MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 16 Mei 2019 15:27
Jokowi Ajak Prabowo Hormati Konstitusi
Joko Widodo (kiri)

PROKAL.CO, JAKARTA – Pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang akan menolak hasil pemilu mendapat tanggapan langsung dari rivalnya, Joko Widodo (Jokowi). Capres petahana tersebut meminta semua pihak menghormati mekanisme yang ada.

Jokowi mengatakan, hasil pemilihan umum presiden (pilpres) sepenuhnya kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, hasil yang kelak ditetapkan KpU harus dihormati semua kalangan. ”Ya, itu kita serahkan semuanya ke KPU. Kepada penyelenggara, yang punya kewenangan adalah KPU. Serahkan ke KPU,” ujarnya setelah berbuka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Kuningan, Jakarta, tadi malam (15/5).

Jokowi juga mengajak masyarakat tunduk pada aturan hukum yang diatur dalam undang-undang. Menurut dia, konstitusi berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. ”Semuanya diatur konstitusi kita. Semuanya diatur oleh undang-undang,” imbuhnya.

Jika dinilai ada kekurangan dalam proses pemilihan, menurut Jokowi, ada penyelesaian melalui mekanisme yang berlaku. Yakni ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun Mahkamah Konstitusi (MK). ”Jadi, mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi,” tuturnya.

Sebelumnya Prabowo menegaskan menolak hasil pemilu saat berbicara dalam acara ”Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). Prabowo menilai proses pemilu penuh kecurangan. Bahkan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan tidak akan membawa hasil pemilu ke MK.

Saat dimintai tanggapan, Ketua MK Anwar Usman enggan berkomentar banyak soal pernyataan kubu BPN. ”Kalau MK kan pasif,” ujarnya tadi malam. Hanya, lanjut dia, pihaknya sudah membuka iklan di media massa bahwa MK menerima pengaduan jika ditemukan kecurangan. Semua prosedur, lanjut Anwar, sudah diatur dalam konstitusi dan harus diikuti.

Usman juga menegaskan bahwa lembaganya akan memproses setiap aduan secara adil. Kalaupun ada pihak yang tidak puas, itu tidak berarti MK tak adil. ”Yang jelas, sebuah putusan itu pasti pro dan kontra pun akan ada. Sampai kapan pun seorang hakim atau pengadilan dalam memberikan putusan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Pro-kontra itu pasti ada,” tuturnya. (far/c9/fat)


BACA JUGA

Senin, 26 Agustus 2019 15:33

IKN Resmi di Kaltim, Hadi : Kami akan Kerja Keras Wujudkan Cita-Cita Presiden Jokowi

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi merasa bersyukur…

Senin, 26 Agustus 2019 15:14
Kaltim Dipilih Sebagai Ibukota Negara

2020 Infrastruktur Mulai Dibangun, 2024 Sudah Boyongan ke Kaltim

JAKARTA- Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa lokasi ibukota Negara…

Senin, 26 Agustus 2019 14:50
BREAKING NEWS

SUDAH PASTI..!! Kaltim Jadi Ibukota Negara, Posisinya Sebagian PPU dan Kukar

Akhirnya Kalimantan Timur (Kaltim) dipilih Presiden Joko Widodo sebagai ibukota…

Senin, 26 Agustus 2019 14:31

Ibukota Pindah, ASN Ibukota Banyak Tak Setuju, Pilih Pensiun Dini

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan membuat…

Senin, 26 Agustus 2019 13:06

Hadi : Bapak Gubernur Dipanggil Presiden RI ke Denpasar untuk Keputusan Penting

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan saat…

Senin, 26 Agustus 2019 11:13

Lewat Akun YouTube, Jokowi Akan Umumkan Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan lokasi persis ibu kota…

Senin, 26 Agustus 2019 09:56

Ibu Kota Dijadwalkan Diumumkan Hari Ini, Hanya Kaltim yang Diundang

BALIKPAPAN–Teka-teki lokasi ibu kota negara (IKN) di Pulau Kalimantan diprediksi…

Senin, 26 Agustus 2019 00:37

Saran Minta Bantuan China Selamatkan BPJS Kesehatan Dikritik Keras, Ini Penjelasan Luhut

Saran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mendadak menuai…

Minggu, 25 Agustus 2019 12:19

IKN Jangan Jadi Proyek Mangkrak, Pemerintah Tolak Usul Referendum

JAKARTA- Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)…

Minggu, 25 Agustus 2019 12:05

NAH KAN..!! Ternyata 90 Persen Lebih, ASN Menolak Pindah ke Ibu Kota Negara

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*