MANAGED BY:
MINGGU
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Jumat, 24 Mei 2019 11:27
Obligasi Bisa Percepat Pembangunan
Alexander Soemarno

PROKAL.CO, SAMARINDA- Pemprov Kaltim diminta mempertimbangkan untuk menerbitkan obligasi atau surat utang daerah. Pasalnya langkah ini diyakini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di Bumi Etam. Karena, saat ini dana yang digunakan untuk membangun berbagai proyek infrastruktur, pemda hanya mengandalkan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun APBD.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Alexander Soemarno mengatakan, banyak daerah yang akan melakukan penerbitan surat utang. Itu dikarenakan obligasi bisa mempercepat proses pembangunan. Sebab jika menunggu APBN atau APBD cair membutuhkan waktu dan pengalokasian.

Misalnya untuk dana pembangunan yang membutuhkan Rp 10 triliun, sementara APBD hanya mengalokasikan Rp 1 triliun, maka pemprov bisa utang dulu dengan obligasi. “Lalu nanti hasil penggunaan infrastruktur maupun alokasi APBD tahun berikutnya untuk mencicil obligasi tadi. Sehingga obligasi bisa mempercepat pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Dia mengungkapkan, ada beberapa ketentuan dasar untuk menerbitkan obligasi daerah. Seperti tujuan penerbitan obligasi, kemampuan kelola keuangan, sumber dana pembayaran kupon bunga, perkiraan kapasitas, pendapatan yang bisa diraih dari kegiatan yang dibiayai oleh obligasi tersebut, dan masih banyak lagi.

“Pertanyaannya, apa Kaltim bisa memenuhi seluruh persyaratan tersebut? Jika bisa, setelah terbit pun masih banyak kewajiban yang dipenuhi,” ungkapnya. Kewajiban pemerintah daerah, tambahnya, seperti membuat laporan penggunaan dana, laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai, laporan pembayaran kupon bunga.

Kalau ada yang gagal pertanggungjawabannya, dana perimbangan bisa diberhentikan oleh menteri keuangan. “Kalau pengelolaannya disiplin maka risikonya tidak akan besar,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, hingga sekarang pihaknya belum mau mengikuti daerah lain untuk menerbitkan surat utang. Hal itu karena seluruh pembiayaan pembangunan infrastruktur Kaltim dinilai masih cukup. Dana yang selama ini mengalir masih bisa membiayai pembangunan Bumi Etam.

“Kita belum ada terpikir mau obligasi, karena kalau APBD tidak cukup kita minta dari pusat untuk membiayai proyek-proyek pembangunan lain,” ujarnya.

Dia menjelaskan, bukannya tidak ingin meniru daerah lain, hanya itu belum menjadi prioritas. Dana yang saat ini masih cukup untuk membangun sedikit demi sedikit infrastruktur Bumi Etam. Walau biasanya pembangunan infrastruktur dengan skema obligasi jauh lebih transparan karena utang tersebut langsung disalurkan langsung kepada kontraktor, untuk pembangunan dan memiliki pengawasan ketat.

“Tapi kita belum ke arah sana, mungkin nanti kalau sudah sangat dibutuhkan baru kita akan terbitkan obligasi,” pungkasnya. Diketahui, obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan pemda yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. (*/ctr/ndu)


BACA JUGA

Jumat, 20 September 2019 11:43

Triwulan III 2019, Kinerja Ekspor Terancam Melambat

Kinerja ekspor Kaltim pada triwulan III 2019 diperkirakan tumbuh lebih…

Jumat, 20 September 2019 11:36

Harga CPO Mulai Membaik

SAMARINDA- Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit diharapkan segera…

Jumat, 20 September 2019 11:33
Buruan Datangi Mitsubishi Motors Auto Show

Banyak Promo Menarik dan Harga Spesial

BALIKPAPAN- PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI)…

Jumat, 20 September 2019 11:04

Uang Muka Rumah dan Kendaraan Kian Rendah

JAKARTA – Ketegangan hubungan dagang AS dan Tiongkok yang diikuti…

Jumat, 20 September 2019 10:01

Porang Bisa Dibudidayakan di Kaltim, Punya Nilai Ekspor ke Jepang, Tiongkok, dan Vietnam

BALIKPAPAN – Kalimantan Timur diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber…

Jumat, 20 September 2019 09:59

BI Bisa Turunkan Suku Bunga Acuan

JAKARTA– Setelah dua kali memangkas 7-day reverse repo rate (7DRRR)…

Jumat, 20 September 2019 09:54

Pajak Lahan Progresif Bikin Resah

JAKARTA– Tahun ini diakui sebagai periode yang menantang bagi dunia…

Rabu, 18 September 2019 14:17
PT Taspen Ajak ASN Berwirausaha

Gandeng Pegawai Lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda

SAMARINDA-PT TASPEN Persero Cabang Samarinda Kaltim menyelenggarakan acara Program Wirausaha…

Rabu, 18 September 2019 13:07

Banyak Diserap Industri Rumahan, Daging Kerbau Laris di Kaltim

BALIKPAPAN- Sempat sulit diterima, permintaan daging kerbau di Kalimantan Timur…

Rabu, 18 September 2019 13:06

DPK Kaltim Capai Rp 94,45 Triliun

SAMARINDA-Jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di Kaltim mengalami peningkatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*