JAKARTA – Komposisi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019–2023 terus mendapat sorotan. Tim yang terdiri dari sembilan anggota itu dinilai cerminan hasil kompromi dan kepentingan elite yang tidak berpihak pada tujuan besar pemberantasan rasuah di Tanah Air.
Koalisi masyarakat sipil antikorupsi pun menolak penetapan Pansel Capim KPK yang diteken Presiden Joko Widodo itu. Koalisi itu terdiri dari sejumlah lembaga. Baik nasional maupun daerah. Di antaranya, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), YLBHI, Pukat UGM, Malang Corruption Watch (MCW), Sahdar Medan, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.
Koalisi tersebut, menilai Jokowi mestinya mengevaluasi kinerja sejumlah anggota Pansel Capim KPK terdahulu. Mengingat pada periode kepemimpinan KPK hari ini banyak masalah internal yang kian mengkhawatirkan. Salah satunya gejolak internal pegawai di Deputi Penindakan yang berawal dari pelantikan 21 penyidik.
"Beberapa nama pansel juga memiliki kedekatan dengan Mabes Polri yang memicu kecurigaan adanya kehendak mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mewakili koalisi masyarakat sipil antikorupsi, kemarin (18/5). Hanya, koalisi tidak menyebut siapa saja nama anggota Pansel Capim KPK yang dituding memiliki kedekatan dengan Mabes Polri.
Atas kondisi itu, koalisi menilai Jokowi tidak memiliki imajinasi besar dalam agenda pemberantasan korupsi. Hal itu membuat target meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia sulit diharapkan tercapai.
"Jika beberapa anggota pansel memiliki kedekatan khusus dengan berbagai pihak yang selama ini berseberangan dengan KPK, tentu mereka semestinya tidak dipaksakan masuk sebagai anggota pansel," tambah dia.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo membantah sejumlah tanggapan miring terhadap sembilan anggota Pansel Capim KPK 2019–2023 yang telah ditetapkan. Jokowi mengklaim semua nama merupakan tokoh-tokoh yang kredibel dan memiliki kapasitas mumpuni.
"Saya kira pansel (calon pimpinan KPK) figur-figurnya sangat kredibel dan memiliki kapasitas untuk menyeleksi," kata presiden di Pasar Badung, Denpasar, Bali, kemarin (18/5).
Jokowi menambahkan, masyarakat tidak perlu risau. Sebab, meski pansel tersebut memiliki kewenangan menyeleksi, keputusan akhir siapa yang akan menduduki jabatan pimpinan KPK ada di tangan DPR.
"Tapi nanti tahap akhir ada di DPR. Kita hanya menyiapkan panitia seleksinya. Diharapkan yang terpilih nanti betul-betul yang terbaik dan diserahkan ke DPR supaya diseleksi lagi baru keluar," imbuhnya.
Presiden juga mengaku tidak meminta pansel mencari figur tertentu untuk mengisi posisi pimpinan KPK. Jokowi menuturkan, kebutuhan KPK fokusnya masih di pencegahan dan penindakan. "Ngga, enggak, yang penting tekanannya memang saya kira sama di pencegahan, di penindakan ya," katanya. (tyo/far/jpg)
