SAMARINDA – Keseriusan Pemprov Kaltim menjadi kunci utama memberangus tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto. Terlebih lagi dengan diusulkannya daerah tersebut sebagai pusat pemerintahan Indonesia menggantikan Jakarta.
Di mata anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin, sejatinya kegiatan penambangan ilegal di kawasan Tahura sudah lazim diketahui publik. Sebab, persoalan tersebut bukan barang baru, tapi sudah sangat lama terjadi.
Misalnya di Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), penambangan ilegal sampai membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Salah satunya jalan milik warga.
Jika penambangan ilegal di tahura dibiarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan memberikan dampak yang begitu luas bagi ekosistem alam dan lingkungan di wilayah itu. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat.
“Kasus (penambangan ilegal) di tahura ini harus ada langkah tegas dari Pemprov Kaltim melalui instansi terkait. Harus ditertibkan. Berikan sanksi tegas kepada para pelaku penambangan ilegalnya,” seru dia, Senin (14/5).
Hampir sebagian besar kegiatan penambangan di sepanjang Tahura Bukit Soeharto disebut-sebut nyaris tidak ada yang mengantongi izin dari pemerintah. Wakil rakyat bahkan mengendus ada permainan dari oknum-oknum berkepentingan di kawasan itu.
Sebab, jika tidak ada oknum pejabat atau pemangku kepentingan yang ikut andil dalam penggerusan kawasan tahura, berbagai praktik ilegal penambangan sudah bisa dituntaskan sejak lama. Namun, nyatanya praktik ilegal itu justru tampak tumbuh subur.
“Mereka (penambang) ini enggak memiliki izin. Mereka hanya melakukan penambangan liar. Di sini saya melihat ada permainan sebenarnya. Ada tambang yang memang memiliki izin, namun melakukan penambangan di areal yang bukan izinnya,” sebut pria yang karib disapa Udin ini.
Praktik curang yang acap kali dimainkan oknum penambang ilegal, baik di kawasan tahura maupun lokasi penambangan lain di Kaltim, yakni memperjualbelikan hasil batu bara kepada para pemilik izin legal. Langkah ini untuk menutupi praktik culas yang mereka lakukan.
“Penambang ilegal ini kemudian menjual batu bara hasil penggalian kepada perusahaan penambang yang legal. Ini pembiaran, saya kira. Ini sengaja dibiarkan oleh penambang yang legal. Jadi, harus betul-betul ditertibkan oleh Dinas ESDM Kaltim. Pemerintah jangan tebang pilih,” imbuhnya.
Bagi ketua Fraksi Partai PKB di DPRD Kaltim ini, seharusnya pemerintah tidak boleh mengalah dengan berbagai praktik curang tersebut. Apalagi jika ada oknum yang mengatasnamakan kelompok tertentu.
“Negara enggak boleh kalah dengan mereka-mereka itu. Negara harus berdiri tegak dengan aturan main atau undang-undang yang berlaku. Apabila ada sekelompok orang yang memaksakan menambang tanpa disertai izin dari pemerintah, itu harus ditindak,” tegasnya.
Jika pelanggaran atas hukum dan perusakan hutan dibiarkan atas nama kelompok tertentu, wibawa pemerintah secara tidak langsung telah dijatuhkan. Kaltim sebagai bagian dari negara hukum mesti menegakkan aturan sebaik mungkin.
“(Kalau penambang ilegal dibiarkan), maka di sini wibawa pemerintah dipertaruhkan. Kalau misalnya pemerintah terlalu lama membiarkan penambang ilegal semaunya, berarti kesannya wibawa pemerintah ini enggak ada. Harusnya gubernur melihat ini secara nyata dan jelas,” ketusnya.
Sementara itu, untuk usulan kawasan tahura sebagai lokasi pembangunan pusat pemerintahan Indonesia, disebut Udin, belum bersifat final. Rencana itu baru sebatas wacana. Sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun lantas seenak hati merambah dan merusak kawasan konservasi itu. Apalagi itu untuk kegiatan penambangan ilegal.
