MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 22 Mei 2019 11:35
Apa Tugas Terberat Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf..??

Tantangan Ekonomi Menanti

Joko Widodo dan Ma'ruf Amin

PROKAL.CO, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres. Kendati keputusan tersebut digugat kubu Prabowo-Sandi, rencana pembangunan tetap harus dijalankan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tugas berat untuk Jokowi-Ma'ruf berada di sektor ekonomi. Terutama terkait dengan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.

JK mengatakan, Jokowi-Ma'ruf dan kabinet baru akan menghadapi tantangan besar di bidang ekonomi. ”Ekonomi itu masalah pokok,” katanya. Sebab, persoalan ekonomi menjadi bagian dari harapan masyarakat yang harus direspons. Selain itu, sektor ekonomi berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

JK menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok harus disikapi serius. Sebab, perang dagang tersebut menimbulkan tantangan-tantangan baru sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Dia menekankan, tantangan itu harus dihadapi dengan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kemudian, menarik investasi sebanyak-banyaknya, menggenjot ekspor, dan menekan inflasi serendah-rendahnya. ”Ini pekerjaan berat. Bukan mudah. Tetapi, semua negara mengalaminya,” tutur dia.

Sementara itu, kemarin siang Jokowi-Ma’ruf menyampaikan pidato kemenangan di Kampung Deret, Johar Baru, Jakarta. Kampung tersebut merupakan kawasan kumuh yang masuk program penataan Jokowi saat menjabat gubernur DKI Jakarta. Dalam pidato Jokowi mengatakan, pelaksanaan pemilu yang damai menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik dan bernegara. ”Kita telah dewasa dalam menjaga perdamaian, dewasa dalam mengelola perbedaan-perbedaan, dan dewasa menjaga dan memperkukuh persatuan,” ujar dia.

Jokowi menambahkan, selesainya tahapan rekapitulasi pemilu serentak dengan situasi yang relatif kondusif harus disyukuri. Dia juga berterima kasih atas kepercayaan masyarakat. Dia berkomitmen mengemban kepercayaan dan amanah rakyat dengan menuangkannya pada program-program pembangunan yang adil dan merata. Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya bukan hanya pemimpin bagi masyarakat yang mendukungnya, melainkan seluruh lapisan masyarakat.

”Kami adalah pemimpin dan pengayom 100 persen rakyat Indonesia. Kami akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi 100 persen rakyat Indonesia,” terangnya. Jokowi mengajak masyarakat untuk meninggalkan perbedaan dan bersatu membangun bangsa demi kesejahteraan generasi mendatang.

Disinggung soal hubungannya dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Jokowi berjanji melakukan komunikasi lebih lanjut. Hal itu dia inginkan sejak coblosan 17 April lalu. Hanya, kesempatan tersebut belum tiba hingga kemarin. ”Mungkin belum ketemu waktunya. Tapi, yang jelas, kita ingin terus bersahabat, bersilaturahmi dengan Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, dan seluruh pendukung,” lanjut dia.

Sementara itu, para ketua umum partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf secara bergiliran berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, sejak sore hingga tadi malam. Masing-masing diterima secara khusus oleh Jokowi.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri datang untuk menyampaikan selamat atas kemenangan paslon 01. Mega menambahkan, belum ada pesan khusus yang disampaikan kepada Jokowi. ”Belum dong, kan itu tunggu Oktober (setelah pelantikan, Red),” ujarnya.

Terkait dengan komposisi kabinet mendatang, Mega mengatakan masih dikaji. Termasuk mengkaji usulan Buya Syafii Maarif soal kabinet zaken yang diisi kalangan profesional.

Namun, menurut Mega, semua bergantung pada pilihan Jokowi sebagai presiden. ”Saya selalu mengatakan, semuanya itu hak prerogatif presiden,” ucap dia. Soal peluang bergabungnya PAN dan Demokrat dalam koalisi pemerintah, Mega mengatakan perlu pembicaraan lebih lanjut dengan partai koalisi.

Berbeda dengan Mega, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terbuka menyatakan telah menyerahkan usulan menteri yang berasal dari kadernya. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu sudah memberikan 20 pilihan nama kepada presiden. ”Saya punya stok ini, ini, ini. Dari ujung ke ujung saya sebut 15, 10, 4, 5, monggo ambil dari sono apa dari sini,” ujarnya.

Cak Imin menyerahkan keputusan kepada Jokowi soal berapa nama yang akan diambil. Meski demikian, dia berharap jumlahnya bisa meningkat dari empat nama yang dimiliki saat ini. ”Kalau doa 10, doa. Namanya juga doa. Tapi, semua terserah beliau,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal komposisi kabinet. Dia menyebut persoalan itu masih dibahas. ”Teknis masih akan dibahas nanti,” kata dia.

 

Prabowo-Sandi Ajukan Gugatan ke MK

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Hal itu mereka sampaikan di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula beberapa petinggi koalisi. Antara lain, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Sekretaris BPN Hanafi Rais, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Juru Bicara BPN Andre Rosiade, Koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso.

”Senyap-senyap begitu (pengumuman hasil rekapitulasi, Red), saat orang-orang masih tidur atau bahkan belum tidur,” ucap Prabowo kemarin (21/5). Waktu pengumuman menjadi salah satu alasan Prabowo menolak hasil rekapitulasi KPU. Menurut dia, pengumuman tersebut dilaksanakan di waktu yang janggal. Yakni, saat banyak warga sudah terlelap. Prabowo menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah menolak apa pun hasil rekapitulasi KPU. Sebab, banyak kecurangan yang mereka temukan selama Pemilu 2019 berlangsung. Sudah beberapa kali pula mereka melaporkan hal tersebut. Juga meminta pihak penyelenggara pemilu untuk segera melakukan evaluasi.

Namun, hal tersebut tetap tidak dilakukan. Karena itu, mereka memutuskan untuk menolak semua keputusan KPU. ”Itu sudah kami sampaikan di pemaparan kecurangan pemilu pada 14 Mei lalu,” tambah Prabowo. Karena itu, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

Prabowo menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk membela kedaulatan rakyat. Saat ini, menurut dia, hak konstitusional mereka telah dirampas dengan banyaknya kecurangan. ”Ada usaha hukum dan konstitusional yang akan kami laksanakan untuk membuktikan kepada rakyat bahwa kami menjunjung tinggi kehidupan hukum dan demokrasi,” tegasnya.

Terkait dengan aksi hari ini, Prabowo mengimbau pendukungnya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Dia tidak melarang aksi penyampaian pendapat di muka umum. Namun, aksi tersebut harus dilakukan secara damai. ”Semuanya harus dilakukan secara damai, berakhlak, dan konstitusional,” lanjut dia.

Dahnil menjelaskan alasan BPN menempuh jalur hukum. Dia mengatakan, hal itu merupakan masukan dari beberapa anggota timnya di daerah. Terutama mereka yang berada di Jateng, Jatim, Bali, Papua, NTT, dan Sumut. Mereka sudah menyiapkan bukti-bukti untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Mereka merasa ada kecurangan yang TSMB (terstruktur, sistematis, masif, dan brutal, Red),” katanya. Karena itu, dibutuhkan langkah konstitusional untuk membuktikan kecurangan tersebut. Salah satu caranya, membawa bukti-bukti itu ke lembaga yang berwenang. MK merupakan satu-satunya lembaga yang dianggap paling tepat untuk melakukan hal tersebut.

Di bagian lain, Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum paslon 01 Jokowi-Ma'ruf, mengatakan bahwa pihaknya menghormati sikap paslon 02 yang berencana mengajukan gugatan ke MK. ”Sepenuhnya kami hormati dan sambut baik,” terang dia dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, kemarin. Sebagai pihak terkait, menurut Yusril, petahana mempunyai hak untuk mengajukan bukti dan saksi ahli guna menyanggah apa saja yang disampaikan paslon 02. Saksi ahli yang akan didatangkan bergantung argumen dan dalil-dalil yang dipaparkan oleh pemohon.

Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan, pada prinsipnya tim hukum TKN siap menghadapi sengketa pemilu di MK. Sejak awal, TKN melakukan antisipasi. Misalnya, membahas daerah mana saja yang akan dipersoalkan dalam sengketa nanti. ”Sudah kami diskusikan secara mendalam dan teknis,” jelasnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto senang lantaran KPU berhasil menuntaskan rekapitulasi suara pemilu serentak tahun ini. Dia meminta semua pihak menghormati hasilnya. Kalaupun ada pihak yang tidak setuju, dia mengimbau untuk menempuh jalur konstitusi. ”Siapa pun peserta pemilu yang merasa dirugikan, dicurangi, silakan melapor ke Mahkamah Konstitusi,” kata dia kemarin.

MK sejak awal menyatakan siap untuk menerima pengajuan sengketa. Dalam waktu 3 x 24 jam sejak hasil rekapitulasi pemilu ditetapkan, peserta yang tidak puas bisa mengajukan gugatan ke MK. Para peserta pemilu bisa mengajukan sengketa maksimal 24 Mei mendatang.

Kemudian, sidang perdana untuk sengketa pilpres direncanakan pada 14 Juni. Sedangkan untuk sengketa pileg, sidang direncanakan 9–12 Juli. Putusan sengketa pilpres dibacakan paling lambat 28 Juni. Untuk pileg, pembacaan putusan direncanakan antara 6–9 Agustus. ”Kami sudah siapkan 10 meja pelayanan yang bekerja 24 jam dalam tiga hari ke depan,” terang Juru Bicara MK Fajar Laksono kemarin.

Ketua KPU Arief Budiman membantah tudingan bahwa pihaknya sengaja menetapkan hasil pemilu dini hari dengan tujuan tertentu. ”Ini kan sebenarnya mengalir saja,” terang dia setelah rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi yang berakhir pada pukul 02.53 itu. Pihaknya hanya melaksanakan rekapitulasi sesuai jadwal. Dia meminta KPU kabupaten/kota maupun provinsi memperhatikan betul jadwal rekapitulasi di level masing-masing. Jadwal yang ditetapkan KPU bisa berlangsung simultan atau beriringan. Ketika ada kecamatan yang selesai, sejak saat itu KPU kabupaten/kota bisa memulai rekapitulasi di levelnya. ”Jadi, tidak perlu menunggu seluruh kecamatan selesai,” lanjut dia.

Kenyataannya, tidak sedikit kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi yang masa rekapitulasinya melebihi jadwal. Karena itu, KPU tidak menunggu seluruh provinsi menyelesaikan rekapitulasi. Begitu ada provinsi yang tuntas di levelnya, langsung diacarakan di Jakarta. ”Mungkin cara yang simultan itu yang membuat tahapan ini bisa berjalan tepat waktu,” papar dia.

Sejak awal, yang diupayakan oleh KPU adalah menyelesaikan rekapitulasi agar tidak sampai melebihi 22 Mei. Bila melebihi 22 Mei, itu melanggar ketentuan UU Pemilu yang mewajibkan KPU merekapitulasi selama maksimal 35 hari. Dalam perjalanannya, rekapitulasi nasional selesai kemarin menjelang pukul 01.00. Karena itu, menurut KPU, tidak ada lagi alasan untuk menunda waktu penetapan.

Pada penetapan yang dimulai pukul 01.46 tersebut, KPU menyatakan bahwa paslon 01 mendapatkan 85.607.362 suara. Sedangkan paslon 02 memperoleh 68.650.239 suara (bukan 69.044.149 sebagaimana yang diberitakan sebelumnya). Selisih keduanya mencapai 16.957.123 suara. Bila dihitung secara persentase, paslon 01 mendapat 55,5 persen dan paslon 02 meraih 44,5 persen. Ada gap 11 persen.

Sementara itu, hingga tadi malam pukul 20.00, konfigurasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) maupun Kawal Pemilu belum mencapai 100 persen. Situng baru menunjukkan angka 93,01 persen atau 756.537 TPS. Di jam yang sama, Kawal Pemilu mencatatkan input data 92,2 persen atau 753.527 TPS. Konfigurasi tersebut diperuntukkan pilpres. (byu/far/bin/lum/syn/wan/c11/oni)


BACA JUGA

Kamis, 22 Agustus 2019 12:04

Polri Buru Kelompok Penghasut Papua

JAYAPURA–Aksi massa di Papua diduga ditunggangi kelompok separatis. Indikasi itu…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:26

As-Haabee, Museum Baru yang Mengisahkan Sejarah Sahabat Nabi di Makkah

Jamaah haji tahun ini bisa mengisi waktu dengan mengunjungi Museum…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:21

Kota Pancasila Konsep Ibu Kota Baru, 800 Ribu PNS Bakal Dipindah

JAKARTA– Desain ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru mengusung…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:11
Cerita Si Emen, Pelajar Jangkung 2,6 Meter

Ukuran Sepatu Jumbo, Bongkar Pintu agar Bisa Lewat

Tidak banyak orang yang memiliki tinggi di atas 2 meter…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:01

Menteri Keuangan Kecewa dengan BPJS Kesehatan

JAKARTA– Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun ini…

Kamis, 22 Agustus 2019 10:07

Jadi Calon Ibukota Negara, Samboja Kebanjiran Pembeli Tanah

PROKAL.CO, KUKAR - Tokoh masyarakat Samboja Anwar mengaku beberapa pihak…

Rabu, 21 Agustus 2019 23:00
Lokasi Ibu Kota Negara, Gubernur Tetap Pilih Tahura

“Maaf Kalteng, Kaltim yang Dipilih”

BALIKPAPAN– Dicoretnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai kandidat…

Rabu, 21 Agustus 2019 22:15

Jika Jadi Ibukota, Lahan PPU Siap, Bupati Siap Menggratiskan

DICORETNYA Tahura Bukit Soeharto dari lokasi ibu kota negara membawa…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:09

Tak Sampai Jutaan Kok, Segini Nih PNS Pusat yang Bakal ke Ibukota Baru di Kalimantan

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan akan…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:02

Ini Bayangan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibu kota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*