SAMARINDA- Pada triwulan I 2019, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim mencapai Rp 1,11 triliun atau 13,94 persen dari target. Jika dilihat lebih rinci, komponen PAD yang mencatatkan realisasi tertinggi secara nominal berasal dari pajak daerah sebesar Rp 709,08 miliar. Kontribusi pajak daerah pada total PAD mencapai 64,08 persen.
Namun, jika dilihat dari tingkat persentase realisasi tertinggi dari target triwulan pertama, dicatatkan komponen lain-lain PAD yang sah (LLPADYS), yaitu sebesar 20,86 persen. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kaltim Midden Sihombing.
Jika dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu, penerimaan pada periode ini secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp 22,28 miliar, dan secara persentase mengalami penurunan sebesar 2,91 persen. “Namun secara keseluruhan, komposisi PAD pada triwulan I 2019 tidak jauh berbeda dengan komposisi pada periode yang sama di tahun lalu,” ungkapnya, Kamis (16/5).
Sebesar Rp 461,99 triliun atau 65,15 persen dari total realisasi pajak daerah bersumber dari Pemprov Kaltim. Namun secara persentase, realisasi terhadap target, capaian tertinggi dicatatkan Kabupaten Berau sebesar 25,79 persen. Jika sumber pajak daerah tidak memperhitungkan penerimaan dari Pemprov Kaltim, maka daerah dengan penyumbang pajak daerah terbesar berasal dari Balikpapan. “Lalu, sampai dengan akhir Maret 2019, realisasi penerimaan retribusi daerah baru mencapai Rp 37,28 miliar atau sebesar 16,28 persen dari target,” tuturnya.
Penerimaan ini, tambahnya, secara nominal meningkat senilai Rp 6,17 miliar, sementara secara persentase mengalami peningkatan sebesar 2,72 persen dibanding triwulan I 2018. Seperti halnya dengan pajak daerah, nominal realisasi terbesar tercatat di wilayah perkotaan yaitu di Samarinda dan Balikpapan masing-masing sebesar Rp 11,94 miliar dan Rp 11,64 miliar.
“Ini sangat wajar karena sebagian besar aktivitas perekonomian yang dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah berlokasi di wilayah perkotaan,” katanya.
Pada akhir triwulan I 2019 realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru mencapai Rp 619,72 juta atau 0,18 persen. Tingkat realisasi triwulan I 2019 ini mengalami peningkatan, karena pada triwulan I tahun 2018 tidak ada pemerintah daerah yang merealisasikan jenis penerimaan ini.
“Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai nominal realisasi terendah, sekaligus persentase terendah hanya 0,18 persen dibandingkan pendapatan yang lain,” ujarnya.
Selanjutnya, penerimaan LLPADYS sampai akhir Maret 2019 mencapai 20,86 persen dari target atau sebesar Rp 359,54 miliar. Realisasi itu merupakan persentase tertinggi dibandingkan komponen Lain-lain. Peningkatan paling besar dibukukan Pemda Kaltim senilai Rp 269,54 miliar. Secara nominal, Pemerintah Kaltim membukukan penerimaan tertinggi sebesar Rp 293,03 miliar, mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 1.147,51 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp 23,49 miliar.
“Sementara itu, Kutai Kartanegara tidak membukukan penerimaan LLPADYS dan Kutai Timur mencatatkan penurunan tertinggi sebesar Rp 3,62 miliar,” jelasnya.
Midden mengatakan, komposisi PAD pada triwulan I 2019 tidak jauh berbeda dengan komposisi pada periode yang sama di tahun lalu. Komponen pajak daerah dan LLPADYS mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan daerah, masing-masing 64,08 persen dan 32,49 persen.
“Namun demikian, kedua komponen tersebut mengalami perkembangan yang berbeda, pajak daerah yang berkontribusi tertinggi justru mengalami penurunan sebesar 26,48 persen, sebaliknya LLPADYS mengalami kenaikan 25,81 persen,” pungkasnya. (*/ctr/ndu/k15)
