa dihargai dalam berpartisipasi untuk membangun rencana pemindahan pusat pemerintahan ini.

Kelima, dilibatkan secara penuh PLN Wilayah Kaltimtara dan PDAM di Balikpapan, Kutai Kartanegara, Samarinda, dan PPU untuk menjadi bagian penting dalam setiap pembahasan rencana dan presentasi. Berikan kesempatan kepada pimpinan BUMN dan BUMD tersebut untuk membeberkan rencana yang disiapkan. Untuk menyambut Tahura Bukit Soeharto sebagai lokasi pusat pemerintahan. Penulis meyakini koordinasi terhadap elemen penting itu tampaknya juga belum dilakukan Pemprov Kaltim.

Terakhir, bila hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, strategi marketing untuk menjual Kaltim sukses, maka penulis meyakini, kesuksesan Benua Etam sebagai provinsi yang dipilih sebagai pusat pemerintahan baru. Itu adalah buah kerja keras “tim marketing” yang mumpuni. Bukan sekadar keputusan top down dari pemerintah pusat atas terpilihnya Kaltim sebagai lokasi baru pusat ibu kota. (rom/k16)

 

*) Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Unmul dan Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unmul

 


BACA JUGA

Rabu, 09 Oktober 2019 12:13

Indonesia yang Lebih Baik

Oleh Alias Candra Dosen IAIN Samarinda dan Wakil Sekretaris Bidang…

Rabu, 09 Oktober 2019 12:11

Potret Produksi Buah-buahan di Mahulu Tahun Lalu

Oleh: Didit Puji Hariyanto Staf Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik…

Senin, 07 Oktober 2019 01:19

Sajak Cinta

“Kerinduanku memuncak pada rabbaku Kehidupanku menari diroda hatimu Masihkah kau…

Senin, 07 Oktober 2019 01:16

Greta Thunberg, Anak STM, dan Gerakan Sosial Generasi Z

Muhammad Nizar HidayatStaff pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas…

Kamis, 03 Oktober 2019 11:33

Sekolah Inklusi untuk Penyandang Disabilitas

Oleh: Eko Yuniarsih Guru BK SMA 8 Samarinda    …

Kamis, 03 Oktober 2019 11:31

Pedofilia dan Hukum Kebiri

Oleh: Siti Subaidah Pemerhati Lingkungan dan Generasi   Sepekan terakhir…

Kamis, 03 Oktober 2019 11:30

Menolak Tirani Hukum

Oleh : Harry Setya Nugraha Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman…

Kamis, 26 September 2019 13:52

Demo Mahasiswa dan Viral Tilawah Fathur

Oleh: Oleh Amir Machmud NS VIRAL tilawah sejumlah surah Alquran Juz…

Jumat, 20 September 2019 12:10

Asap dan Insaf

Oleh: Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda Jadwal penerbangan ke beberapa…

Senin, 16 September 2019 14:15

Kelasnya Kota Keretek

Oleh : M Chairil Anwar Warga Samarinda yang bekerja di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*