SAMARINDA-Diperkirakan 1,2 juta warga Jakarta akan bermigrasi ke Kaltim. Itu bila pusat pemerintahan jadi dibangun di provinsi yang kayak batu bara itu. Mereka adalah para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kantor-kantor kementerian dan BUMN.
“Permintaan terhadap tempat tinggal pasti akan sangat tinggi. Sektor properti dipastikan akan meningkat. Terutama yang berada di dekat kawasan pusat ibu kota itu dibangun. Misalnya di kawasan Tahura Bukit Soeharto,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi.
Dengan padatnya penduduk yang berada di Balikpapan, sambung Sofyan, maka ada baiknya Pemprov Kaltim mempercepat pembangunan Jembatan Pulau Balang. Jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) itu diperlukan untuk memberikan pilihan daerah tempat tinggal bagi warga pendatang.
“Saat ini Balikpapan sudah overload. Sulit mencari tanah menampung 1,2 juta warga Jakarta yang migrasi ke Kaltim. Mereka enggak mungkin langsung tinggal di Bukit Soeharto. Paling tidak mereka harus tinggal di dekat pusat perkotaan. Balikpapan sudah terisi. Opsi terdekatnya PPU (Penajam Paser Utara),” tuturnya.
Manfaat lainnya, yakni tumbuhnya permintaan terhadap usaha konsumsi. Misalnya restoran, gathering, dan kuliner. Dari 1,2 juta warga Jakarta yang dipindah nantinya, dapat dipastikan terbiasa dengan budaya yang serba praktis.
“Ini akan terjadi peningkatan yang sangat luar biasa terhadap UMKM. Terutama yang bergerak di sektor makanan. Keperluan tenaga pekerja juga akan meningkat drastis. Ribuan orang akan diserap. Otomatis meningkatkan produk domestik regional Kaltim. Dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” sebutnya.
Selain itu, pemindahan ibu kota negara juga akan berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap otomotif. Baik itu roda dua maupun roda empat. Karena kecil kemungkinan warga Jakarta yang bermigrasi ke Kaltim akan membawa kendaraan mereka.
“Memang mewujudkan itu tidak bisa berlangsung dengan seketika. Karena pembangunan konstruksi gedung-gedung pemerintahan itu dilakukan bertahap. Bisa lima sampai sepuluh tahun baru eksisting,” tutur Sofyan.
Tidak hanya itu, pada saat pra rekonstruksi pembangunan, penyerapan tenaga kerja juga akan sangat tinggi. Khususnya para buruh kasar. Akan ada ribuan orang yang dipekerjakan untuk membangun gedung perkantoran milik kementerian yang bisa mencapai belasan lantai.
“Dampak ekonomi makronya, seluruh masyarakat Indonesia akan berurusan ke Kaltim. Ada 33 provinsi yang punya kepentingan dengan kementerian. Jasa penerbangan, transportasi, dan perhotelan akan ikut meningkat. Puluhan ribu tenaga kerja bisa terserap di sektor itu,” paparnya.
Jika itu terjadi, maka akan ada banyak pengusaha menanamkan modal untuk membangun bisnis perhotelan. Jumlahnya bisa sampai dua kali lipat dari yang tersedia di Kaltim saat ini. Karena mereka yang dari Papua, Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Jawa akan berurusan ke Kaltim.
“Bayangkan saja, hampir setiap hari PNS dari berbagai daerah di Indonesia terbang ke Jakarta untuk mengurus dokumen dan berkas di kementerian. Dan kalau Kaltim jadi ibu kota, hal itu akan terjadi di provinsi ini. Pemerintah harus segera menyambut peluang itu. Misalnya dengan segera merampungkan infrastruktur,” usulnya.
Yang tidak kalah penting, ujar dia, yakni memastikan ketersediaan energi listrik dan air bersih. Kedua hal itu sangat urgen bagi kehidupan masyarakat. Apalagi dengan adanya rencana pembangunan ibu kota negara itu di Kaltim.
“Kalau pengadaan listrik tidak full kapasitas, maka itu akan mengancam pembangunan. Dan bisa jadi ibu kota dipindah ke tempat lain. Karena itu adalah oksigen yang menghidupkan masyarakat yang hidup di kawasan itu. Itu harus dipastikan seribu persen oleh pemerintah Kaltim,” ucap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul itu.
Sementara itu, pengamat politik dari Unmul Jauchar Barlian menurutkan, bicara pemindahan ibu kota negara tidak bisa dilepaskan dari political will pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan pembangunan.
