MANAGED BY:
SENIN
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 25 Mei 2019 00:47
MANTAP JUGA..!! 9 Kabupaten Kota Se Kaltim Meraih Opini WTP dari BPK
Kepala BPK Kaltim, R. Cornell Syarief Prawiradiningrat mengatakan opini WTP ini diharapkan dapat menjadi pendorong serta pemacu pemerintah daerah untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara lebih baik di tahun-tahun mendatang. (MYAMIN)

PROKAL.CO, v dir="auto">SAMARINDA -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se Kaltim Tahun Anggaran 2018, Jumat (24/5/2019). 

 
Hampir seluruhnya, 9 Kabupaten Kota mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yaitu, Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Panajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai Barat. Hanya Kabupaten Mahakam Ulu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
 
Kepala BPK Kaltim, R. Cornell Syarief Prawiradiningrat mengatakan opini WTP ini diharapkan dapat menjadi pendorong serta pemacu pemerintah daerah untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara lebih baik di tahun-tahun mendatang. 
 
"Dan kiranya hal ini juga mendorong bagi pemerintah daerah yang belum mampu menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk bekerja lebih keras lagi, memperbaiki tata kelola keuangan daerah sesuai dengan rekomendasi BPK, sehingga di tahun depan, opininya dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Cornell. 
 
Beberapa hal, menurut BPK, masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi perhatian dalam penguatan Sistem Pengendalian Internal. Yaitu, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di RSUD dan Puskesmas pada Pemerintah Daerah yagn dilaksanakan belum sesuai ketentuan,  pengelolaan dana BOSDA dan BOSNAS yang belum memadai,  pengelolaan dan penatausahaan aset tetap dan aset lainnya yang belum dilaksanakan secara optimal, serta pengelolaan persediaan yang belum dilaksanakan secara memadai.
 
Selain itu, kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan khususnya terkait dengan  pengelolaan belanja hibah yang belum sesuai ketentuan,  paket-paket pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan, serta pencairan Insentif Pemungutan PBB-P2 belum sesuai ketentuan.
 
Berkenaan dengan beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian di atas, kami meminta Kepala Daerah dan jajarannya agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan mendasarkan pada rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah kami sampaikan.
 
Sesuai amanat Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, “Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”.
 
Pemeriksaan dan penyampaian LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan amanat Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
 
"Berdasarkan amanat undang-undang itulah, maka BPK selalu menjaga kualitas dan kuantitas laporan Hasil pemeriksaannya, termasuk di dalamnya waktu pemeriksaan selama 2 (dua) bulan, sehingga penyerahan yang dilakukan pada hari ini tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang," ujar Cornell. (mym)
loading...

BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 11:45

Dilumpuhkan setelah Kejar-kejaran

SAMARINDA–Penyelundupan narkoba di Samarinda masuk radar Badan Narkotika Nasional (BNN)…

Sabtu, 21 September 2019 11:40

Ketika Ribuan Mahasiswa Menyuarakan Penolakan RUU KUHP dan UU KPK

Keprihatinan yang sama terhadap isu RUU KUHP dan UU KPK…

Sabtu, 21 September 2019 11:28

Jalan Ibu Kota Negara Dibagi Lima Zona

Ada banyak alasan mengapa kereta dipilih dibanding moda transportasi lain.…

Sabtu, 21 September 2019 11:27

Ancam Kebebasan Berekspresi, Banyak Masalah di RKUHP

BALIKPAPAN- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menjadi sorotan.…

Sabtu, 21 September 2019 11:26
RUU KUHP Hanya Ditunda, Bukan Dibatalkan

Jokowi Minta 14 Pasal RUU KUHP Dikaji Ulang

JAKARTA– Makin tingginya gelombang penolakan pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang…

Jumat, 20 September 2019 12:13

Walhi Yakin Korporasi Terlibat Karhutla

SAMARINDA–Dugaan lahan dibakar untuk kepentingan perkebunan menguat. Kebun sawit diindikasikan…

Jumat, 20 September 2019 11:39

Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltim-Kaltara Sudah Tembus..!! Tapi...

BALIKPAPAN- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap…

Jumat, 20 September 2019 11:11

YESSS..!! Transportasi IKN: Kereta Tanpa Awak dan Rel

Semenjak penetapan ibu kota negara (IKN) di Kaltim, kementerian satu…

Jumat, 20 September 2019 11:10

Beri Tenggat hingga Akhir Bulan

BALIKPAPAN–Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tampaknya hanya…

Jumat, 20 September 2019 11:09

19 Hari, 36 Kasus Karhutla di PPU

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) masih mengancam Kabupaten Penajam Paser…

Pemain Buangan yang Jadi Pembeda?

Tangis Bahagia Carolina Marin

Inter Menangi Derby De La Madoninna

Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Cukai Rokok

Adakah Peluang Bagi Timnas U-16 Menang Melawan China

Aksi Global Tuntut Perlindungan Lingkungan

Dana Reboisasi Tak Bisa Dicairkan, Kapolres Minta Perusahaan Membantu Personel dan Sarpras

1 Pelaku Karhutla Diungkap Polres Paser

Kabut Asap Belum Ganggu Aktivitas Lalu Lintas Air

THM Itu Bukan Milik Polisi
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*