TANA PASER – Perombakan besar pejabat eselon di Organisasi Perangkat Daearah (OPD) Paser yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) beberapa pekan terakhir, diberitakan salah satu media karena tingginya sorotan masyarakat. Asisten Umum Sekretariat Daerah (Setda) Paser Arief Rahman menyebut hal itu usai pelantikan pada Jumat (17/5) lalu di Pendopo Kabupaten.
Ada 9 pejabat DPUTR yang dimutasi saat itu dan sebelumnya, Kepala Dinas dan Sekretaris pun juga di mutasi ke OPD lain. Dikonfirmasi kembai kemarin (20/5), Arief mengatakan sorotan yang dimaksud bukan kepada para pejabatnya, melainkan infrastruktur yang dibangun belum maksimal karena terkendala anggaran. Terutama di pedesaan dan kecamatan.
“ Yang dimaksud bukan diarahkan kepada pejabatnya, Bupati pun menginstruksikan ke saya bahwa mutasi ini hal yang wajar untuk penyegaran. Saya melantik saat itu tentunya atas perintah prerogatif bupati, bukan keinginan saya sendiri,” ujar mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu.
Terpisah mantan Kepala DPUTR Paser Bachtiar Effendi membantah jika perombakan akibat kinerja pegawai yang disoroti masyarakat. Justru selama dia menjabat bersama para pejabat yang kini telah di mutasi, raihan prestasi disematkan ke DPUTR. Mulai dari peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terus membaik, serta penyerapan anggaran terbaik dari OPD lainnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“ Bahkan Bupati Paser pun memberikan penghargaan terbaik pertama atas pelaksanaan tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran (Tepra) tahun 2018 Kabupaten Paser. Dengan kategori besar anggaran lebih dari Rp 50 miliar,” sebut pria yang kini menjabat sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Paser itu.
Justru dengan perombakan terakhir 9 pejabat esleon III dan IV di DPUTR dan lainnya pekan lalu, menurut Bachtiar bakal memperlambat proses lelang pembangunan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jika awalnya paket pekerjaan sudah siap tayang dan lelang, kini harus tertunda kembali karena pergantian pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
Mantan Sekretaris DPUTR Paser Jurisa Fahroji menambahkan selama ini temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun juga menjadi yang terkecil selama kurun waktu pejabat DPUTR menjabat. Bahkan pelaporan administrasi menjadi terbaik kedua di Indonesia selama ini.
“ Artinya kinerja teman-teman selama ini terbilang baik. Bukannya disoroti masyarakat,” pungkas Sekretaris Dinas Sosial itu. (/jib)
