SAMARINDA- APT Pranoto Samarinda adalah salah satu bandara terbesar di Kaltim. Pemprov Kaltim ke depan akan ikut mengelola lapangan terbang di Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara tersebut. Salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Senin (20/5), Pemprov Kaltim dan UPBU Bandara APT Pranoto Samarinda menggelar pertemuan. Ada berbagai perencanaan yang dibahas. Antara lain terkait pengelolaan sejumlah fasilitas bandara. Misalnya parkir, kargo, dan tenant di bandara tersebut.
Langkah itu diambil Pemprov Kaltim dengan pertimbangan mencari tambahan pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa masuk ke kas daerah. Kebijakan itu bukan tanpa disertai alasan kuat. Dana miliaran rupiah telah digelontorkan pemprov untuk membangun bandara tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Salman Lumoindong yang hadir dapat pertemuan itu mengakui, pihaknya memang ada membahas rencana kerja sama pengelolaan beberapa sarana dan prasarana Bandara APT Pranoto Samarinda.
“Kami membicarakan peluang kerja sama dengan UPBU APT Pranoto. Kami ingin mendapatkan PAD dari pengelolaan bandara. Terutama dari sisi non-aero bandara seperti pengelolaan kargo, parkir, tenant, dan media ruang,” ungkap dia.
Walau baru sebatas penjajakan awal, ujar Salman, Pemprov Kaltim akan menunjuk Perusahaan Daerah (Peruda) Melati Bhakti Setya (MBS) sebagai pihak ketiga yang akan mengelola beberapa aset bandara. “Nanti akan ada rapat lagi yang membahas rencana kerja sama itu,” katanya.
Direktur Perusda MBS Agus Dwitarto yang juga ambil bagian dalam pembahasan itu menuturkan, rencana kerja sama itu baru sebatas penjajakan. Pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim itu, direksi Perusda MBS sekaligus mengenalkan diri.
“Kami memang baru sebatas membicarakan rencana bisnisnya. Mulai pengelolaan kargo, parkir, dan beberapa poin lain yang bisa dikembangkan lagi nantinya. Tetapi yang merencanakan pengembangan itu adalah UPBU APT Pranoto,” jelasnya.
Penunjukan Perusda MBS sendiri didasarkan atas pertimbangan bahwa perusahaan itu adalah bagian dari Pemprov Kaltim. Saham di perusahaan itu merupakan milik Pemprov Kaltim. Dengan demikian, hasil dari kerja sama itu bisa masuk ke PAD. “Jika nanti sudah ada kesepakatan, maka akan langsung dibuatkan payung hukumnya. Kami akan menjalankan apa yang memang ditugaskan dalam kerja sama itu,” katanya.
Selain itu, tambah Agus, saat ini pihaknya masih menunggu item apa saja yang akan dikerjasamakan antara Pemprov Kaltim dan UPBU APT Pranoto. “Kalau semakin banyak yang bisa kami tangani, maka semakin baik, karena bisa memberikan banyak sumbangsih PAD,” ucapnya.
Kepala UPBU Bandara APT Pranoto Dodi Dharma Cahyadi mengatakan, pihaknya terbuka membangun kerja sama dengan Pemprov Kaltim. Terlebih kerja sama itu akan melalui badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov Kaltim.
“Saya welcome saja. Nanti kami akan melakukan kerja sama yang non-aero. Namun dari sisi darat. Misalnya dari tenant, parkiran, dan kargo,” ujar dia ditemui setelah mengikuti pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi tersebut.
Pelaksanaan kerja sama ini terlebih dahulu akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara. Sebelum akhir tahun ini diupayakan sudah ada poin-poin yang dapat dikerjasamakan.
“Kapan kerja samanya? Nanti kami bahas lagi. Tapi sebelum akhir tahun ini diusahakan. Perlu ada penyamaan konsep dulu. Baru diusulkan ke Kemenhub untuk mendapatkan persetujuan. Nanti kami rapat dulu untuk menyatukan pemahaman,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Dodi berujar, pihaknya berencana membangun airport aerocity di Bandara APT Pranoto Samarinda. Nantinya akan ada hotel, mal, dan fasilitas lain yang dibangun untuk menunjang sarana serta prasarana bandara.
