MANAGED BY:
SENIN
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 21 Mei 2019 14:30
Bukit Soeharto, Nasibmu Kini
Pemprov Kesulitan Menindak Penambang Ilegal di Tahura
Penambangan batu bara di Tahura Bukit Soeharto.

PROKAL.CO, SAMBOJA-Dugaan penambangan ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) sudah kerap diungkap. Tapi selalu saja sulit untuk memberi sanksi. Tidak solidnya masing-masing instansi diduga jadi penyebab.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang menyoroti ketidakseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum menindak para pelaku illegal mining di Tahura. Ia menyebut, jika memang aparat penegak hukum serius, maka bisa melibatkan masyarakat untuk mengawasi itu.

“Pertanyaannya, seberapa jauh pemerintah melibatkan masyarakat dalam perkara itu? Aneh sekali, negara ini punya apapun. Penegak hukum, perangkat pengadilan, kejaksaan, anggaran, fasilitas, dan aturan, tetapi justru kalah sama penambang ilegal,” imbuh dia.

Jatam menilai unsur pemerintah terkait maupun aparat penegak hukum juga tidak solid dalam menertibkan penambang ilegal di Tahura. Salah satu buktinya adalah di kawasan Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Samboja, Kukar. Sepekan lalu sudah dilakukan penertiban oleh UPTD Tahura, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan hingga kepolisian.

Namun Minggu (19/5) dari pantauan Kaltim Post masih terdapat hauling batu bara di kawasan Margomulyo. Tepatnya di lahan konsesi milik PT Bara Giri (BG) yang izin usaha pertambangannya telah mati pada 2013 lalu. Sementara di kawasan CV Arjuna Mandiri (AM) terdapat tumpukan batu bara. Ada pula yang dimasukkan ke karung. Padahal di CV AM selain izinnya telah mati pada 13 Oktober 2014, kawasan itu juga masuk Tahura.

Menurut Rupang praktik culas di kawasan Tahura terkesan sengaja dipelihara para oknum terkait. “Ini enggak serius. Terutama aparat penegak hukum. Temuan kami, kegiatan penambangan ilegal di kawasan Tahura itu tidak jauh dari radius yang bisa dijangkau dan diawasi penegak hukum. Aktivitas itu terjadi dalam radius 1-4 kilometer saja,” bebernya.

Sementara itu, pengamat pertambangan Yunus Ruru menilai, siapa pun yang menambang di Tahura adalah pelanggaran. Sejatinya aparat mesti segera bersikap. “Itu pelanggaran pidana. Bahkan kalau perlu penambang ilegal itu juga wajib mengganti kerugian negara,” katanya.

Menurutnya, penambangan batu bara ilegal sudah pasti tidak memerhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dengan begitu, bisa dipastikan kerusakan hutan kian masif. “Jaminan reklamasi juga pasti akan diabaikan oleh mereka (penambang ilegal). Ini jelas merugikan negara. Sisa tambang bisa meninggalkan banyak lubang,” beber aktivis yang juga ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kukar itu.

Adapun saat dikonfirmasi Kaltim Post kemarin (20/5), Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Baihaqi Hazami menjelaskan, pihaknya memang tak bisa langsung ujug-ujug menindak.

“Dinas terkait (Dinas Kehutanan Kaltim) juga harus ambil peran,” ujarnya. Tempatnya bertugas saat ini, bukan tak berarti ingin “cuci tangan”. Dinas ESDM Kaltim juga sudah bergerak bersama Polda Kaltim dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto.

Tak menampik, pihaknya juga pernah turun bersama melihat kondisi Tahura. Nyatanya, praktik terselubung dengan alat berat (ekskavator) yang cukup banyak, hilang sebelum ditindak. “Enggak tahu juga kok bisa bocor,” sambungnya.

Dia melanjutkan, pihaknya bersama kepolisian dan UPTD Tahura Bukit Soeharto juga pernah memasang police line terhadap alat berat yang belum sempat berpindah. Namun, tak jelas kepemilikan alat berat tersebut. Hal itu turut menyulitkan pihaknya untuk bertindak.

Menurutnya, memang rawan bagi IUP yang berbatasan langsung dengan Tahura. Mereka kerap memanfaatkan itu dengan mengambil batu bara di hutan konservasi tersebut. “Kalau ada indikasi seperti itu, dan terlebih bisa dibuktikan, tentu ada sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut,” ungkap Baihaqi.

Dikatakan, penertiban kerap kucing-kucingan dengan penambang ilegal. Ketika aparat atau tim gabungan mengecek, Tahura bak pasar batu bara itu mendadak sepi.

Dihubungi terpisah, Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Subhan belum bisa bicara banyak terkait maraknya aktivitas illegal mining di Tahura. Ditanya soal itu, Subhan menjawab lewat chatting WhatsApp (WA). “Kabur, aktivitas pada sepi,” ujarnya.

Menyinggung terkait masih ada aktivitas hauling di Margomulyo, Subhan malah balik menanyakan lokasi yang dimaksud. Saat dijelaskan lokasi detailnya, dia menyebut meminta waktu untuk menanyakan informasi kepada anggotanya.

Meski begitu, Subhan mengaku, sudah beberapa kali turun ke lokasi. Tak hanya saat ramai diberitakan Kaltim Post. Banyak lokasi yang diperiksa. Sebelumnya, dia menyebut, sudah ada beberapa yang kasusnya dalam penyidikan. Namun, dia enggan menyebut rinci.

Sedangkan Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto Rusmadi menyebut, sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri LHK yang diterbitkan pada 2017 lalu, No 1231, luasan Tahura tercatat 64.814,98 hektare. “Dari sebanyak itu, sekitar 48 ribu hektare rusak. Artinya sudah melebihi setengah dari Tahura,” ujarnya. Namun, lanjut dia, pelan-pelan pihaknya berusaha kembalikan kondisi hutan yang sebenarnya. “Memang enggak gampang, tapi usaha dulu,” lanjutnya.

Rusaknya Tahura terbagi jadi beberapa golongan. Mulai biasa sampai berat. Jika ada temuan alat berat yang digunakan untuk mengeruk batu bara, tidak boleh disita, lantaran masuk daerah konservasi. Satu-satunya jalan dihancurkan.

Menurut dia, minimnya personel turut dikeluhkan. Hingga kini, pegawai UPTD Tahura sekitar 30 orang. Padahal idealnya untuk mengawasi hutan seluas puluhan ribu hektare itu perlu 200–300 pegawai. Tahura Bukit Soeharto yang diwacanakan sebagai pindahan ibu kota negara, nasibnya benar-benar miris.

Diwartakan sebelumnya, penertiban tambang ilegal di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) sepekan lalu tampaknya belum juga membuat jera penambang. Faktanya tumpukan batu bara masih terlihat menggunung di sejumlah titik. Bahkan beberapa pekerja bebas melakukan hauling emas hitam itu Minggu (19/5).

Dari pantauan Kaltim Post dua hari lalu, awak media ini kembali menelusuri dugaan penambangan ilegal di Margomulyo. Ini merupakan kunjungan lanjutan setelah Kaltim Post mendatangi kelurahan tersebut pada Sabtu (11/5) lalu.

Di mana pada dua pekan lalu, media ini mendapati adanya penambangan ilegal di kawasan Margomulyo. Hingga pada Selasa (14/5), sejumlah tim gabungan turun melakukan penertiban. Namun hingga dua hari lalu, nyatanya tumpukan batu bara masih banyak tersebar di sejumlah titik.

Masuk tak jauh dari aset vital milik Pertamina EP, media ini menemukan tumpukan batu bara di kanan jalan. Lokasinya dari jalan poros Balikpapan-Samboja tak sampai 1 kilometer. Diduga stockpile itu masuk konsesi milik PT BG.

Awak media ini kemudian kembali jalan ke dalam. Sekitar 500 meter didapati lagi tumpukan batu bara karungan. Lokasinya di sebelah kiri jalan. Dari data yang dihimpun, stockpile batu bara itu masuk konsesi milik CV AM.

Bahkan dari titik koordinat CV AM, yakni 1°01'53.1"S+117°01'22.5"E berada dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. “Betul Mas, kawasan itu memang masuk Tahura,” tegas sumber di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Post.

Awak koran ini sebenarnya bukan sekali ini saja mendatangi kawasan konsesi milik CV AM. Pada 2013 lalu, pernah terjadi pengungkapan besar yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) Kaltim. Di mana di kawasan itu terdapat penambangan batu bara yang diduga dibekingi oknum aparat. Pada 2016, Kaltim Post kembali mendatangi. Penambangan ilegal di kawasan itu masih marak. (*/dra/rom/k15)


BACA JUGA

Senin, 23 September 2019 12:50

1.000 Mahasiswa Demo DPRD Kaltim, Serukan Presiden Keluarkan Perppu Terkait UU KPK

PROKAL.CO, SAMARINDA - Sekitar 1000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi…

Senin, 23 September 2019 11:48

Smart SIM Diluncurkan, Biayanya Tak Berubah, Ini Keunggulannya

JAKARTA – Mulai hari ini (23/9) masyarakat bisa mendapatkan Smart…

Senin, 23 September 2019 10:13

Tujuh Hari Lahan di Cagar Alam Kersik Luway Terbakar, Petugas Minta Water Booming

PROKAL.CO, SAMARINDA - Areal cagar alam, Kersik Luway Kabupaten Kutai…

Senin, 23 September 2019 09:01
Bandar Narkoba Tewas

Satu Proyektil Bersarang di Kepala Bandar Narkoba

SAMARINDA–Irwan (35), pengedar narkoba yang ditangkap di kawasan simpang empat…

Senin, 23 September 2019 08:52

Bangun Ibu Kota, Perhatikan Kota Penyangga

Pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU)…

Sabtu, 21 September 2019 11:45

Dilumpuhkan setelah Kejar-kejaran

SAMARINDA–Penyelundupan narkoba di Samarinda masuk radar Badan Narkotika Nasional (BNN)…

Sabtu, 21 September 2019 11:40

Ketika Ribuan Mahasiswa Menyuarakan Penolakan RUU KUHP dan UU KPK

Keprihatinan yang sama terhadap isu RUU KUHP dan UU KPK…

Sabtu, 21 September 2019 11:28

Jalan Ibu Kota Negara Dibagi Lima Zona

Ada banyak alasan mengapa kereta dipilih dibanding moda transportasi lain.…

Sabtu, 21 September 2019 11:27

Ancam Kebebasan Berekspresi, Banyak Masalah di RKUHP

BALIKPAPAN- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menjadi sorotan.…

Sabtu, 21 September 2019 11:26
RUU KUHP Hanya Ditunda, Bukan Dibatalkan

Jokowi Minta 14 Pasal RUU KUHP Dikaji Ulang

JAKARTA– Makin tingginya gelombang penolakan pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*