MANAGED BY:
SELASA
17 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 25 Mei 2019 15:06
Pemprov Kaltim Raih WTP
Laporan Aset dan Keuangan Harus Diperbaiki
Pemprov Kaltim dianugerahi WTP keenam atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Namun, prestasi itu disertai catatan-catatan dari tim audit.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Untuk kesekiankalinya Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumat (24/5),  

Kepala BPK Perwakilan Kaltim Cornell Syarief Prawiradiningrat menuturkan, ada tujuh catatan yang diberikan atas LKPD Pemprov Kaltim. Di antaranya, penyertaan modal pada perusahaan daerah (Perusda) PT Agro Kaltim Utama dan serah terima aset SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Kaltim (lihat grafis).

“Perusda itu telah berhenti beroperasi. Pelaporan asetnya yang kami minta dilakukan perbaikan. Kalau untuk penyerahan aset P3D (pengalihan, peralatan, pembiayaan, dan dokumen) SMA/SMK kami temukan belum optimal,” kata dia.

Selain itu, dari hasil audit BPK atas laporan P3D SMA/SMK, didapatkan adanya laporan yang tidak sesuai. Misalnya, di dalam laporan disebutkan aset sudah tidak ada. Namun dari hasil pemeriksaan, ternyata aset dimaksud masih ada.

 “Ada juga yang dilaporkan sudah rusak. Tetapi setelah kami cek, ternyata tidak rusak. Dikatakan hilang barangnya. Tetapi ternyata masih ada barangnya. Ini yang harus diselesaikan pemerintah,” tuturnya.

Kemudian untuk Perusda PT Agro Kaltim Utama yang telah lama dilaporkan tutup atau tidak beroperasi, sambung Syarief, harusnya dilaporkan secara jelas apa saja aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Termasuk berapa nilai penyertaan modal yang dikucurkan Pemprov Kaltim.

 “Kalau memang sudah tutup, maka data asetnya dilaporkan. Berapa sih asetnya yang masih ada. Penyertaan modalnya harus dijelaskan. Saat awal dibangun, berapa misalnya modal yang disertakan pemerintah. Terus sekarang nilainya berapa?” imbuhnya.

Berkenaan dengan itu, Syarief meminta agar Pemprov Kaltim segera memperbaiki laporan aset dan keuangan tersebut. Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

 “Sebagaimana ketentuan dalam aturan itu, kami memberikan waktu selambat-lambatnya 60 hari kepada Pemprov Kaltim untuk memperbaiki laporan keuangannya. Waktu itu terhitung setelah laporan hasil pemeriksaan keuangan kami berikan,” jelasnya.

Untuk temuan dugaan kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Tata Ruang (DPUPRTR) Kaltim, disebutkan, jika itu berkaitan dengan kekurangan volume atau fisik jalan. “Saya tidak hafal persis proyek mana saja yang kelebihan pembayaran itu,” ujarnya.

Meski begitu, ia menilai laporan keuangan yang disampaikan Pemprov Kaltim dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup baik. Karena secara umum, menurutnya, dari laporan yang disampaikan tidak ada masalah yang secara material mengganggu laporan keuangan.

 “Kalau pun ada masalah, maka itu tidak begitu mengganggu lagi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tapi apa pun itu, pemerintah tetap harus melakukan perbaikan atas catatan-catatan yang kami berikan itu,” kata dia.  (*/drh/dwi/k18)


BACA JUGA

Senin, 16 September 2019 20:51

Gubernur Isran Luncurkan Beasiswa Kaltim, Ini Harapannya

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur luncurkan program Beasiswa…

Senin, 16 September 2019 13:39

CELAKA WAL..!!! Angin Mengarah ke Kaltim, BMKG Prediksi Kabut Asap Makin Tebal

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menghimbau masyarakat…

Senin, 16 September 2019 13:11
Thareq Kemal Habibie Tak Mau Berkarir di Bawah Bayangan Bapak

Dikira Pebisnis, padahal PNS Merangkap Chef Lulusan Jerman

Penampilan serbahitam dengan penutup mata membuat sosoknya terlihat misterius. Mirip…

Senin, 16 September 2019 11:46

MENCURIGAKENNN..!! Pembahasan Revisi UU KPK Masih Tertutup

JAKARTA– Keputusan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat…

Senin, 16 September 2019 01:19

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, Kemenhub Minta Pengguna Jasa Transportasi Udara Sabarrrr.....

JAKARTA- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau seluruh…

Minggu, 15 September 2019 17:31

Makin Tak Terkendali, Kebakaran Lahan Menghampiri Bandara APT Pranoto

PROKAL.CO, SAMARINDA - Kebakaran lahan terjadi di areal dekat apron…

Minggu, 15 September 2019 00:00

Jarang Pandang Hanya 4 Kilometer

JUMLAH pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat hingga 90…

Sabtu, 14 September 2019 23:46

KPK Akhirnya “Lumpuh”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya bakal “libur” melakukan penindakan kasus…

Sabtu, 14 September 2019 23:43

Irjen Firli Bahuri Terpilih Ketua KPK, DPR Klaim Tanpa Kompromi Antarfraksi

SEPERTI sudah diprediksi, Irjen Firli Bahuri akhirnya melenggang mulus sebagai…

Sabtu, 14 September 2019 23:42

114 Dosen Unmul Tolak Revisi UU KPK, Ada yang Diteror

TELEPON genggam Mahendra Putra Kurnia berdering terus. Tak sampai sejam,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*